Dana Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Senilai Rp 4 Miliar Lebih Dikorupsi, 5 Tersangka Ditahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Dana Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Senilai Rp 4 Miliar Lebih Dikorupsi, 5 Tersangka Ditahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Dana Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Senilai Rp 4 Miliar Lebih Dikorupsi, 5 Tersangka Ditahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Dikarenakan adanya bukti kuat telah melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, sebanyak 5 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kini kelima tersangka juga sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri mengungkapkan, kelima tersangka melakukan aksinya pada tahun anggaran 2016, dengan nilai proyek mencapai Rp  9 miliar 100 juta 750 ribu rupiah.

Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi ini sejak bulan Juni 2019, hingga saat ini.

“Kelima tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, mulai hari ini Kamis, 28 November 2019  di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam, Banjarmasin. Mereka ditahan hingga berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan, untuk proses hukum selanjutnya,” tutur Mukri, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Kelima tersangka yang ditahan itu adalah EM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), MS selaku Direktus CV Wiratama Karya, LSW selaku Direktur CV Putra Karya dan BRN yang berprofesi sebagai karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar di Banjarbaru.

Mukri menambahkan, jaksa telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lain, untuk menentukan pelaku yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut.

Terhadap kelima tersangka itu dipersangkakan telah melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kerugian Negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan ini diperkirakan mencapai Rp 4 miliar 226 juta 533 ribu 853 koma enam puluh tiga sen.

“Perkiraan kerugian Negara itu berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” tutup Mukri.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*