Breaking News

Cuma Naik 8,03 Persen, Upah Buruh Takkan Sanggup Bayar Sewa Kontrakan, Beli Air dan Listrik

Cuma Naik 8,03 Persen, Upah Buruh Takkan Sanggup Bayar Sewa Kontrakan, Beli Air dan Listrik.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada 2019 tidak akan mampu membuat kondisi kehidupan buruh lebih baik.

Bahkan, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kenaikan 8,03 persen di saat kondisi perekonomian yang sangat tidak baik, dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali dilakukan pemerintah, maka upah itu tidak akan cukup untuk membayar sewa rumah kontrakan, membayar air dan membayar listrik bagi para buruh.

Said Iqbal menilai kondisi tersebut tidak masuk akal. Bagaimana mungkin upah DKI selama 3 tahun berturut-turut lebih rendah dari Bekasi dan Karawang?

“Andaikan UMP DKI pada 2019 nanti hanya naik 8,03 persen, apakah mungkin bisa hidup layak di Jakarta?”  ujar Said Iqbal, Senin (22/102/2018).

Dia memberikan hitung-hitungan sederhana. Untuk makan saja, setidaknya harus mengeluarkan 45 ribu rupiah per hari, dengan asumsi makan 3 kali sehari masing-masing 15 ribu. Rp 45.000 dikalikan 30 hari (sebulan), maka totalnya Rp 1.350.000.

Sementara itu untuk sewa rumah, biaya listrik, dan air, dalam sebulan bisa mencapai Rp 1.300.000. Sedangkan untuk transportasi membutuhkan biaya setidaknya Rp 500.000.

“Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diutak-atik,” kata Iqbal.

Jika tahun 2019 UMP DKI sebesar Rp 3.940.972, dikurangi Rp 3.150.000 sisanya tinggal Rp 790.972. “Apa mungkin hidup di DKI dengan 790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?” tanya Said Iqbal.

Said Iqbal menjelaskan, Upah minimum buruh DKI Jakarta saat ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Di Karawang, upah minimum 2018 sebesar Rp 3.919.291,19 dan Kota Bekasi Rp sebesar 3.915.353,71. Sementara itu, upah minimum DKI hanya Rp 3.648.035.

Tahun depan, dengan kenaikan upah minimum sebesar 8,03% maka upah Karawang menjadi Rp 4.234.010 dan Kota Bekasi menjadi Rp 4.229.755. Sedangkan DKI Jakarta menjadi Rp 3.940.972. Selisih kurang lebih 300 ribu dari kedua kota tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, buruh meminta upah tahun 2019 naik 20 hingga 25 persen agar bisa hidup layak. Selain lebih rendah dari Karawang dan Bekasi, Iqbal mengatakan, upah di Jakarta juga lebih rendah dari kota-kota besar di Asean.

Berdasarkan laporan buku trend ketenagakerjaan International Labour Organization (ILO) 2015, rata-rata upah buruh Indonesia sebesar 174 dolar amerika per bulan. Kalah jika dibandingkan dengan Hanoi-Vietnam yang rata-rata mencapai 181 dolar amerika per bulan. Kemudian juga kalah dengan Manila-Filipina sebesar  204 dolar amerika per bulan, Bangkok-Thailand 357 dolar amerika per bulan, Kuala Lumpur Malaysia 506 dolar amerika per bulan dan Singapura 609 dolar amerika per bulan.

Indonesia hanya lebih tinggi dari Phnom Penh-Kamboja yang sebesar 119 dolar maerika per bulan dan Vientiane-Laos 121 dolar amerika.

Said Iqbal melanjutkan, kenaikan harga BBM jenis premium hanya tinggal masalah waktu. Dia menjelaskan, harga premium saat ini Rp 6.550 per liter ditentukan ketika nilai tukar rupiah masih dalam kisaran 13.400. Sedangkan saat ini dollar sudah tembus 15.200.

Belum lagi ada kenaikan minyak dunia yang kini menjadi 70-80 dollar per barel. Sementara itu, harga Rp 6.500 ditentukan saat minyak dunia seharga 48 dolar amerika per barel.

“Dengan demikian, cepat atau lambat premium akan naik. Ini terkonfirmasi ketika pemerintah sempat menaikkan harga premium, meskipun kemudian diralat kembali. Kalau benar tahun 2019 harga premium naik, maka pasti sewa kontrakan naik 30 persen, transportasi naik 20 persen, dan barang-barang akan melambung. Kalau upah hanya naik 8,03 persen, kenaikan tersebut tidak punya arti dan daya beli buruh akan makin jatuh,” bebernya.

Untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah 20 – 25 persen, buruh Indonesia akan melakukan aksi ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 24 Oktober 2028.

Selain di Kemenaker, aksi juga akan dilakukan Kantor Gubernur masing-masing daerah dengan jadwal sebagai berikut, Bandung-Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2018, Medan-Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2018, Surabaya-Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2018,  Semarang -Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2018, dan Batam-Kepulauan Riau tanggal 31 Oktober 2018.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*