Dalam Sebulan Gakkum KLHK Empat Kali Gelar Operasi, Sebanyak 384 Kontainer Kayu Ilegal Diamankan

Gakkum Kembali Amankan 34 Kontainer Kayu Ilegal dari Maluku.

Dalam sebulan, sebanyak empat kali dilakukan operasi yang mampu mengamankan 384 kontainer kayu ilegal.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) tengah menggalakkan operasi penindakan terhadap kayu ilegal. Di Surabaya, minggu ini sebanyak 199 kontainer berisi kayu ilegal diamankan petugas.

Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani menuturkan, operasi penindakan kayu ilegal ini sebagai komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mengamankan sumberdaya alam, dengan menindaktegas pelaku kejahatannya.

“Dalam sebulan ini, KLHK telah mengamankan 384 kontainer kayu ilegal dari Papua. Sebanyak empat kali operasi pengamanan dilakukan di Surabaya dan Makasar,” tutur Rasio Sani, dalam keterangannya, Selasa (22/01/2019).

Operasi pertama, dilakukan pada 8 Desember 2018. Dalam operasi ini, Gakkum KLHK berhasil mengamankan 40 kontainer kayu ilegal di Surabaya.

Selanjutnya, operasi kedua dilakukan 4 Januari 2019. Operasi kedua berhasil mengamankan 88 kontainer kayu ilegal. “Juga masih di Surabaya,” ujar Rasio Sani.

Pada 5 Januari 2019, Gakkum KLHK kembali melakukan operasi dan menahan 57 kontainer kayu ilegal di Makassar.

Operasi keempat, berlangsung Senin 7 Januari 2019. Dalam operasi ini, Gakkum LHK bersama dengan Komando Armada II Detasemen Intelijen dan Bareskrim Mabes Polri, berhasil mengamankan 199 kontainer kayu illegal. Kayu diangkut Kapal Motor (KM) Selat Mas (Temas) di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya.

Pada kesempatan ekspose penanganan kasus kayu ilegal ini, Rasio Ridho Sani menegaskan, penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan kayu illegal harus dilakukan, guna menyelamatkan SDA. “Dan tidak boleh kompromi, karena sudah merugikan Negara,” ujarnya.

Dia mengingatkan, apabila kejahatan pembalakan dan peredaran kayu ilegal dibiarkan maka dapat menyebabkan kehancuran ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat, serta menganggu kewibawaan negara.

Diterangkannya, saat ini KLHK sudah menindak 575 kasus pidana  kejahatan pembalakan dan kayu ilegal. Tahapannya sudah sampai P21 atau disidangkan.

KLHK juga menggugat secara Perdata sebanyak 18 korporasi, dengan putusan ganti rugi. Dimana, dimana 10 gugatan sudah dikabulkan Mahkamah Agung (MA), dengan nilai putusan lebih dari Rp. 18,33 triliun.

“Dan sudah sebanyak 564 korporasi yang dijatuhi sanksi, bahkan ada yang dicabut izinnya. Kami komit dan serius,” tegas Rasio Sani.

KLHK dan aparat penegakan hukum lainnya terus berkolaborasi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Efektivitas dan efek jera dari langkah ini diharapkan terjadi di masa mendatang.

“Saat ini aparat penegakan hukum bersatu melawan jaringan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” ujarnya.

Keberhasilan pemberantasan jaringan kejahatan Sumbder Daya Alam (SDA) itu, lanjutnya, tidak terlepas dari komitmen dan dukungan sejumlah pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian-Bareskrim dan Polda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL-KLHK), TNI AL, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla-Kemenhub), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Jajaran PT. Pelindo 3 dan Pemerintah Daerah.

Kayu Yang Diamankan Jenis Merbau

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sustyo Iriyono menerangkan, dirinya yang dipercayakan sebagai Ketua Satgas Penyelamatan SDA KLHK memimpin operasi penindakan kayu illegal.

Dia mengatakan, kayu ilegal yang diamankan ini merupakan kayu jenis Merbau. Dia menyebut, kayu yang diamankan itu berjumlah lebih dari 5.812,77 meter kubik, dengan nilai minimal sekitar Rp 104,63 miliar.

“KLHK terus memantau pergerakan kayu ilegal. Langkah ini untuk memberi sinyal kepada pembalak kayu ilegal agar segera menghentikan segera semua kegiatan ilegalnya,” ujar Sustyo Iriyono.

Operasi penindakan berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya pengangkutan kayu ilegal dari Papua pada akhir tahun.

Dikatakan dia, nampaknya, pelaku berpikir aparat keamanan sedang lengah setelah libur akhir tahun. “Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan menganalisis data dan menjalankan operasi intelijen. Dimana ada informasi kapal membawa kayu ilegal tujuan Surabaya,” tutur Sustyo.

Untuk meningkatkan efek jera, Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda menambahkan, pihaknya menggunakan pasal berlapis dan metode multidoor, termasuk pasal pencucian uang.

Penyidik KLHK melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik kayu yang diangkut KM Selat Mas. Barang bukti diamankan agar segera masuk ke tahap penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat. “Dalam operasi sebelumnya, sudah empat korporasi ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Yazid.

Kayu Ilegal Asal Papua Diamankan di Makassar

Pada Rabu, 9 Januari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menindaklanjuti informasi adanya kayu ilegal asal Papua menuju Surabaya.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK (Gakkum) KLHK bersama Lantamal VI Makasar, Armada II TNI AL, serta Tim Gabungan melakukan penindakan terhadap 57 kontainer kayu ilegal jenis kayu Merbau, di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan (6/1/2019).

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Muhammad Nur mengatakan, volume kayu Merbau yang diangkut kapal SM tersebut, diperkirakan lebih dari 914 meter kubik, dengan perkiraan nilai Rp 16,5 miliar.

Operasi gabungan ini juga merupakan tindak lanjut operasi tangkapan 40 kontainer kayu illegal di Tanjung Perak, Surabaya oleh KLHK pada awal Desember 2018 lalu.

“Berdasarkan analisis data intelijen, Direktorat PPH Ditjen Gakkum kemudian memerintahkan kami melaksanakan operasi pengamanan itu, dengan dukungan Lantamal VI Makassar, Bea Cukai Makassar, dan KSOP Makassar,” ungkap Muhammad Nur.

Tidak berlama-lama, lanjutnya, segera dilakukan pengecekan fisik. “Kami sudah memeriksa fisik kayu, mengamankan barang bukti itu, dan secepatnya menindaklanjuti dengan penyidikan semua pihak yang terkait,” katanya.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) Ditjen Gakkum KLHK, Sustyo Iriyono mengungkapkan, upaya penindakan kejahatan SDA berupa kayu ilegal di Makassar itu adalah kerja bersama pihaknya dengan KPK, Ditjen PHPL, TNI AL, Ditjen Hubla, Ditjen Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

“Hasil kerja ini merupakan tindak lanjut dari Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) KLHK. Upaya penyelamatan SDA Papua ini dimulai dengan post-audit terhadap 10 industri di Papua. Dan kami menemukan adanya berbagai pelanggaran. Kemudian kami dalami sejak awal Desember 2018, kami mengamankan 40 kontainer kayu di Surabaya, dan hari ini 57 kontainer di Makassar,” jelasnya.

Terkait kasus ini, Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani atau yang akrab disapa Roy menegaskan, penegakan hukum penyelamatan SDA menjadi prioritas pemerintah, guna melindungi fungsi ekosistem hutan dan kerugian negara, termasuk hutan tropis alami di tanah Papua dari pembalakan liar.

“Pelaku pembalakan liar ini harus ditindak tegas. Kami sedang menyiapkan kerjabersama penerapan pasal dan undang-undang berlapis termasuk penindakan tindak pidana pencuci uang untuk merampas hasil kejahatan agar mereka jera, disamping memenjarakan,” ujarnya.

Ditambahkannya, kerja bersama KPK, Kepolisian, TNI AL, Ditjen Hubla-KSOP, Bea Cukai dan para pihaknya lainnya, akan terus dilakukan, sebab sangat penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

“Keberhasilan mendeteksi perubahan modus dan pola-pola para pelaku dan jaringan kejahatan kayu illegal ini, menunjukkan bukti bahwa aparat penegakan hukum harus membangun jaringan kerja bersama. Kita tidak boleh kalah dengan jaringan pelaku kejahatan,  dan kita harus siap menghadapinya,” Rasio Sani menekankan.

Menurut dia, KLHK berkomitmen dan terus konsisten untuk memperkuat upaya penegakan hukum, guna menyelamatkan SDA dengan berbagai pendekatan, termasuk berbasiskan sains dan teknologi.

“Teknologi memudahkan operasi intelijen khususnya pelacakan pergerakan pelaku,” terangnya.

Selama tiga tahun terakhir, diturukan Roy, KLHK telah memberikan sanksi kepada 451 korporasi, memroses sebanyak 567 kasus pidana ke pengadilan, mengajukan gugatan ganti rugi dan biaya pemulihan kepada 18 korporasi. Selain itu, sebanyak 10 gugatan sudah putus dengan total nilai putusan mencapai lebih dari Rp. 18,33 triliun.

“Putusan perdata yang dimenangkan pemerintah ini mungkin yang terbesar. Ini sejarah untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan