Dapat Anggaran Rp 100 Juta Per Kelurahan, Bankeu Provinsi Riau Diperuntukkan Bagi Warga Terdampak Covid-19 Di Tingkat RT

Dapat Anggaran Rp 100 Juta Per Kelurahan, Bankeu Provinsi Riau Diperuntukkan Bagi Warga Terdampak Covid-19 Di Tingkat RT.
Dapat Anggaran Rp 100 Juta Per Kelurahan, Bankeu Provinsi Riau Diperuntukkan Bagi Warga Terdampak Covid-19 Di Tingkat RT.

Pekanbaru, Riau, Sinarkeadilan.com – Peruntukan Bantuan Keuangan atau Bankeu dari Pemerintah Provinsi Riau adalah bagi warga terkena dampak Covid-19 langsung di tingkat Rukun Tentangga (RT).

Hal itu ditegaskan Lurah Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, Raymond Saragih kepada Sinarkeadilan.com, Minggu (28/06/2020).

Lurah Padang Terbuk menepis adanya pendistribusian yang tidak tepat pada bankeu Provinsi Riau itu. Anggaran sebesar Rp 100 juta yang dikucurkan Pemprov Riau, lanjut Raymond Saragih, diperuntukkan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di tingkat Rukun Warga (RW), yang selanjutnya didistribusikan di masing-masing Rukun Tetangga (RT).

Raymond Saragih menepis tudingan beberapa media online yang menuduhnya hendak menyelewengkan bankeu yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 itu.

Raymond Saragih mengaku, dirinya telah melakukan perubahan dan mengalokasikan sejumlah anggaran tersebut masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) penanganan Covid-19 di wilayahnya.

“Saya sudah menjelaskan kepada warga saya melalui forum musyawarah di kelurahan. Perubahan-perubahan itu terjadi atas perintah dari atasan yakni dari pihak kecamatan,” jelas Raymond.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lanjut Raymond, dirinya melaksanakan pengelolaan bankeu itu berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang diberikan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Raymond juga menyatakan, pihaknya juga melakukan penyusunan draf alokasi penggunaan anggarannya sesuai dengan pedoman yang telah tercantum di Surat Arahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Selanjutnya, pihak kelurahan mengusulkan melalui pengajuan proposal ke kecamatan dan dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan.

Kemudian, dari pengajuan itu, pihak kecamatam meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi. Dan melalui Dinas terkait selanjutnya diserahkan ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan pengabsahannya.

“Saya selaku kuasa pengguna anggaran di sini, atas perintah dari BPKAD, kita diminta membuat Rekening Kelurahan agar dana tersebut bisa dicairkan,” tandasnya.(Jhonny)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan