Dirancang Untuk Wisata Unggulan, Tetapi Pencemaran Kok Makin Parah, Segera Cabut Izin KJA dari Danau Toba!

Jika pencemaran tak dihentikan, Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia hanya tinggal angan-angan saja.

Pemerintah Indonesia baru sebatas merancangkan pengembangan wisata Danau Toba, namun pencemaran di danau vulkanik terbesar di dunia itu terus berlangsung kian parah.

Pemerintah diminta untuk segera mengentikan proses pencemaran danau, dengan mencabut ijin usaha Keramba Jaring Apung (KJA) oleh perusahaan asing yang bercokol di Danau Toba.

Ketua Bidang Hukum dan Litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, hingga kemarin (Rabu, 25 Mei 2016), telah terjadi matinya sekitar 300-an ton ikan yang dipelihara di keramba-keramba Danau Toba. Minggu-minggu lalu, sebanyak 320-ton ikan keramba juga mati massal di pinggiran Danau Toba. Dalam dua bulan terakhir saja, terhitung sekitar 4000-an ton ikan keramba mati massal.

“Ini artinya, pencemaran di Danau Toba kian fatal, dan masih terus terjadi. Karena itu, perizinan pengusaha besar keramba jaring apung, terutama yang diusahai oleh orang asing itu, harus dicabut oleh pemerintah. Itu yang paling utama menyebabkan pencemaran Danau Toba sekarang. Kalau masih dibiarkan, bukan hanya ikan yang mati massal nantinya, tetapi manusia pun bisa mati massal di sana karena pencemaran,” papar Sandi Ebeneser Situngkir usai menghadiri kegiatan Malam Budaya Menyongsong Badan Otorita Danau Toba, di Auditorium Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jalan MH Thamrin, Nomor 8, Jakarta Pusat, Rabu malam (25/05/2016).

Dijelaskan Sandi, saat ini, kondisi air Danau Toba sudah sangat tidak bisa bertoleransi dengan mahkluk hidup seperti ikan-ikan air tawar. Selain kadar PH (keasaman) air yang sudah diambang batas dan menimbulkan oksigen untuk biota Danau tidak mencukupi, aktivitas keramba yang jumlahnya bisa mencapai ribuan KJA pun masih terus berlangsung.

“Janji pemerintah untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia yang mampu mengeruk uang miliaran rupiah per tahun, itu kan masih rencana. Sedangkan pencemaran terus menerus terjadi di sana. Ya hentikan dulu dong operasi usaha KJA dan cabut ijinnya,” papar Sandi.

Bukan hanya pencabutan izin, lanjut Sandi, pemerintah juga harus menuntut perusahaan-perusahaan KJA yang telah sedemikian parah merusak dan mencemari Danau Toba.

“Ya harus diproses hukum, dituntut ganti rugi, dan sediakan lahan pekerjaan yang layak bagi masyarakat sekitar. Tidak cukup hanya cabut izin, lalu selesai, enggak. Harus dituntut juga secara hukum,” pungkas Sandi.

Pemerintah telah menetapkan Danau Toba sebagai satu dari 10 destinasi unggulan wisata di Indonesia. Di acara tadi malam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyampaikan, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Presiden terhadap pengembangan wisata Danau Toba, pemerintah membentuk Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang tujuannya agar pengembangan wisata Danau Toba tidak bertele-tele dan bisa berjalan cepat.

“Badan ini berbentuk Badan Layanan Umum yang secara fleksibel mencari pendanaan sendiri, dapat juga menerima pinjaman, dan asetnya dapat dilimpahkan. Badan Otorita yang dibentuk pemerintah ini akan bertugas selama 25 tahun dengan opsi bisa diperpanjang jika pemerintah menghendaki perpanjangan tersebut,” ujar Rizal Ramli.

Menurut Rizal, komponen pendukung agar Danau Toba menjadi wisata dunia telah diakukan, salah satunya dengan mengaktifkan Bandara Sibolangit, untuk membantu turis yang hadir ke Danau Toba. Selanjutnya, pemerintah akan membuka jalur darat atau jalan ringkrut dalam dan luar Pulau Samosir dan juga lainnya ke Danau Toba.

Rizal setuju agar keramba yang mencemari Danau Toba segera dihentikan. “Yang pasti kita juga akan bersihkan Danau Tobanya dari keramba, agar tidak kotor dan bauk airnya,” ujar Rizal Ramli.

Rizal menyampaikan, dengan dibuatnya Badan Otorita Danau Toba (BODT), kiranya badan itu bisa segera bekerja. “Dan Danau Toba bisa dibanjiri wisatawan lokal maupun asing,” ujarnya.‎

Kementerian yang dipimpin Rizal Ramli ini memperkenalkan badan otorita yang dibentuk untuk mempercepat pengembangan Danau Toba, Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi wisata prioritas pemerintah.

Badan ini berbentuk Badan Layanan Umum yang secara fleksibel mencari pendanaan sendiri, dapat menerima pinjaman, dan asetnya dapat dilimpahkan. Badan otorita akan bertugas selama 25 tahun dengan opsi bisa diperpanjang jika pemerintah menghendaki perpanjangan tersebut.

Acara itu dihadiri oleh 7 Bupati dari Kawasan Danau Toba bersama Gubernur Sumatera Utara. Ada, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Dairi Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.

Dalam acara ini, para bupati menyerahkan sepenuhnya penanganan pariwisata Danau Toba kapada Badan Otorita. Mereka secara kompak mendukung Badan Otorita mengembangkan wisata Dana Toba demi perbaikan ekonomi.(JR-1)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan