Breaking News

Butuh Kejelasan Angkutan Online, Pemerintah Diminta Segera Buat Aturan Baru

Butuh Kejelasan Angkutan Online, Pemerintah Diminta Segera Buat Aturan Baru.

Tidak adanya kejelasan aturan mengenai angkutan umum berbasis online membuat pengemudi angkutan tersebut resah. Mereka mendesak pemerintah membuat peraturan yang bisa mengakomodir angkutan online untuk bisa beroperasi seperti angkutan konvensional.

 

Dalam aksinya di depan Istana Negara, ribuan pengemudi angkutan menuntut pemerintah menyusun regulasibaru. Khususnya untuk ojek online atau kendaraan roda dua, termasuk di dalamnya tuntutan penetapan aturan tarif. Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan para pengemudi ojek onlinememerlukan ketegasan pemerintah dalam mengatur transportasi online kendaraan roda dua.

 

“Aturan tarifnya harus jelas, definisi ojek online itu apa juga jelas, siapa operatornya, bagaimana supaya bisa jadi operator, perlindungan konsumen seperti apa, standar service-nya, dan lainnya, agar status kami ini jelas,”katanya di sela-sela aksi, Kamis (23/11/2017).

 

Tigor meminta perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ojek online, yang belakangan menurun. “Dulu ditawarkan Rp 4.000 per kilometer waktu promosi, sekarang tinggal Rp 1.600 per kilometer,” sebutnya.

 

Diterangkannya, UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 183menyebutkan bahwa tarif angkutan umum dibuat berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa.

 

“Bukan applicator (perusahaan transportasi online) yang menentukan. Enggak bener itu applicator,”imbuhnya.

 

Meski perwakilan peserta aksi sudah ditemui oleh pihak istana, Tigor berharap tuntutan mereka segera dapat dipenuhi. “Itu yang paling penting, sampai ke Presiden. Nanti Presiden tinggal merumuskan bersama jajarannya. Nah, itu yang menjadi kunci buat saya dan teman-teman driver online,” katanya.

 

Meski pihak Istana tidak memberikan waktu pasti kapan akan dilakukan pembahasan, Tigor mengatakan akan memberikan pihak Istana waktu sebulan untuk bersikap.

 

“Kami minta sebulan. Ada statement bahwasannya pemerintah akan bersikap membuat kebijakan. Sebulan dari sekarang, kita berharap ada kesimpulan bahwa akan dibentuk peraturan,” katanya.

 

Dalam waktu sebulan tersebut, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak Istana menggelar aksi- aksi lanjutan.

 

“Kami akan dorong. Kami akan buat aksi lebih besar, seluruh Indonesia, untuk mengawal proses pembuatan aturan ini bisa selesai. Paling tidak, sampai keluar statement dari pemerintah bahwa akan dibuat peraturannya,” tandasnya.

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya menginginkan seluruh sistem transportasi yang ada ditata sesuai peraturan yang ada. Ditekankannya, jangan sampai angkutan umum berbasis aplikasi menyingkirkan peranan angkutan umum konvensional.

 

Budi menjelaskan, pemerintah saat ini sedang membangun infrastuktur transportasi massal berkelanjutan untuk menekan jumlah penggunaan mobil pribadi sehingga bisa beralih pada angkutan massal.

 

“Namun, mewujudkan transportasi berkelanjutan tidak semudah itu. Pemerintah bukan apa-apa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak untuk mendukung kebijakan pemerintah,” katanya.

 

Tingginya minat masyarakat untuk beralih pada transportasi massal bisa berdampak pada pengurangan gas emisi. Artinya, lingkungan akan memberikan dampak yang panjang terhadap peningkatan kesehatan dan harapan hidup sejak kualitasnya udara semakin baik.

 

“Keberadaan transportasi berkelanjutan, secara tidak langsung dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi karena ada efisiensi biaya, waktu dan konsumsi energi,” imbuhnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*