Dana Pembangunan Irigasi Dikorupsi, Geledah Kantor Dinas Pemerintahan Mojokerto, Jaksa Amankan Sejumlah Dokumen

Dana Pembangunan Irigasi Dikorupsi, Geledah Kantor Dinas Pemerintahan Mojokerto, Jaksa Amankan Sejumlah Dokumen.
Dana Pembangunan Irigasi Dikorupsi, Geledah Kantor Dinas Pemerintahan Mojokerto, Jaksa Amankan Sejumlah Dokumen.

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Mojokerto melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemerintahan. Penggeledahan dilakukan dalam upaya pengembangan penyidikan dugaan kasus korupsi Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal atau Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Pengadaan itu terjadi untuk Tahun Anggaran 2016, dengan telah terbitnya surat perintah penyidikan Nomor : PRINT –1520/M.5.23/Fd.1/07/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menjelaskan, penggeledahan digelar  Selasa (17/09/2019).

“Jaksa Penyidik bergerak melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut,”  ujar Mukri, Rabu (18/09/2019).

Dengan berbekal surat perintah penggeledahan nomor : PRINT-1253/M.5.23/Fd.1/07/2019 dan Surat Penetapan Penggeledahan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, nomor : 15/ VIII /PEN.PID.SUS / 2019 / PN.SBY, penggeledahan menyasar kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta). Serta, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dari hasil penggeledahan , Jaksa Penyidik membawa beberapa dokumen terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal  atau sumur dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2016.

“Itu untuk kepentingan penyidikan perkaranya,” ujar Mukri.

Proyek pembangunan irigasi air tanah dangkal tahun 2016 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 dengan pagu anggaran mencapai Rp. 4.389.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi 5 paket.

Proyek itu tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.Dengan jumlah irigasi tanah dangkal yang rencananya dibangun sebanyak 38 titik.

“Namun hanya terealisasi 37 titik. Tadinya proyek bertujuan untuk membantu kelompok tani dalam hal irigasi di saat sedang musim kemarau sehingga hasil panen diharapkan dapat mencapai 3 kali dalam setahun,” ujar Mukri.

Adapun nilai kontrak proyek tersebut senilai Rp3.709.596.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

“Itu yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam hal pengerjaannya,” ujar Mukri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan