Cabut Ijin Tambang di Pulau Kowane, Mahasiswa dan Masyarakat Desak Hentikan Kriminalisasi Warga Wawonii

Tuntut Pencabutan Ijin Tambang di Pulau Kowane, Mahasiswa dan Masyarakat Desak Hentikan Kriminalisasi Warga Wawonii.
Tuntut Pencabutan Ijin Tambang di Pulau Kowane, Mahasiswa dan Masyarakat Desak Hentikan Kriminalisasi Warga Wawonii.

Mahasiswa dan masyarakat Suku Wawonii di Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra) menuntut pemerintah pusat segera mencabut ijin tambang perusahaan yang telah meluluhlantakkan kehidupan masyarakat di sana.

Selain itu, tindakan kriminaliasi yang dialami masyarakat Wawonii harus dihentikan. Sebab, telah terjadi proses hukum yang sarat dengan dugaan kriminaliasi terhadap warga Wawonii.

Hal itu ditegaskan Koordinator Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW), Haerul Bahdar, dalam siaran persnya, Senin (02/12/2019).

“Kami mendesak Kapolri Idham Azis untuk memerintahkan Kapolda Sulawesi Tenggara agar segera menghentikan seluruh proses hukum terhadap 27 warga Wawonii yang dilaporkan oleh PT GKP. Kami mendesak agar status tersangka yang dilakukan polisi kepada warga itu dilepaskan,” ujar Haerul Bahdar.

Tuntutan selanjutnya, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, untuk segera mencabut ijin usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), serta perusahaan tambang lainnya yang ada di Pulau Wawonii.

Masyarakat juga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta untuk memidanakan PT GKP yang menambang di Pulau Kecil Wawonii, serta segera menyegel  terminal khusus (tersus) yang dibangun pihak anak usaha Harita Group tersebut.

Mendesak Komnas HAM untuk segera membuka ke publik rekomendasi yang disampaikan kepada Polda Sultra terkait pelanggaran HAM dan kriminalisasi warga Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dan mempertahankan hak kepemilikan atas tanahnya masing-masing.

Mendesak Komnas HAM untuk segera berkoordinasi dengan Kapolri RI dan Kapolda Sultra untuk menghentikan seluruh proses hukum kepada warga.

“Mengingat keberadaan PT GKP dan terminal khusus yang dibangun di pulau Wawonii diduga cacat administrasi dan tidak memiliki ijin lingkungan,” tandas Haerul.

Mendesak Komnas HAM untuk memerintahkan Kapolda Sultra agar menghentikan seluruh proses hukum bagi 27 warga Pulau Wawonii yang telah dilaporkan pihak perusahaan.

“Mendesak Komnas HAM untuk mengumumkan kepada publik, bahwa Jasmin adalah pejuang lingkungan hidup, dan untuk itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,” lanjutnya.

Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta untuk segera membuka informasi kepada publik, ihwal proses penetapan dan dokumen kawasan hutan di lahan-lahan milik warga, yang kemudian telah diberikan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada PT GKP.

Mendesak Kapolda Sultra dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk bebaskan segera Jasmin, hentikan proses hukum atasnya. Sebab, Jasmin murni memperjuangkan lingkungan hidup.

Tindakan dana proses hukum yang dilakukan aparat kepada Jasmin dikategorikan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti SLAPP), sebagaimana amanat Pasal 66 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus ini sedang diadvokasi oleh sejumlah lembaga, yakni Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Muh Jamil menuturkan, sebanyak 27 warga Wawonii dilaporkan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) ke Polisi.

Anehnya, lanjut Muh Jamil, laporan itu sangat cepat direspon oleh polisi dan langsung menetapkan dua orang warga sebagai tersangka, yakni Jasmin dan Idris.

“Itu menandakan, betapa kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara memang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum,” tuturnya.

Tindakan diskriminatif polisi itu, lanjutnya, setidaknya bisa dilihat dari dua hal. Pertama, laporan warga atas nama Idris ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019 terkait penerobosan lahan miliknya oleh PT GKP pada 16 Juli 2019 tak kunjung diproses. Sebaliknya, Idris justru dilaporkan pihak  PT GKP ke Polres Kendari dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua, laporan warga atas nama Labaa, Amin, dan Waana terkait pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan oleh PT GKP pada 22 Agustus 2019 yang berlangsung tengah malam, juga telah dilaporkan ke Polda Sultra pada 30 Agustus dan 1 September 2019 lalu.

“Kedua laporan di atas mengendap begitu saja, tanpa ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti. Hal ini patut diduga bahwa pihak kepolisian justru sedang terlibat dalam skema permainan PT GKP, memaksa penerobosan lahan milik masyarakat untuk memuluskan niat jahatnya dalam menambang nikel di perut pulau Wawonii,” ungkap Muh Jamil.

Direktur LBH Makassar, Edy Kurniawan menambahkan, selain itu, pihak kepolisian tampak latah melakukan kriminalisasi. Dimana Pasal 333 KUHP yang disangkakan kepada warga, terkesan dipaksakan, dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga lain yang selama ini aktif berjuang mempertahankan lingkungan hidup dan hak atas tanah.

Edy menegaskan, tindakan warga yang mengikat para pekerja PT GKP dalam penerobosan lahan itu, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan.

“Sebab, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan haknya, bukan melawan hak, serta mencegah terjadinya tindak pidana yang hanya menimbulkan kerugian lebih besar bagi warga,” tegas Edy.

Staf Advokasi KIARA, Fikerman Saragih menegaskan, keberadaan tambang PT GKP di pulau Wawonii, termasuk perusahaan tambang lainnya, diduga illegal. Sebab, Wawonii adalah pulau kecil yang luasnya hanya 708,32km2.

Berdasarkan ketentuan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, peruntukannya bukan untuk kegiatan pertambangan.

“Tak hanya itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Privinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan, serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sultra, peruntukkan pulau Wawonii tidak untuk pertambangan,” ujar Fikerman.

Demikian juga dengan terminal khusus (tersus) PT GKP yang berlokasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara.

“Keberadaan tersus ini juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebab, lokasi yang digunakan dalam membangun tersus ini, seharusnya untuk pemanfaatan umum peruntukan kegiatan perikanan tangkap,” ujarnya.

Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 35 huruf K; Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pasal 35 Huruf L; Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Perda RTRW Sultra No 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2014.

Dalam batang tubuh RTRW Sultra, tidak ada satu klausul pun yang menyatakan peruntukan pulau Wawonii untuk tambang. Namun, dalam lampirannya, tiba-tiba muncul. Hal ini patut diduga terjadi penyelundupan hukum.

Dalam rancangan RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak ada alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan, salah satunya dengan mengacu pada Undang-Undang No 27 tahun 2007, khususnya Pasal 1 angka 3, Pasal 35 huruf k, dan Pasal 73 ayat 1 huruf f, dan pertimbangan kelestarian ekosistem.

Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 9 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tidak mengalokasikan ruang perairan untuk lokasi terminal khusus (tarsus) pertambangan.

Hasil overlay terhadap titik-titik koordinat geografis lokasi terminal khusus pada peta RZWP3K Sultra, ternyata berada di Kawasan Pemanfaatan Umum, Zona Perikanan Tangkap.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*