Dapat Dukungan Internasional, Lembaga Asing Surati Hakim Indonesia Bebaskan Nelayan Pulau Pari

Para Pencari Keadilan Suntuk, Pelayanan Pengadilan Masih Buruk.

Proses hukum berupa persidangan dugaan kriminalisasi yang dialami nelayan Pulau Pari mendapat sorotan lembaga dunia.

FoodFirst Information and Action Network (FIAN International) mendesak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu untuk menjauhkan diri dari penyelewengan hukum pidana dan proses pidana terhadap orang-orang di Pulau Pari.

FIAN International adalah organisasi hak asasi manusia internasional yang bekerja untuk implementasi hak atas pangan dan gizi di seluruh dunia.

Sekjen FIAN International  Sofia Monsalve  dalam suratnya yang dikirim kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara  dan ditembuskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan, baru-baru ini, pihaknya mendapat informasi tentang dugaan pengalihan hak atas tanah dan kasus-kasus kriminalisasi terkait nelayan skala kecil di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Dijelaskan Sofia, Pulau Pari memiliki luas sekitar 43,3 hektar dan saat ini dihuni oleh 1.280 orang (setara dengan 320 keluarga) yang penghidupannya terutama bergantung pada perikanan nelayan tradisional skala kecil dan wisata laut lokal.

“Diperkirakan sekitar 90% Pulau saat ini dikuasai oleh seorang pengusaha bernama Pintarso Adijanto, juga atas nama keluarga, dan karyawannya,” tutur Sofia, dalam suratnya, yang diterima redaksi, Rabu (03/10/2018).

Lembaga yang berbasis utama di Jerman dan Swedia ini  menuturkan, berdasarkan informasi yang diperoleh FIAN dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), penduduk lokal Pulau Pari telah tinggal di pulau itu selama tiga generasi, jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya.

Pada sekitar tahun 1960-an, masyarakat Pulau Pari mendaftarkan tanahnya dengan sistem “girik”. Girik bukanlah hak kepemilikan individual atas tanah atau sertifikat tanah tetapi merupakan bukti bahwa pengguna tanah telah membayar pajak atas tanah yang diolah atau didiami – dalam kasus Pulau Pari ini, adalah tanah yang sedang dalam sengketa.

Melalui sistem girik, masyarakat dengan demikian memiliki bukti hak atas tanah pada tingkat desa/kelurahan yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan setempat. Pada tahun 1980, Badan Pertanahan Nasional menawarkan proses sertifikasi,  untuk mengubah girik menjadi hak milik (Sertifikat hak milik – SHM).

Meskipun masyarakat Pulau Pari telah menyerahkan girik mereka ke Kelurahan Pulau Tidung, mereka tidak pernah menerima SHM sebagaiman yang dijanjikan.

Antara tahun 1982-1985, dapat diduga, kepemilikan tanah Pulau Pari kebanyakan telah secara diam-diam dialihkan kepada Pintarso Adijanto dan perusahaannya (PT Bumiraya Griyanusa dan PT Bumi Pari Asri).

“Warga baru menyadari hal ini sejak tahun 2013 terjadi tindak kriminalisasi dan tuntutan hukum,” ujar Sofia dalam suratnya.

Hingga tahun 1993, karena beranggapan bahwa mereka memiliki hak atas tanah melalui sistem girik, penduduk Pulau Pari tetap membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemungut pajak dari kelurahan.

Pada tahun 2015, PT Bumiraya Griyanusa dan PT Bumi Pari Asri mempresentasikan rencana induk (masterplan) Pulau Pari ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Dokumen masterplan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan membangun fasilitas hotel dan vila di Pulau Pari, dan beberapa bagian dari Pulau akan diserahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta dan berubah menjadi apa yang disebut “area hijau”, area konservasi untuk hutan dan daerah resapan air.

Sengketa tanah di Kabupaten Kepulauan Seribu telah sering terjadi karena sebagian besar penduduk hanya memegang girik, tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau dokumen mengenai kesepakatan penjualan dan pembelian tanah (AJB) sebagai bukti kepemilikan tanah mereka.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari, sebuah koalisi gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil (terdiri atas KNTI, Kiara, Walhi, Solidaritas Perempuan, LBH Jakarta, JKPP, PBH Dompet DHuafa), mengadvokasi masyarakat Pulau Pari, dan telah mendesak Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman) untuk mengeluarkan rekomendasi, yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Kota Jakarta Utara telah melakukan maladministrasi.

Laporan akhir investigasi Ombudsman yang dikeluarkan pada 9 April 2018 mengungkapkan, antara lain, praktik mal-administrasi, pelanggaran prosedural, manipulasi otoritas, dan pengawasan kewajiban hukum untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumiraya Griyanusa di Pulau Pari.

Terhadap latar belakang ini, validitas hak atas tanah PT Bumi Pari Asri dan PT Bumiraya Griyanusa di Pulau Pari dan pemegang lainnya harus dibatalkan, terutama penerbitan sertifikat tanah harus dievaluasi karena Ombudsman menemukan kasus mal-administrasi.

Dugaan upaya untuk memprivatisasi Pulau Pari dan upaya untuk mengintimidasi masyarakat penduduk Pulau Pari untuk menyerahkan tanah mereka melalui kriminalisasi nelayan tradisional skala kecil mengancam hak atas pangan dan gizi dari nelayan skala kecil dan keluarga mereka, hak asasi manusia yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya), Pasal 11, di mana Indonesia merupakan negara pihak.

Selanjutnya, dalam UUD 1945 Indonesia mengakui hak atas pangan dan gizi melalui ketentuan yang terkait dengan hak untuk bekerja, hidup yang layak, dan hidup yang bermartabat (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A dan 28C UUD 1945).

Nelayan tradisional skalakecil Pulau Pari bergantung pada akses tak terbatas terhadap sumber daya pesisir dan laut untuk memastikan hak mereka atas pangan dan gizi, serta saling terkait secara erat dengan hak asasi manusia lainnya (misalnya hak untuk bekerja). Penciptaan resor dan fasilitas pariwisata serta kawasan hijau pasti akan membatasi dan mengabaikan akses-akses tersebut.

Lebih lanjut, kasus kriminalisasi tersebut sudah berdampak pada kemampuan nelayan tradisional skala-kecil untuk memenuhi kebutuhan makan secara memadai dan layak–proses peradilan yang lama, panjang dan mahal, dan nelayan tradisional skala kecil yang terkriminalisasi terganggu dari pekerjaan sehari-hari sehingga sangat mempengaruhi penghidupan dan pendapatan keluarga mereka.

Sebagai negara pihak pe-ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Indonesia wajib mematuhi hukum hak asasi manusia internasional untuk menghormati dan melindungi hak atas pangan dan gizi semua penduduknya, termasuk nelayan tradisional skala-kecil dan keluarga mereka di Pulau Pari.

“FIAN International mendesak Majelis Hakim untuk membebaskan semua tuduhan terhadap nelayan skala kecil seperti Sulaiman dan masyarakat Pulau Pari lainnya,” tutur Sofia.

FIAN juga meminta dikeluarkannya keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum, tidak berlaku atau tidak dapat diterima, serta membebaskan terdakwa dari biaya litigasi dan biaya peradilan lainnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan