Dari Pulau Nias, Wartawan Ini Ke Jakarta Minta Kejelasan Hukum

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara Lo’ozaro Zebua Mencari Keadilan, Lima Tahun Laporannya Tidak Digubris, Malah Dilapor Balik. Dari Pulau Nias, Wartawan Ini Ke Jakarta Minta Kejelasan Hukum.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara Lo’ozaro Zebua Mencari Keadilan, Lima Tahun Laporannya Tidak Digubris, Malah Dilapor Balik. Dari Pulau Nias, Wartawan Ini Ke Jakarta Minta Kejelasan Hukum.

Lima tahun laporannya tidak diproses, wartawan bernama Lo’ozaro Zebua ini malah dilaporkan balik oleh pihak-pihak yang tidak senang akan pekerjaannya mengungkap ketidakadilan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara ini tak mendapat proses hokum yang adil sejak dari daerah hingga ke Jakarta.

Lo’ozaro Zebua menuturkan, pada tanggal 10 Desember 2014, dirinya telah membuat laporan atas dugaan pemalsuan ijasah dan dugaan pemalsuan dokumen oleh anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, bernama Herman Jaya Harefa.

Laporannya dilakukan di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

“Saat itu, laporan didisposisi ke Kapoldasu. Laporan ditangani oleh bagian Reskrim, Unit 1, Poldasu, atas nama Agus. Bagian Wasisdik Poldasu meminta contoh ijazah yang legal. Tetapi laporan tidak ada tindaklanjut,” tutur Lo’ozaro Zebua, di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Merasa laporannya pertama tidak digubris di Poldasu, Lo’ozaro Zebua kembali membuat laporan. Dia pergi ke Dumas Poldasu lagi pada tanggal 11 Mei 2015. “Terakhir, saya diarahkan mengadu ke Polres Nias. Alasannya, lokasi kejadiannya berada di Wilayah Hukum Polres Nias,” jelas Lo’ozaro.

Pada 15 Mei 2017, Tim Investigasi melakukan pengecekan ke Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Budaya, yang disebut beralamat di Keramat Sawah 6, Jakarta Pusat.

Ternyata, lanjut Lo’ozaro Zebua, dari penelusuran yang dilakukan oleh Tim Investigasi, alamat yang tertera pada keterangan Ijazah Paket C milik Herman Jaya Harefa, tidak sesuai dengan alamat PKBM Budaya.

PKBM Budaya yang ada malah beralamat di Jalan Pramuka Jati, Nomor 17, RT 04/RW 08, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Pada 17 Mei 2015, lanjutnya, pihaknya bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bimas Kristen. Sungguh mengagetkan, pihak Dirjen Bimas Kristen memastikan bahwa ijazah S1 milik Herman Jaya Harefa yang disebut diperolehnya dari kampus Sekolah Tinggi Teologia Sunsugos (STT Sunsugos) Jakarta adalah ijazah illegal.

“Dirjen Bimas Kristen mengatakan ijazah itu palsu. Karena, sesungguhnya di STT Sunsugos, tidak ada ujian Negara. Karena itu, ijazah milik Herman Jaya Harefa itu ilegal. Lagi pula ijazah itu tidak memiliki nomor seri. Kampus STT Sunsugos juga tidak memiliki ijin penyelenggaraan ujian. Itu penjelasan dari pihak Dirjen Bimas Kristen,” ungkap Lo’ozaro.

Atas keterangan dari pihak Dirjen Bimas Kristen itu, Lo’ozaro pun menyurati pihak Polres Nias. Untuk memberitahukan bahwa ijazah S1 milik Herman Jaya Harefa itu illegal. Surat ke Polres Nias dikirim pada 27 Mei 2015. “Namun, selanjutnya, Polisi di Polres Nias menghentikan proses atas laporan kami. Alasannya, kurang alat bukti,” ujar Lo’ozaro Zebua lagi.

Pada 5 Februari 2018, Lo’ozaro Zebua dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polres Nias. Pemeriksaan dilakukan oleh Kanit 4. Lo’ozaro Zebuah dilaporkan dan dituduh melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. “Laporan atas kami, tanpa alat bukti. Laporannya tidak ditindaklanjuti, alasannya kurang alat bukti juga,” jelas Lo’ozaro.

Pada tanggal 20 Februari 2018, Lo’ozaro Zebua datang ke Jakarta. Dia mendatangi kampus STT Setia. Lo’ozaro menelusuri langsung dugaan ijazah palsu yang dilakukan politisi Herman Jaya Harefa. Ke STT Setia, Lo’ozaro mendapat informasi, bahwa sebelum memperoleh ijazah dari STT Sunsugos, Herman Jaya Harefa pernah berkuliah di STT Setia. Dia ingin menginventigasi kebenaran itu.

“Saya ke STT Setia dikarenakan Herman Jaya Harefa mengaku bahwa dia pernah kuliah di STT Setia pada tahun 2004 hingga 2006,” ujarnya.

Pada tanggal 5 April 2018, Lo’ozaro Zebua mendatangi lagi Dirjen Bimas Kristen di Jakarta.

“Dirjen Bimas Kristen menegaskan, setelah melihat ijazah itu, dinyatakan ilegal. Dikarenakan tidak memiliki nomor seri ijazah. Kampus itu juga tidak memiliki izin melakukan ujian. Kemudian, nomor peserta ujian mahasiswa tidak ada. Seharusnya ketiga itu dicantumkan dalam ijazah,” ujar Lo’ozaro.

Anehnya, pada saat Pemilu 2019 kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli sudah diberikan informasi dan data mengenai Herman Jaya Harefa itu. Namun KPU Kota Gunungsitoli tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Dirjen Bimas Kristen juga menyatakan, pihak KPU tidak ada klarifikasi ke pihak Dirjen Bimas Kristen. Dirjen Bimas Kristen mangatakan, untuk data-data seperti itu, pihaknya hanya boleh menyerahkannya atas permintan dua institusi, yaitu penyidik dan Ombudsman. Sebab surat yang dikeluarkan Dirjen Bimas Kristen itu adalah bukti resmi di pengadilan,” ujar Lo’ozaro menerangkan.

Kemudian, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga telah mengeluarkan sikapnya terkait keberadaan kampus dan ijazah milik Herman Jaya Harefa. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ilegal.

Surat BAN PT tertanggal 15 Mei 2015, kemudian Surat Dirjen tertanggal 10 Juli 2018 kepada Ombudsman juga sudah ditangan Lo’ozaro Zebua. “Mereka mengirimkannya ke saya pada tanggal 24 Juli 2018,” ujarnya.

Anehnya, pihak KPU Kota Gunungsitoli dan juga Polisi, tidak menggubris bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan Ombudsman dan Dirjen Bimas Kristen maupun BAN PT itu.

“Mereka tidak merespon. Malah pada 30 Agustus 2018, laporan saya dinyatakan kena SP3,” katanya. Tanpa adanya pengambilan keterangan atas Lp:900/VII/2018/SPKT.II Reskrimum tertanggal 16 Juli 2018, yang telah dilakukan Lo’ozaro.

Pada 25 September 2018, Lo’ozaro membuat laporan ke Polda Metrojaya. Laporannya dilimpahkan oleh Polda Metrojaya ke Polres Jakarta Utara.

“Setelah pengambilan keterangan dari kami, kemudian dilimpahkan lagi ke Polda Metrojaya. Namun, tidak tahu kapan bisa tuntas,” katanya.

Atas semua proses yang dialami dan dijalaninya itu, Lo’ozaro juga telah bersurat dan melapor ke Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas).

“Terkiat perbuatan penyidik. Kami diarahkan melaporkannya ke Propam Mabes Polri, waktu itu. Namun sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya,” katanya lagi.

Pada hasil akhir, Ombudsman melakukan pertemuan dengan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama dan Irjen Kementerian Agama.

“Dari pertemuan itu, dinyatakan bahwa ijazah Herman Jaya Harefa batal demi hokum. Atas dasar itulah, kami kembali menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kompolnas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” ujar Lo’ozaro.

Proses panjang pencarian keadilan yang tak kunjung tiba jua itu tidak membuat Lo’ozaro menyerah. Pada jumat 11 Oktober 2019 lalu, dia sudah tiba di Jakarta lagi. Untuk kembali berjuang dan menelusuri sejauh mana laporan dan perkara yang telah dilaporkannya itu.

“Harapan saya, Herman Jaya Harefa harus segera ditangkap, karena memakai ijazah palsu selama menjabat sebagai DPRD Kota Gunungsitoli periode 2014-2019,” ujarnya.

Lo’ozaro Zebua juga memohon kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian agar turun tangan langsung menangani persoalan yang melibatkan anak buahnya di tataran bawah itu. Sebab, persoalannya adalah kekurangprofesionalan Polisi di daerah.

“Mohon kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri kiranya turun tangan. Pak Presiden memerintahkan Kapolri dan KPU agar Herman Jaya Harefa tidak lagi sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli,” ujar Lo’ozaro.

Lo’ozaro juga berharap, dirinya sudah beberapa kali datang dari Pulau Nias, Sumatera Utara ke Jakarta, menelusuri dan menemui semua instansi terkait. Melaporkan dan juga menyampaikan, selama 5 tahun dirinya tidak mendapat keadilan hukum di Indonesia.

“Jika penyidiknya yang melanggar kode etik, kiranya diproses sesuai aturan yang berlaku di Polri. Soalnya, laporan kami ke Dumas pada 21 Juni 2015, dan malah jawaban dalam lidik sesuai SP2HP. Namun, penyidik pembantu ditugaskan sebagai ajudan. Hingga kini, berkas mandeg dan tidak berlanjut,” harap Lo’ozaro.

Hampir Semua Aparat Hukum Yang Menangani Perkara Ini Tidak Fair, Pelapor Malah Dijatuhi Hukuman

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara Lo,ozaro Zebua dilaporkan oleh Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, dengan pasal pencemaran nama baik.

Padahal, dirinya yang sudah melaporkan Herman Jaya Harefa ke Polres Nias, Polda Sumatera Utara, Polres Jakarta Utara, Polda Metrojaya, atas dugaan pemalsuan ijazah. Juga pemalsuan identitas dan ijazah.

“Bukti-buktinya ada semua. Dan sudah saya serahkan semua ke aparat penegak hukum. Kuat. Bukti dari Dirjen Bimas Kristen, dari Ombudsman, dari Kanwil Pendidikan DKI Jakarta, dari kampus, membuktikan ijazah yang dimiliki Herman Jaya Harefa memang illegal,” tutur Lo’ozaro Zebua.

Laporannya di aparat kepolisian, tidak ditindaklanjuti. Malah laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Herman Jaya Harefa kepada dirinya yang diproses oleh aparat penegak hukum.

Bahkan, lanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, malah memvonis dirinya bersalah atas dugaan pencemaran nama baik Herman Jaya Harefa itu. Dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Subsidier 3 bulan penjara.

“Saya tidak terima. Saya manyatakan banding, bahkan kasasi,” ujar Lo’ozaro.

Dia menolak keras disebut melakukan pencemaran nama baik kepada Herman Jaya Harefa.

“Saya tidak pernah menghina atau mencemarkan Nama Baik Herman Jaya Harefa di Media Sosial, dan Saya tidak pernah menulis nama Herman Jaya Harefa pada status Saya,” tegasnya.

Lo’ozaro mengaku kecewa, sejak pemeriksaan di Kepolisian hingga Putusan Pengadilan, telepon seluler miliknya belum pernah disita sebagai Barang Bukti.

“Saya saja tidak tahu bermain Facebook dan baru belajar, sehingga Saya kecewa dituduh telah melakukan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah kepada Ketua DPRD Kota Gunungsitoli,” sesalnya.

Menurut Lo,ozaro, Putusan terhadap Dirinya adalah usaha pembungkaman, karena Dia sedang getol mengejar Kasus Dugaan Ijazah Palsu Ketua DPRD Kota Gunungsitoli. “Saya akan terus berjuang mendapatkan keadilan,” ujar Lo’ozaro.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*