Buta Politik, Masyarakat Bisa Diperbudak Penguasa

Buta Politik, Masyarakat Bisa Diperbudak Penguasa

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
822
0
Diskusi Publik DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) bertema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, di Media Center KPU Pusat, Selasa (17/04/2018).

Masyarakat diharapkan untuk melek politik agar mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya secara politik.

Memasuki tahun politik, terutama Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang, masyarakat harus berpartisipasi secara nyata dalam proses politik.

Hal itu disampaikan Praktisi Media Ken Norton saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) bertema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, di Media Center KPU Pusat, Selasa (17/04/2018).

Menurut dia, berbagai kebijakan publik dan partisipasi publik dalam politik sangat jelas tergambar dari berbagai publikasi yang dilakukan media massa.

“Tergambar bahwa partisipasi politik masyarakat itu akan menentukan arah kebijakan politik pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri,” ujar Ken.

Dia pun menegaskan, tren masyarakat apolitis sudah tidak jaman. Sebab, mau tak mau semua kebijakan yang berkenaan dengan dirinya sebagai warga negara pun sangat ditentukan proses politik dan pilihan yang dilakukannya.

“Saya setuju bahwa masyarakat tidak boleh buta politik. Partisipasi itu sangat menentukan. Selama ini orang-orang baik yang banyak apolitis malah membuat kebijakan terhadap masyarakat tidak berubah menjadi lebih baik. Orang-orang baik dan kredibel harus mengisi jabatan-jabatan politik agar mampu membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), lanjut Ken Norton, harus mempergunakan media massa secara efentif agar tersosialisasi proses politik yang demokratis dan bertamartabat serta berkualitas.

“Silakan penyelenggara Pemilu menjadikan media massa untuk menjadi corong pendidikan politik, mengajak partisipasi masyarakat dan juga menjelaskan semua tentang kebijakan politik yang dilakukannya,” ujar Ken.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kisruh Dugaan Kecurangan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar

Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset