Dapat Predikat WDP Dari BPK, Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan

Dapat Predikat WDP Dari BPK, Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan

- in DAERAH, HUKUM
19
0
Dapat Predikat WDP Dari BPK, Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan. – Foto: Bupati Nias Barat Faduhusi Daely dan jajarannya menggerlar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) setelah Pemerintah Kabupaten Nias Barat mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Ruang AFO BAPPEDA, Nias Barat, Jumat (10/07/2020). (Ist)Dapat Predikat WDP Dari BPK, Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan. – Foto: Bupati Nias Barat Faduhusi Daely dan jajarannya menggerlar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) setelah Pemerintah Kabupaten Nias Barat mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Ruang AFO BAPPEDA, Nias Barat, Jumat (10/07/2020). (Ist)

Nias Barat, Sumatera Utara, Sinarkeadilan.com – Mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pemerintahan Kabupaten Nias Barat melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas), pada Jumat (10/07/2020).

Rakorwas diikuti Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, Sekda Nias Barat Prof Dr Fakhili Gulö, Plt Inspektur Pemkab Nias Barat Turuna Gulo, para Asisten, Staf Ahli dan segenap Pimpinan OPD lingkup Pemkab Nias Barat.

Rakorwas digelar untuk menindaklanjuti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Rakorwas dilakukan di ruang AFO BAPPEDA. Rapat itu dihadiri Organisasi Perangkat Daerah dan camat lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Bupati Nias Barat Faduhusi Daely menekankan pencegahan dari segala jenis tindakan yang mengarah ke tindakan kecurangan dan korupsi.

“Intinya, kita punya kewajiban menindaklanjuti hasil temuan hasil audit BPK, yang tentunya ada waktu 60 hari. Dalam waktu cepat harus tuntas semua tindak lanjut itu,” tutur Bupati Nias Barat Faduhusi Daaely.

Bupati Nias Barat mengatakan, gerakan pencegahan itu akan selalu dilakukan, mengingat pada waktu sekarang semua lapisan masyarakat dapat mengawasi kinerja Pemerintahan.

Bahkan, informasi dari media cetak, elektronik dan maupun media sosial tidak dapat dibendung. “Untuk itu, kehati-hatian dalam bertindak sangat perlu dilakukan,” ujar Faduhusi.

Kinerja Pemerintahan Kabupaten Nias Barat yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk yang kedua kali dari BPK memecut pemerintahan. Predikat WDP kali ini adalah atas laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2019.

Untuk itu, Bupati Nias Barat mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak atas apa yang sudah dicapai hingga saat ini.

“Dan berkomitmen meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada akhir tahun pemerintahan kita di tahun 2020-2021 nanti,” tandas Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely.(faahakhododogulo)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like