Caleg Partai Nasdem Keluhkan Adanya Perampokan Suara, Ada Juga Yang Curang, Kinerja PPK Harus Diawasi Secara Ketat

Caleg Partai Nasdem Keluhkan Adanya Perampokan Suara, Ada Juga Yang Curang, Kinerja PPK Harus Diawasi Secara Ketat.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya hingga Petugas di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus diawasi dengan sangat ketat.

Soalnya, di saat kinerja KPU dan PPK tengah disoroti, malah banyak dugaan permainan dengan caleg-caleg dari berbagai parpol melakukan perampokan dan perampasan suara sesama caleg, yang diduga juga diketahui atau malah ditutup-tutupi oleh petugas PPK.




Hal itu disampaikan oleh Caleg DPR RI Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sahat Silaban dan Desaroni, yang juga caleg Nasdem untuk DPRD Kota Tangerang.

“Banyak dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara dan mengalihkannya ke caleg lain. Kinerja buruk yang dilakukan KPU dan PPK di tingkat kecamatan harus diusut dan dibongkar,” tutur Sahat Silaban, Jumat (26/04/2019).

Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Nasdem ini menyatakan, dirinya untuk periode kedua kalinya mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Tangerang, merasa suaranya dirampok dan dirampas oleh caleg lain dan partai lain.

“Dan kami menduga ada peran petugas PPK yang membiarkan atau malah berkolaborasi menggeser suara kami ke caleg lain atau ke partai lain,” ungkap Sahat Silaban.

Sahat Silaban pun meminta seluruh petugas partainya dan para saksi serta tim untuk terus melakukan pengawalan dan juga memastikan proses pengawasan terhadap kinerja PPK dan KPU.

“Suara C1 itu jangan sampai beralih ke tangan yang tidak sesuai. Semua saksi dan tim harus mengawal dan memastikan sejak di bawah. Tabulasi dan perolehan suara jangan sampai terus dibiarkan curang,” ujarnya.

Desaroni, Caleg Nasdem untuk DPRD Kota Tangerang, mengatakan hal yang serupa. Menurut Desaroni, mereka bagai ditipu bulat-bulat, karena perolehan suara mereka beralih ke caleg lain dan atau ke parpol lain.

“Para petugas PPK harus fair dong. Jangan malah menjadi kaki tangan caleg lain. Jangan malah secara terselubung menjadi tim sukses caleg lain atau parpol lain. Petugas PPK harus bekerja obyektif dan jangan biarkan kecurangan terjadi,” tutur Desaroni.

Desaroni mengungkapkan, misalnya, seperti yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, ketika C1 dicek, malah sudah dipindahkan jadi milik Caleg Nomor 1.

“Kita protes ke PPK, dan dibuka kotak C1 planonya. Dan ketahuan bahwa sebanyak 59 suara itu benar milik saya, bukan milik caleg nomor 1,” ujar Desaroni.

Bastian, dari Barisan Masyarakat Pemilu Tangerang Raya menyampaikan, KPU dan PPK jangan bermain mata dengan caleg-caleg lain.

Sebagai bagian dari masyarakat yang turut mengawasi dan mengawal pemilu legislatif dan Pilpres, pihaknya akan melaporkan segala kecurangan petugas PPK.

“PPK di tingkat Kecamatan dan KPU Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota tangerang Selatan, jangan bermain api di Pileg dan Pilpres ini. Masyarakat ikut mengawasi proses pemilihan ini, dan akan kami kawal terus sampai hasil final nanti,” tutur Bastian.

Dia pun menyampaikan, pihaknya sudah melaporkan ada sejumlah temuan kecurangan yang terjadi ke Panwas Kota dan KPU.

“Sejumlah bukti temuan kami minta diulang dibuka C1 plano DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI. Kami juga sudah melayangkan laporan dan surat,” ujarnya.

Terjadi Kecurangan, Pemungutan Suara Ulang Dilakukan

Atas berbagai kecurangan dan temuan di lapangan, KPU Kota Tangerang Banten pun akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 22 TPS. KPU Kota Tangerang banten akan menggelar PSU pada Sabtu, 27 April 2019.




Ketua KPU Kota Tangerang Achmad Syailendra menjelaskan, pelaksanaan PSU di 22 TPS merupakan dari hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu.

“Adapun hal yang menjadi temuan Bawaslu Kota Tangerang hingga keluarnya rekomendasi PSU adalah kekurangan surat suara, pembukaan kotak suara dan pemilih dari daerah luar tanpa keterangan surat A5. Pelaksanaan PSU di 22 akan dilaksanakan hari Sabtu. Kegiatan ini sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu,” ujar Achmad.

Data yang diperoleh, TPS yang melaksanakan PSU, yakni di TPS 07 Jurumudi, TPS 48 Cipondoh Indah, TPS 04 Larangan Indah, TPS 14 Manis Jaya.

TPS 49 Gandasari, TPS 10 Cimone, TPS 26 Koang Jaya, TPS 31 Jatiuwung, TPS 02, 04, 09, 14, 21, 24, 31, 37, 54, 56, 60, 61, dan 70 di Uwung Jaya, TPS 50 di Panunggangan Barat.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menjelaskan, rekomendasi tersebut sudah disampaikan Bawaslu kepada KPU untuk dilaksanakan.

KPU Kota Tangerang memiliki waktu selama 10 hari setelah pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. “Paling lambat tanggal 27 April dilaksanakannya,” ucap Agus.

Jumlah Petugas PPK Yang Mati Masih Bertambah

Sementara itu, dari KPU Pusat, hingga Jumat, 26 April 2019, pukul 12.00 WIB, jumlah petugas PPK yang meninggal dunia sudah mencapai 230 orang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan menyampaikan, tercatat ada 230 KPPS meninggal dunia saat bertugas dalam Pemilu 2019.

Selain itu, hingga pukul 12.00 WIB, sudah ada 1.901 KPPS yang tertimpa musibah. “Jumlah tersebut terdiri dari 230 KPPS yang wafat dan 1.671 KPPS yang jatuh sakit,” tutur Viryan, Jumat (26/04/2019).

Viryan mengatakan masa kerja petugas KPPS tetap sesuai jadwal. Para KPPS masih akan bekerja hingga 9 Mei mendatang.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja KPPS dimulai sejak 10 April 2019. Masa kerja KPPS berakhir pada 9 Mei 2019.

Sementara itu, untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), bekerja sejak 9 Maret 2018. Kedua kelompok penyelenggara pemilu ad hoc ini akan mengakhiri masa kerjanya pada 16 Juni 2019.

“Masa kerja tetap sesuai jadwal. Untuk saat ini mereka (KPPS) hadir di kecamatan saat pembacaan hasil pemilu di TPS-nya,” ujar Viryan lagi.




Menurut dia, dengan masa kerja yang masih panjang, seluruh KPPS dan penyelenggara pemilu di lapangan wajib menjaga kondisi kesehatan. Kedua, penyelenggara pemilu wajib melayani semua pihak dengan adil.

“Jaga dan pastikan kotak suara aman dan tidak rusak. Bekerjalah dengan teliti dan pastikan pengisian sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Terakhir, jangan mau digoda dan laporkan ke aparat bila ada ancaman ataupun tekanan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu oleh siapapun,” tegas Viryan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*