Breaking News

Catatan BPJS Watch; Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Miskin Masih Seperti Yang Dulu

Catatan BPJS Watch; Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Miskin Masih Seperti Yang Dulu.

Belum ada perubahan pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Rumah Sakit. Faktanya, orang-orang kelas ekonomi bawah masih saja berhadapan dengan benturan keuangan.

Paling tidak, hal itu tertangkap oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, saat menyaksikan seorang ibu menggendong bayinya, yang harus disuruh bolak-balik oleh petugas rumah sakit, karena tidak adanya uang.

Menurut Timboel, pelayanan kesehatan bagi orang miskin Masih Seperti Yang Dulu, belum ada perubahan membaik.

“Pagi ini saya berkesempatan kontrol ke dokter untuk periksa kesehatan, setelah sempat dua hari dirawat. Dalam proses penantian dokter secara tidak sengaja saya mendengar percakapan seorang ibu dan suster,” tutur Timboel Siregar, dalam catatan tertulisnya, Kamis (17/01/2019).

“Suster bilang, Ibu ini surat untuk ke dokter anastesi besok ya. Dengan lembut Sang Suster melayani Sang Ibu,” lanjutnya.

Si Ibu disuruh balik lagi besok hari untuk membawa bayinya yang baru berumur 8 bulan untuk kontrol ke poli anastesi.

“Hari ini, Si Ibu baru saja bawa bayinya ke poli anak. Si Ibu tanya kapan operasinya, dijawab dengan sopan oleh Sang Suster, Nanti Bu, tunggu hasilnya dan pemberitahuan dari dokter,” demikian percakapan yang direkam Timboel.

Mengenai aturan satu poli satu hari memang saya sudah tahu, dan itu tetap berlaku sampai saat ini. Tapi sengaja saya tanya ke suster, kenapa tidak langsung ke poli anastesi untuk diperiksa hari ini aja Suster?

Dijawab dengan ramah oleh Suster, Ini kebijakan BPJS Kesehatan Pak.”

Saya agak berargumen kepada Suster, “Kasihan Si Bayi harus mondar mandir ke Rumah Sakit.

Dijawab dengan santai oleh Sang Suster, “Ya seharusnya kalau Si Ibu mau kasihan sama Si Bayi seharusnya Si Ibu bisa bayar sendiri untuk ke poli anastesi hari ini.

Timboel terkejut dengan jawaban Sang Suster. “Saya tidak mau merespon perkataan Sang Suster yang menurut saya tidak benar dan tidak bijak. Saya sangat meyakini, Si Ibu sangat sangat dan sangat menyayangi bayinya, namun karena kondisi ekonomi, Si Ibu harus mengikuti prosedur satu poli satu hari, walaupun Si Ibu dan Sang Bayi harus bolak balik ke Rumah Sakit,” ujarnya.

Saya melihat memang Ibu tersebut bukan dari golongan mampu yang bisa membayar seperti yang diinginkan Sang Suster. Dalam kebengongan singkat, saya sempat membayangkan bagaimana Sang Ibu harus naik turun angkot dari rumah ke Rumah Sakit, dan sebaliknya menggendong Sang Buah Hati berhari-hari, agar bisa dilayani Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini tidak adil buat Sang Bayi dan Si Ibu miskin,” tutur Timboel lagi.

“Saya merasa, Sang Bayi yang dalam kondisi sakit dari orang tua miskin, tetap diperlakukan sama dengan pasien orang dewasa dan atau mampu,” lanjutnya.

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus memposisikan semua pasien JKN dari semua golongan usia dan dari semua strata ekonomi memiliki kemampuan yang sama, baik fisik maupun ekonomi. Sehingga, warga miskin pun disamakan harus menjalankan prosedur JKN.

“Karena pemahaman itulah, sehingga penerapan satu poli satu hari tetap diberlakukan untuk seluruh peserta JKN,” ujar Timboel.

Menurut dia, kritik terhadap kebijakan satu poli satu hari sudah sejak lama disampaikan. BPJS Watch terus meminta agar kebijakan satu poli satu hari bisa dikecualikan bagi bayi, orang miskin dan peserta JKN yang memang harus mendapatkan perawatan khusus dan segera. “Tetapi, hal tersebut tidak pernah terwujud,” ujarnya.

Program JKN yang sudah memasuki tahun keenam saat ini, lanjutnya, masih terus dikelola secara tradisional, tanpa mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada rakyat peserta JKN.

Kasus-kasus yang ditangani BPJS Watch hingga saat ini merupakan jenis kasus yang sejak 2014 sudah terjadi. “Dan hingga kini, terus terjadi tanpa pernah ada upaya untuk memperbaiki. Sehingga peserta JKN harusnya bisa lebih mudah mengakses layanan JKN,” tuturnya.

Timboel menyampaikan, Program JKN  harus dikelola dengan inovasi berbasis peningkatan pelayanan kepada peserta.

“Saya menilai, di tahun keenam saat ini, Program JKN akan terus dikelola secara ‘tradisional’ dan apa adanya, sehingga segala persoalan akan terus terjadi dan terjadi,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*