Catatan Untuk Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan, Perlu Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014

Catatan Untuk Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan, Perlu Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.

Untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014 diusulkan segera direvisi.

Demikian satu dari tujuh catatan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

“Revisi itu perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya mengawasi kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan bernilai besar, hingga Rp 320 triliun,” tutur Hery Susanto, di Jakarta, Jumat (05/10/2018).

Pada catatannya yang pertama, Hery menjelaskan, untuk tataran directive dan aspek kelembagaan, ada potensi terjadinya konflik kepentingan antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Undang Undang BPJS, Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi Direksi, termasuk menyetujui rencana kerja anggaran tahunan yang disusun direksi.

“Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kolusi, karena gaji dan operasional Dewan Pengawas juga dibiayai dari anggaran Badan,” ujarnya.

Catatan kedua, Komposisi Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang tidak proporsional antar komponen pemerintah. Yang mana dua orang merupakan representasi pemerintah dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dua orang dari unsur pemberi kerja yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dua orang dari unsur pekerja itu sendiri, yakni dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja, dan satu orang dari unsur masyarakat.

“Maka perlu dilakukan revisi komposisi Dewas BPJS Ketenagakerjaan dengan menambah unsur masyarakat berlaku sama komposisinya dengan unsur yang lain itu,” ujar Hery.

Ketiga, pada aspek regulasi, ada ketidakadilan dalam pengenaan sanksi bagi pemberi kerja. Pasal 55 UU 24/2011 disebutkan ancaman pidana selama 8 tahun dan denda satu miliar rupiah bagi pemberi kerja yang menunggak iuran.

Ironinya, menurut Hery, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsos-TK), hanya akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan layanan publik sesuai dengan pasal 17 UU 24/2011 dan PP 86/2013.

“Hal ini tentu tidak memenuhi rasa keadilan, serta tidak mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftar untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam program Jamsos-TK, karena risiko ancaman sanksi bila melanggar kewajiban mendaftar lebih ringan dibandingkan ancaman sanksi pidana menunggak iuran,” ujarnya.

Dia mengatakan, sebaiknya segera dilakukan revisi UU 24/2011 kepada DPR terkait ketentuan sanksi pada pemberi kerja atau perusahaan dalam kewajiban mendaftar program Jamsos-TK dan sanksi terkait kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dalam membayar iuran.

“Sanksi pidana sebaiknya juga dikenakan bagi pemberi kerja atau perusahaan yang tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya pada program Jamsos-TK,” ujarnya.

Dia mendorong agar BPJS TK menyusun usulan perubahan bentuk sanksi yang akan dimasukan dalam usulan revisi UU 24/2011, serta bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyusun sanksi-sanksi administratif yang berat sehingga dapat mendorong para pemberi kerja atau perusahaan untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya.

Keempat, persoalan lain pada aspek kepesertaan, pekerja yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak dapat mendaftar pada program ini.

Sistem pendaftaran BPJS-TK menggunakan NIK sebagai persyaratan utama sesuai dengan pasal 101 (2) UU 24 tahun 2013 jo UU 23 tahun 2006 tentang Adminduk.

Berdasarkan hasil observasi, lanjut Hery, ditemukan cukup banyak pekerja yang memiliki kesadaran untuk mendaftar sebagai peserta, namun tidak dapat terlayani karena tidak memiliki NIK terutama terjadi pada pekerja di sektor perkebunan dan buruh harian lepas, Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki NIK.

Hery merekomendasikan agar BPJS TK menyusun nota kesepakatan bersama dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah setempat, agar dapat memfasilitasi pemberian NIK kepada para pekerja yang belum memiliki.

“Serta menyusun kebijakan bagi pekerja yang belum memiliki NIK agar tetap dapat mendaftar sebagai peserta dengan identitas setara NIK,” ujarnya.

Catatan kelima, mengenai manfaat program. Program BPJS ketenagakerjaan dinilai masih belum memberikan peningkatan manfaat program bagi pesertanya, diantaranya yakni  soal nilai klaim Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) agar bisa dinaikkan; realisasi program perumahan subsidi untuk pekerja; penambahan jumlah anak peserta sebagai ahli waris untuk program beasiswa, batas usia Kepesertaan sesuai harapan hidup nasional yakni 70 tahun, fee keagenan menjadi min 12.5% dan lain-lain.

Keenam, konsistensi transformasi Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai tidak konsisten sesuai amanah UU BPJS.

Ketujuh, hubungan kelembagaan yang dinilai masih kaku dan normatif dalam mendorong perluasan Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dengan banyak elemen baik eksekutif, legislatif, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat luas. “Kiranya catatan-catatan itu bisa menjadi perhatian dan perubahan yang lebih baik lagi,” tutup Hery.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan