Buruh Tuntut Kenaikan Upah Dengan Perhitungan KHL Yang Rasional

Buruh Tolak Kenaikan UMP Versi PP 78/2015

Tuntut Kenaikan Upah Dengan Perhitungan KHL Yang Rasional, Buruh Tolak Kenaikan UMP Versi PP 78/2015.

Buruh meminta pemerintah menghitung dan menentukan upah minimum berdasarkan hasil survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perhitungan KHL itu dianggap yang lebih pas.

Jika tetap memaksakan penentapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), maka buruh akan terus menerus melakukan protes dengan menggelar aksi-aksi unjuk rasa.

Hal itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menegaskan, penetapan besaran UMP berdasarkan hasil survei KLH lebih rasional. Mekanisme pengupahan seperti itu juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur buruh, pemerintah, dan pengusaha itu sendiri.

Namun, menurut Said Iqbal, usulan kenaikan UMP 2019 menjadi hanya sebesar Rp 3,9 juta itu sudah tidak rasional dalam kondisi perekonomian Indonesia hari ini.

“Karena itu buruh mengusulkan UMP 2019 sebesar Rp 4,2 juta,” ujar Said Iqbal, Kamis (01/11/2018).

Dikatakan dia, nilai Rp 3,9 juta tersebut hanya memasukkan unsur inflansi. Itu pun inflansi tahun 2018.

“Padahal upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahun 2019, yang tentu juga harga-harga akan mengalami kenaikan karena inflansi pada tahun depan,” katanya.

Sebagai contoh di DKI Jakarta. Jika mengacu pada PP 78/2015, maka UMP 2019 DKI 2019 Jakarta adalah sebesar Rp 3.940.972.

Menurut Said Iqbal, upah sebesar Rp  3,94 juta untuk hidup di Jakarta tidak layak. Dia menjelaskan, kebutuhan buruh dalam 1 bulan adalah sebagai berikut makan 3 kali sehari membutuhkan Rp 45.000. maka dalam 30 hari, total Rp 1,35 juta; Sewa rumah, biaya listrik, dan air dalam 1 bulan Rp 1,3 juta; dan trasportasi membutuhkan biaya Rp 500.000.

“Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diutak-atik,” ujarnya.

Setelah dikurangi kebutuhan di atas, sisa UMP 2019 adalah Rp 790.972. “Apa mungkin hidup di DKI dengan 790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?” katanya.

Buruh meminta, untuk UMP 2019, dari KHL yang disepakati tersebut  ditambah pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,15%. Hasilnya adalah sekitar Rp 4,2 juta.

“Wajar memasukkan pertumbuhan ekomomi sebagai perhitungan, karena ekonomi yang tumbuh harus dinikmati oleh kaum buruh,” kata Iqbal.

Pria yang juga menjadi Presiden FSPMI ini melanjutkan, buruh akan tetap aksi terus melawan PP 78 sebagai dasar penetapan upah minimum di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang sudah terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Semarang, Jepara, Cilegon, Tuban, dan daerah-daerah lain.

“Aksi-aksi menolak UMP/UMK yang ditetapkan berdasar PP 78/2015 sudah berlangsung dan akan terus berlangsung di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan