Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Puspenkum Kejagung, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ingatkan Penegakan Hukum Pakai Hati Nurani

Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Puspenkum Kejagung, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ingatkan Penegakan Hukum Pakai Hati Nurani

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
70
0
Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Puspenkum Kejagung, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ingatkan Penegakan Hukum Pakai Hati Nurani. - Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Dr Setia Untung Arimuladi pada Pengarahan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspekum), di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/04/2021).(Ist)Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Puspenkum Kejagung, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ingatkan Penegakan Hukum Pakai Hati Nurani. - Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Dr Setia Untung Arimuladi pada Pengarahan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspekum), di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/04/2021).(Ist)

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi mengingatkan jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia agar melakukan perubahan paradigma penegakan hukum, dengan menitikberatkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 

“Tanpa mengabaikan hati nurani,” ujar Setia Untung Arimuladi, dalam sambutannya saat menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspekum), di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/04/2021). 

Setia Untung Arimuladi yang juga selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI menegaskan, poin-poin utama dalam meraih Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Hadir dalam pengarahan Wakil Jaksa Agung RI antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Sunarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Pejabat Eselon III dan IV, serta seluruh pegawai di lingkungan Pusat Penerangan Hukum. 

Setia Untung Arimuladi menyampaikan, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum), pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Kemenpan-RB telah ditetapkan sebagai Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

“Tentunya sebagai kelanjutannya, pada hari ini Senin tanggal 19 April 2021 telah melakukan pencanangan sebagai Unit Kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” lanjut Untung. 

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini menyebut, dengan memperhatikan situasi dan kondisi dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), ada 5 strategi yang harus menjadi perhatian. Yaitu,  satu, Pimpinan dan Jajaran (pegawai) harus terlibat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan saling mendorong dengan semangat dan visi yang sama. 

Dua, memberikan kemudahan pelayanan, semua pegawai harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality (keramahan) dalam memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat). 

Tiga, menciptakan program yang menyentuh publik (masyarakat), program program kegiatan yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar-benar hadir. 

Empat, melakukan monitoring dan evaluasi. Dan, kelima, manajemen media, mengatur strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan dapat diketahui oleh Publik (masyarakat). 

Selain itu, lanjut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini, sebagai aksi nyata khusus untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan melaksanakan 10 Fokus Program Kerja. 

Sepuluh Program Kerja itu adalah, pertama, Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara. 

Dua, Peningkatan Penegakkan Disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum dengan sasaran menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN. 

Ketiga, Penyempurnaan Standar Pelayanan dan System Pelayanan yang inovatif. Empat, Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ASN. 

Lima, Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif. Enam, Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi). 

Tujuh, Penyederhanaan Pelayanan Birokrasi (debirokratisasi). Delapan, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik. 

Sembilan, Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dengan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan kesepuluh, Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. 

Selain hal tersebut, lanjut Untung, tentunya dalam pencanangan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) harus mempedomani Per-Menpan RB no 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah. Yang meliputi 6 Area Perubahan, yakni, Bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Puspenkum itu, lanjut mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini, tidak lain tindak lanjut untuk meraih predikat unit kerja Zona Integritas WBBM sebagai wujud untuk melakukan perubahan dan perbaikan. 

“Dengan komitmen yang kuat disertai integritas dan konsistensi, dalam meningkatkan kinerja serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan,” tuturnya. 

Dalam konteks penegakan hukum, ditegaskan Untung, harus ada perubahan paradigma dengan menitikberatkan pada upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tanpa mengabaikan hati nurani. 

Satuan kerja yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT. 

“Pelayanan kini didorong untuk bertransformasi menjadi e-services, terlebih di era pandemi Covid-19 seperti saat ini,” lanjutnya. 

Setia Untung Arimuladi menyampaikan, ada upaya yang harus dilakukan Kejaksaan khususnya di jajaran Puspenkum Kejaksaan Agung, yaitu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan (Public Trust Building). 

Kemudian, menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku Aparatur Kejaksaan, (ChangeMindsetWork Culture Behaviour). 

Selanjutnya, perbaikan Produk Utama Kejaksaan melalui peningkatan kinerja dalam penanganan perkara dan capaian keberhasilannya yang terpublikasikan, melalui media cetak, elektronik, medsosinstragramyoutube dan lain-lain, sebagai Improvement of Bussiness Process/Core Bussiness. 

“Kemudian, penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat,” sebutnya. 

Yang tak kalah penting, katanya, memperbaiki tata kelola komunikasi melalui perubahan cara pandang dan cara berpikir untuk menjadi prioritas. 

“Sehingga capaian dan keberhasilan kinerja institusi mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat, mengingat strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektivitas penyampaian ide, program dan gagasan Institusi kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan organisasi,” jelas Untung. 

Oleh karenanya, menurutnya, terdapat 4 kriteria dalam mengukur Integritas, yakni Kejujuran, Kepatuhan, Kemampuan bekerja sama, dan Pengabdian kepada masyarakat. 

“Apabila dapat dipenuhi oleh seluruh jajaran Puspenkum Kejaksaan Agung, predikat unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan dapat diraih,” imbuhnya. 

Mengakhiri pengarahannya, Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi menyampaikan kata-kata bijak (quoteZig Ziglar “Batu Pondasi untuk sukses yang seimbang adalah Kejujuran, Karakter, Integritas, Iman, Cinta dan Kesetiaan”. 

“Yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung secara optimal,” tandasnya. 

Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penerangan Hukum dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Gelar Rakernis Pembinaan, Jambin Bambang Sugeng Rukmono Kepengen Jaksa Jangan Hanya Biasa-Biasa Saja

Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis)