Catatan Pdt Saut Hamonangan Sirait Dari Sidang Raya XVII PGI: “Mengembalikan Roh Oikumene Kita, PGI Kembalilah ke Ut Omnes Unum Sint”

Pendeta Saut Hamonangan Sirait (Pakai Ulos) bersama Pendeta Albertus Patty, di arena Sidang Raya XVII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gereja Payeti, Waingapu, Tanah Humba, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Yang berlangsung pada 8 November 2019 hingga 13 November 2019.
Pendeta Saut Hamonangan Sirait (Pakai Ulos) bersama Pendeta Albertus Patty, di arena Sidang Raya XVII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gereja Payeti, Waingapu, Tanah Humba, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Yang berlangsung pada 8 November 2019 hingga 13 November 2019.

Pendeta Saut Hamonangan Sirait menorehkan goresannya dari arena Sidang Raya XVII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), yang diselenggarakan di Waingapu, Tanah Humba, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Yang berlangsung pada 8 November 2019 hingga 13 November 2019.

Salah seorang tokoh aktivis mahasiswa di eranya ini, menggumuli realitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pernah mengabdi sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan teranyar, bersama Prof Jimly Assidiqie sebagai Anggota Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

PGI saat ini, menurut Pdt Saut Hamonangan Sirait, berada di antara sekat-sekat keagamaan yang majemuk. Sejak awal berdirinya Indonesia, kondisi itu sudah ada. Yang berbeda, saat ini PGI tidak seberwibawah ketika masa pergerakan awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendeta Saut Hamonangan Sirait, yang mengecap pendidikan teologianya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (STTJ), juga sebagai aktivis Kristen yang berjiwa Nasionalis dan Oikumenis. Menurut Pdt Saut Hamonangan Sirait, spirit Oikumenisme dan Nasionalisme Indonesia, terasa memudar pada PGI hari-hari ini.

Sebagai aktivis yang pernah digembleng di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta, hingga pernah menjadi Ketua Cabang GMKI Jakarta, Pdt Saut Hamonangan Sirait telah mengecap kepelbagaian hubungan persaudaraan Indonesia, yang berbeda agama, suku, latar belakang dan kepentingan politik.

“PGI bukanlah tuan dari Sinode-Sinode. PGI bukan perumus dogma Sinode-sinode. Bukan PGI, tetapi Pimpinan Sinode yang harus kuat dan akses ke Penguasa. Karena itu, yang memiliki masalah kejiawaan oikumene perlu diinventarisir,”tutur Pdt Saut Hamonangan Sirait, dalam catatannya dari Sidang Raya XVII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Waingapu, Tana Humba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendeta Saut Hamonangan Sirait yang melayani di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), kini juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologia HKBP Nomensen di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Aktivis yang progresif melawan otoritarianisme di era rezim Orde Baru ini, juga tidak mundur melakukan perlawanannya kepada kekuatan penguasa Soeharto kala itu, ketika gereja Suku Batak terbesar, HKBP, hendak diobok-obok dan hendak dipecahbelah oleh rezim otoriter dan militeristik Orde Baru.

Pendeta Saut Hamonangan Sirait menorehkan catatannya. Manakala kaum terpelajar pribumi, khususnya lulusan Hoogore Thelogische School (HTS) pada 9 Agustus 1934, menjadi pelayan di gereja, semangat Oikumene telah tertanam di sanubari mereka.

Prof Muller Kruger, menjadi tonggak tersendiri dalam pengembangan theologia in loco,  saat dia menjadi rektor kedua.

Sebelumnya, pada 28 Desember 1932, Christelijke Studenten Vereniging  op Java (CSV op Java) telah berdiri di Kaliurang. Kemudian pada 9 Februari 1950 menjadi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang dimotori oleh Bapak Johanes Leimena, HTS kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Teologia (STT) pada 27 September 1954 di Jakarta.

