Curhat Nelayan, Sewa Kapal Tak Ada, Melaut Pun Kian Susah

Curhat Nelayan, Sewa Kapal Tak Ada, Melaut Pun Kian Susah.

Nelayan Indonesia sangat banyak yang kesulitan melaut dikarenakan ketiadaan kapal. Meskipun ada, kapal harus disewa dengan murah, yakni hanya seharga biji Kopi Toraja, namun tetap saja nelayan tidak mampu membayar sewanya.

Ketua Umam Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa mengungkapkan, kehidupan nelayan Indonesia memang sangat pahit kini. Karena itu, tindakan nyata dan bantuan serta perlindungan sangat perlu segera dilakukan pemerintah kepada nelayan Indonesia.

“Coba kita bayangkan, betapa pahitnya kehidupan nelayan, ketika mereka yang tidak memiliki kapal, kemudian melaut, harus meminjam kapal kepada pemiliknya dengan hanya menyewanya seharga biji kopi khas Mamuju atau kopi olahan Toraja yang memang dibawa dari Toraja untuk pemilik kapal,” ungkap Rusdianto, dalam keterangan persnya, Jumat (08/09/2017).

Dia mengatakan, penyewaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, kebiasaan itu adalah bagian dari ketiadaan kapal yang memadai yang dimiliki nelayan untuk melaut.

“Pasti memiliki banyak alasan, tentu bagi nelayan cara seperti ini sudah turun temurun, hasil tangkapan ikan pun dibagi rata sesuai timbangan. Begitulah sekelumit cara nelayan agar bisa melaut dan mendapat ikan, hanya untuk bisa menyambungkan hidup. Sekarang pemerintah harus melihat masalah nelayan secara jernih dan tanpa tensi politik,” katanya.

Selain itu, nelayan sudah saatnya memberikan perhatian penuh pada setiap masalah yang dihadapi, sehingga semakin mendapat perhatian bersama demi mencapai kesejahteraan nelayan.

Rusdianto mengungkapkan curahan hati (curhat) nelayan dari Desa Babana, Mamuju, Sulawesi Selatan kepada dirinya, terkait sulitnya melaut dan membayar sewa kapal.

Dikatakan Rusdianto, dirinya mendapat telepon dari seorang nelayan bernama Umar Sucipto. Pria berusia 43 tahun itu adalah seorang sarjana yang hidup di pesisir pantai Desa Babana, Mamuju.

Di pesisir pantai Babana itu, lanjut Rusdianbto, sebanyak 900 ribu jiwa masyarakatnya hidup sebagai nelayan dan non nelayan.

“Jumlah nelayannya mencampai 300 orang. Sehingga kalau ditotal, dengan  kelipatan hidup bersama keluarga, anak, cucu, dan menantu maka mencapai sekitar 700 jiwa,” ujar Rusdianto.

Dia mengatakan, dari suara parau lewat komunikasi saluran telepon, sebagai nelayan yang bergelar sarjana itu, Umar berharap agar Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah) sekiranya bisa melakukan assesment terhadap wilayah pesisir.

“Kemudian, saya menjawab, Umar ‘maaf saya tidak lagi di MPM PP Muhammadiyah’, saya sendiri meminta dinonaktifkan oleh MPM PP Muhammadiyah agar fokus advokasi saudara kita nelayan Indonesia yang menjadi korban kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Saya sampaikan itu kepada Umar, karena beliau sendiri sebagai warga Muhammadiyah terpinggirkan di wilayah pesisir Babana, Mamuju,” tutur Rusdianto.

Kemudian, lanjut dia, Umar menjawab dengan sedikit terperanjat “Ya sekarang Muhammadiyah hanya di menara gading, tak lagi mengenal hiruk pikuk nelayan dan masyarakat pesisir. Sejauh mata memandang Muhammadiyah hanya pendidikan dan kesehatan, padahal tidak semua pendidikan kesehatan bisa memajukan. Nelayan juga bisa berkemajuan andai ada dorongan dari Muhammadiyah. Semoga bisa membuka hati dan pikiran pimpinan Muhammadiyah”.

Kemudian, lanjut Rusdianto, untuk nelayan di pesisir Babana, Mamuju, Umar berharap agar dirinya datang ke Babana, Mamuju.

“Namun saya memberikan beberapa alasan kepada Umar, karena saya sendiri tidak bisa pergi bersilaturahmi dengan nelayan Mamuju,” kata Rusdianto.

Dari percakapan itu, lanjut Rusdianto, terungkap berbagai persoalan yang kemudian menjadi penyesalan tersendiri, ketika melihat secara jelas bahwa pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengabaikan hak-hak dasar nelayan Indonesia.

Dikatakan Rusdianto, Umar mengungkapkan hak-hak dasar nelayan yang tidak terpenuhi itu, yakni, pertama, bantuan kapal tidak merata, sementara nelayan Mamuju sangat banyak membutuhkan. Kedua, bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ukuran 10 Gross Ton (GT), diberikan secara diskriminatif, yakni hanya untuk orang-orang tertentu. Ketiga, kapal nelayan Babana Mamuju memiliki ukuran sangat kecil dan memakai mesin ketinting yang hanya bisa menempuh jarak 1 mil melautnya.

“Sehingga sangat sulit mendapatkan ikan,” ujarnya.

Terungkap juga bahwa bantuan mesin ketinting yang tadinya disebut sebagai bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ternyata tidak benar, sebab, bantuan tersebut bukan ternyata berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Harapan Umar, bagaimana pun nelayan harus sejahtera dan mendapat keadilan dari pemerintah. Masyarakat nelayan pesisir Babana Mamuju juga belum mendapat kesejahteraan dari pemerintah, sebagaimana didengungkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Lebih dari itu, Umar ungkapkan sangat penuh penyesalan terhadap komitmen pemerintah yang tidak bisa prioritaskan kesejahteraan bagi nelayan.

“Begitulah sekelumit cara nelayan agar bisa melaut dan mendapat ikan, hanya untuk bisa menyambungkan hidup. Sekarang pemerintah harus melihat masalah nelayan secara jernih,” pungkas Rusdianto.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*