Cuitan Masinton Pasaribu Nangkring di Twitter, Kejaksaan Agung Tersengat

Enam Pengadaan Proyek Intelijen Bernilai Miliaran Rupiah Tanpa Tender, Cuitan Masinton Pasaribu Nangkring di Twitter, Kejaksaan Agung Tersengat.
Enam Pengadaan Proyek Intelijen Bernilai Miliaran Rupiah Tanpa Tender, Cuitan Masinton Pasaribu Nangkring di Twitter, Kejaksaan Agung Tersengat.

Cuitan Politisi anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyengat institusi Adhiyaksa.

Cuitan yang ditorehkan politisi banteng di akun twitternya itu menyebut sebanyak 6 Pengadaan Peralatan dan Sistem Manajemen Informasi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan pagu Rp 49,3 miliar dilakukan tanpa tender di Kejaksaan.

Atas cuitannya itu, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) merasa tersengat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menegaskan, pengadaan enam proyek barang dan jasa itu sudah sesuai aturan hukum.

Mukri membenarkan adanya 6 item pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen di instansi Adhyaksa tersebut untuk tahun anggaran 2019. Dan sampai saat ini enam proyek itu masih berjalan.

“Kejagung mempersilakan masyarakat untuk mengawasi proses pengadaan barang di instansinya. Selama ini proses pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tutur Mukri, Rabu (13/11/2019).

Mukri pun mengoreksi pernyataan Masinton tentang penunjukan langsung diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Sebagaimana diketahui, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk Penunjukan Langsung diatur dalam pasal 38 ayat 4.

Mukri menjelaskan, pasal 38 ayat 4 Perpres nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf  c dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai pasal 38 ayat 5 huruf b adalah barang dan atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mukri melanjutkan, pasal 9 ayat 1 huruf n angka 1 Perpres yang sama juga mengatur Pengguna Anggaran (PA) berwenang menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung atau PL untuk paket pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 100 miliar.

Selain itu, kata Mukri, penunjukan langsung juga berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia. Sementara poin ke 3.2.1 huruf a pada ayat (2) memuat hal yang sama persis dengan pasal 38 ayat 5 huruf b Perpres nomor 16 tahun 2018.

Menurut mantan Wakajati Yogyakarta ini, sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejagung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP. Lalu lembaga itu mengeluarkan dua rekomendasi tentang PL terhadap enam proyek pengadaan tersebut.

Dua rekomendasi LKPP itu adalah nomor 5214/D.4.1/05/2019 perihal tanggapan dan rekomendasi nomor 3367/D.4.1/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi.

Di samping itu, Mukri menambahkan bahwa metode pelaksanaan PL tersebut juga dilakukan melalui aplikasi LPSE via online dan verifikasi penyedia dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola LKPP.

“SIKAP merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dikembangkan oleh LKPP agar pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” terang Mukri.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, cuitan Masinton yang mengatakan tentang pengadaan barang dan jasa 6 kegiatan di Kejagung tahun anggaran 2019 tanpa proses tender adalah benar.

Akan tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) dan telah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dalam akun twitternya @Masinton pada tanggal 11 November 2019 menuliskan, Penunjukan Langsung (Tanpa Tender) di @KejaksaanRI bersumber dari APBN 2019: 6. Pengadaan peralatan dan sistem manajemen informasi DPO. PAGU Rp 49,3 miliar. Sekian. 5:18 AM – 11 Nov 2019.

Cuitan itulah yang menyengat Kejaksaan Agung. Ke depan, mengenai proyek pengadaan di instansi Adhiyaksa perlu dievaluasi.(JR/Richard)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*