“Mahasiswa HTS memperoleh ruang berteologia in loco dalam Rumah Oikumene, manakala mereka menjadi aktivis CSV op Java,” ujar Pdt Saut Hamonangan Sirait.

Ketika mereka lulus, perjumpaan lintas suku, denominasi gereja dan ragam disiplin ilmu dari mahasiswa-mahasiswa teologi,  membentuk jiwa dan semangat oikumenis yang membara.

Spirit oikumene itu mereka wujudkan dengan mendirikan Dewan Permusyawaratan Gereja-gereja pada Mei 1946 berpusat di Yogyakarta, Majelis Usaha Bersama Gereja-gereja di Indonesia Bagian Timur pada  9 Maret 1946 berpusat di Makassar, dan Majelis Gereja-gereja Bagian Sumatera.

Kaum terpelajar pelayan atau pendeta gereja-gereja yang dibekali theologia in loco yang mumpuni dan perjumpaan dengan seluruh suku, disiplin ilmu dan denominasi gereja di GMKI, semakin menguatkan kontak dan jaringan satu sama lain.

“Apalagi, getar Ut Omnes Unum Sint dari ayat Yohannes 17: 21, Supaya Semua Menjadi Satu, yang  menjadi jiwa dan salam nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), mendorong dan mempermudah mereka untuk mendirikan Rumah Oikumene yang lebih luas. Tidak hanya pada diri mahasiswa dan senior-senior di GMKI, tetapi harus seluruh umat gereja. Dengan mengambil tempat di STT Jakarta, pada  23-28 Mei 1950, dilaksanakan Konferensi Pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia,” tutur Pdt Saut Hamonangan Sirait.

Spirit Ut Omnes Unum Sint yakni Supaya Semua Menjadi Satu itulah yang menjadi keharusan untuk terus menerus digemakan  Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), yang kini menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) melalui keputusan, program, langgam, sikap dan elan para eksekutif PGI.

“Namun dengan jujur harus diakui, pada masa rezim PGI saat ini, hubungan dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang oikumenis mengalami kemerosotan. Ini yang pertama dalam sejarah Gerakan Oikumene di Indonesia,” jelas Pdt Saut Hamonangan Sirait.

PGI yang tujuan utamanya mewujudkan Oikumene, justru menciptakan  keretakan oikumenis. “Sungguh sebuah ironi, para pengemban Oikumene, khususnya para penanggungjawab yang fulltimer di PGI, justru menciptakan jarak, bahkan permusuhan dengan organisasi-organisasi pemuda-mahasiswa, yang menjadi Pilar Utama Oikumene di Indonesia ini,”tegasnya.

Pada organisasi pemuda-mahasiswa yang oikumenis itulah anak-anak seluruh gereja, mulai dari Gereja Bethel Indonesia (GB I), Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Gereja Kristen Sumba (GKS), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan lain-lain, berjumpa dalam semangat dan bingkai oikumene.

“Kaum muda dan mahasiswa ini merupakan mitra intim yang dipelihara PGI sejak kelahirannya dan pada pemimpin-pemimpin yang lalu, kecuali Eksekutif Utama  PGI sekarang,” terangnya.

Lebih lanjut, Pdt Saut Hamonangan Sirait yang merupakan Penggagas  Perkemahan Pemuda PGI ini menekankan, teramat penting untuk segera memulihkannya.

“Orang yang membuat masalah atas keretakan itu saya pastikan Tidak Berjiwa Oikumenis. Dan, bagian dari masalah tidak akan mungkin mengatasi. Sidang Raya XVII PGI ini harus mengembalikan roh oikumene itu dengan lebih dulu memilih orang yang tidak mengalami masalah kejiwaan oikumenis. Apalagi, terhadap para pemuda dan mahasiswa yang merupakan masa depan, kesinambungan dan pembaruan semua,” tuturnya.

Pemaknaan oikumene yang lebih substansial adalah pengadaan kanal atau jembatan bagi Sinode-Sinode untuk mendapat akses terhadap para pengambil keputusan dalam semua bidang.

Selama ini, lanjut Pdt Saut Hamonangan Sirait yang menjadi Kurator Pendidikan Politik PGI Tahun 2005-2007 itu, eksekutif PGI saat ini, khususnya beberapa orang yang menguasai dan memiliki akses itu, tanpa membagi kepada pimpinan-pimpinan Sinode. Padahal letak kepentingan umat yang membutuhkan perlu akses terhadap penguasa, sangat jelas sepenuhnya pada pimpinan sinode-sinode.

“Bukan sekadar membawa dan melibatkan para pimpinan dalam acara-acara seremonial. Pimpinan gereja-pemimpin hanya penggembira, bahkan jadi barang jualan,”tegasnya.

Ke depan, lanjut Pdt Saut Hamonangan Sirait, eksekutif PGI berikut harus memastikan dan menjamin akses yang kuat bagi pimpinan sinode-sinode. Bahkan, harus dipetakan dengan baik. Misalnya, pimpinan sinode-sinode di Papua perlu prioritas akses terhadap Panglima atau Menkeu dan Menlu, PGI harus bisa membuka akses bagi pimpinan sinode-sinode di Papua, langsung dan berkelanjutan.

Demikian juga dengan pimpinan sinode-sinode di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan Jawa sekalipun. “Bukan PGI yang menggenggam akses-akses pada penguasa, tetapi pimpinan-pimpinan sinodelah yang harus dibukakan,”tuturnya.

Pdt Saut Hamonangan Sirait, yang menjadi Ketua Pengembangan Silabus Pembinaan Pemuda PGI 1985 itu, menegaskan, kasus pernyataan sikap iman eksekutif,  khususnya yang fulltimer di PGI, menyangkut harus menempuh mekanisme dan prosedur yang menghargai dan menempatkan pimpinan sinode-sinode sebagai pemilik PGI, bukan eksekutif.

Tanpa memasalahkan substansinya, mekanisme dan prosedur mengenai gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT) yang dibahas oleh eksekutif PGI saat ini, sangat jelas telah menempatkan eksekutif PGI di atas pimpinan sinode-sinode, yang memiliki dogma masing-masing. “Kerusakannya adalah pada mekanisme dan prosedur,” ujar Pdt Saut Hamonangan Sirait.

PGI tidak memiliki hak untuk merumuskan semacam  dogma bagi gereja-gereja. Ini merupakan perusakan substansi PGI, fundamental oikumene yang telah bergeser.

Bagi gereja-gereja, dogma terhadap LGBT, mungkin tidak sesuai dengan selera dan iman eksekutif PGI. Namun sama sekali PGI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sikap baru atau dogma PGI tersendiri atas hal itu.

Hal ini sangat penting untuk diingatkan, agar ke depan PGI tidak menjadi tuan dogma gereja-gereja,” katanya.

Pdet Saut Hamonangan Sirait menegaskan, dalam kasus ini teramat jelas, Eksektutif PGI saat ini berhadap-hadapan bagai head to head terhadap pimpinan sinode-sinode gereja, yang sesungguhnya adalah sebagai pemilik PGI itu sendiri.

Para pimpinan Sinode sekarang pasti bisa mengingat dan  mengenang, meski mungkin sayup-sayup dalam zaman Soeharto, sikap Eksekutif PGI yang sedemikian kuat bersatu dengan pimpinan sinode-sinode menghadapi tekanan berat mengenai asas tunggal yang melampaui kewenangan pemerintah.

“Sangat kuat, citarasa oikumene yang merambah ke seluruh umat dan berbuah.  Atau mungkin Bapak Soeharto harus kita sebut dan hidupkan sejenak di Ruang Sidang Sidang Raya PGI di Gereja Payeti? Maaf, Bapak Soeharto sudah meninggal. Sekadar melawan lupa. Alfa dan Omega,” ujar Pdt Saut Hamonangan Sirait.

 

Kabar Dari Sidang Raya XVII PGI

Kemitraan Lintas Agama

Hal unik yang terjadi di Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang ke XVII di Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur ini, ada pada pembukaannya.

Bukan hanya ketidakhadiran Presiden yang menimbulkan rasa sedih masyarakat yang telah berduyun-duyun datang dari semua pelosok desa Sumba Timur, bahkan dari Kabupaten lain, tetapi juga pembukaannya yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Pertama, di dalam Gereja Payeti dibuka oleh Ketua Umum PGI. Kedua, saat di lapangan Puru Kambera, yang berlokasi sekitar 70 kilometer dari Waingapu, di tepi laut yang berbukit, tanpa perumahan penduduk, di sini kembali Ketua Umum PGI membuka acara. Ketiga, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, atas nama Presiden Republik Indonesia, membuka Sidang Raya PGI ke 17.

Muatan Pidato, mungkin karena sering berdialog dan diskusi menyangkut isu-isu yang sama, menimbulkan kejenuhan dan kesedihan sendiri. Nyaris kehilangan sentuhan dari persfektif Alkitab, sebab lebih banyak mengemukakan realitas umum yang sudah sangat banyak dibahas dalam pelbagai media cetak, elektronik, khususnya Media Sosial (Medsos).

“Kehadiran Mas Dr Adbdullah Mu’ti, Sekjen PP Muhammadiyah sedikit menghibur hati yang duka. Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini, kawan lama yang masih jumpa dalam aktivitas pemuda mahasiswa sebelum dan masa reformasi,”terang Pdt Saut Hamonangan Sirait.

Sejak lama, dirinya dan Abdullah Mu’ti telah menggumuli menyangkut relasi antar penganut agama yang mesti dikanalisasi dalam bentuk-bentuk perjumpaan konkrit. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan program yang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan obyektif rakyat dengan pelibatan rakyat yang seutuhnya, sepenuhnya dan seluruhnya.

“Institusi-institusi agama mesti duduk bersama. Bukan hanya cipiki-cipika dalam formalitas semua, dan lebih banyak didorong legitimasi jabatan sesame,”ujar Pdt Saut.

Mas Mu’ti teramat cerdas mengungkapkan hal itu, pemuda mahasiswa yang berjumpa di dalam masa-masa aktivitas pemuda, yang kemudian duduk di lembaga-lembaga agama, akan sangat efektif membangun kerukunan dan kerjasama, bersama.

Dalam diskusi berdua saat makan siang sebelum keberangkatannya, dengan serius kami membicarakan menyangkut platform bersama. Kami berdua sungguh menyadari, tidak ada platform yang bertentangan dari semua agama, yakni mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, kejahatan, korupsi, kekerasan, narkoba, kerusakan lingkungan dan pelbagai derita manusia. Perpisahan yang berbeda agama hanya satu, saat memilih pesawat ke sorga.

Mas Mu’ti yang masih junior di aktivitas mahasiswa dan pemuda saat kami bersama sangat menyambut  “Itu yang harus kita lakukan, saya siap bang,” ungkap Mas Mu’ti.

“Meski dibentuk lembaga permanen lintas agama dengan platform yang sesungguhnya menjadi amanah dan embanan tiap agama itu,” ungkap saya. Mas Mu’ti menyatakan, “Saya siapkan Muhammadiyah untuk itu Bang”.

Mudah-mudahan, Sidang Raya XVII PGI ini menangkap dan merumuskan keprihatinan yang luhur ini. Gereja memaknai kehidupan Bangsa Indonesia, berdasar pada inti ajaran Alkitab. Sampai jumpa Mas Mu’ti, sambil menyalaminya saat naik ke mobil yang mengantarnya ke Bandara. Saya dan istri saya berjalan ke ruang sidang, Gereja Payeti. “Tuhan, dengarkanlah.”.***

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan