Cueki Laporan Presiden Joko Wiododo, KPK Jangan Berpolitik

Pengamat Komunikasi dan Kebijakan Strategis, Yongla Patria Manurung: Cueki Laporan Presiden Joko Wiododo, KPK Jangan Berpolitik, Segera Saja Buktikan Pengusutannya.
Pengamat Komunikasi dan Kebijakan Strategis, Yongla Patria Manurung: Cueki Laporan Presiden Joko Wiododo, KPK Jangan Berpolitik, Segera Saja Buktikan Pengusutannya.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, Presiden Joko Widodo pernah melaporkan adanya dugaan korupsi ke KPK. Tetapi dicueki oleh lembaga anti rasuah itu.

Oleh karena itu, KPK diingatkan agar tidak berpolitik dalam pemberantasan korupsi. Pengamat Komunikasi dan Kebijakan Strategis, Yongla Patria Manurung sangat menyayangkan sikap KPK yang tidak responsive terhadap laporan yang disampaikan Presiden itu.

Jika laporan Presiden ke KPK itu benar, maka Pimpinan KPK dianggap sudah keterlaluan. “Jika laporan Orang Nomor Satu di Republik ini saja dicueki, bagaimana pula dengan laporan dari masyarakat biasa? Ini sebuah warning keras, bahwa di KPK sendiri pun bisa terjadi hal seperti itu. Pemberantasan korupsi terancam, jika itu dilakukan KPK,” tutur Yongla Patria Manurung, Jumat (15/11/2019).

Jika ada interest politik tertentu dalam laporan dan upaya pemberantasan korupsi, lanjutnya, maka impian untuk memerangi korupsi pasti tidak akan tercapai maksimal.

Karena itu, menurut Yongla, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, tidak boleh berpolitik. Tidak boleh mengedepankan interest politik tertentu dalam pemberantasan korupsi.

“Saya melihat,  Presiden punya niat baik dan sangat concern dengan pemberantasan korupsi. Itu buktinya Presiden lapor kasus besar ke KPK. Tapi ada apa dengan KPK? Berapa lama kasus tersebut bisa diungkap semua secara detail?” tanyanya.

Dengan pengalaman itu, lanjut Yongla, maka menjadi betul bahwa KPK perlu dilakukan perubahan signifikan. Kinerja KPK, katanya, perlu dievaluasi, diawasi dan juga perlu menempatkan orang-orang yang kebal terhadap kepentingan-kepentingan politik tertentu  dalam memberantas korupsi.

“Sebaiknya KPK jangan coba masuk ranah politik. Kalau enggak mampu mengungkap kasus itu, sebaiknya mundur saja dari KPK,” ujar Yongla.

Yongla menantang KPK segera membuktikan pengusutan secara tuntas atas laporan yang disampaikan Presiden itu. Sebab, jika tidak membuktikan, maka pamor dan kepercayaan masyarakat kepada KPK akan terus melorot.

“Justru jika KPK bisa mengungkap kasus itu dengan cepat, maka kita akan salut, dan makin kagum ke KPK.  Maka, silakan buktikan dengan riil,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika sekelas Presiden sudah melaporkan sebuah dugaan korupsi ke KPK, maka tentu saja sudah dibarengi dengan data dan bukti-bukti yang tidak asal-asalan.

“Jika yang melapor adalah Presiden, pastilah data, fakta dan bukti sudah lengkap,” tambah Yongla.

Yongla mengajak para mahasiswa dan elemen masyarakat pegiat anti korupsi bergerak mempertanyakan apa yang dilontarkan Mahfud MD mengenai laporan Presiden Joko Widodo ke KPK itu. Yongla menegaskan, ini persoalan serius, tidak bisa dianggap sepele.

“Ayo adik-adik mahasiswa, kawan kawan LSM, aktivis pergerakan pertanyakan ke KPK kenapa laporan Presiden belum di ungkap KPK? Apakah KPK bisa cepat mengungkapkan kasus tersebut? Apa konsekwensinya kalau kasus tersebut tidak bisa di ungkap atau terlalu lama proses pengungkapannya? Ini semua harus dipertanyakan ke KPK,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sebagai presiden semestinya diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Itu merupakan pertanda, Jokowi serius dalam agenda reformasi dan pemberantasam korupsi.

“Itu Presiden kita Lho, Presiden Republik Indonesia, Presiden  rakyat Indonesia yang punya niat baik untuk melapor kasus korupsi besar, sekali lagi bagaimana kalau rakyat kecil yang melapor kalau laporan Presidennya saja belum di ungkap secara maksimal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, ada laporan Presiden terkait korupsi kurang mendapat tanggapan dari KPK.

“Presiden menunjukkan, saya (Jokowi) sudah menyampaikan laporan ke KPK, (adanya kasus) ini ini ini, tapi enggak terungkap,”  ujar Mahfud, Senin (11/11/2019).(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*