Buruh Tolak Penghentian Sementara Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Buruh Tolak Penghentian Sementara Iuran BPJS Ketenagakerjaan

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK
20
0
Buruh Tolak Penghentian Sementara Iuran BPJS Ketenagakerjaan. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Net)Buruh Tolak Penghentian Sementara Iuran BPJS Ketenagakerjaan. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Net)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menggulirkan stimulus berupa pembebasan atau penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, pemberian stimulus untuk mengurangi dampak persebaran virus corona (covid-19) terhadap perekonomian dengan menyetop iuran BPJS Ketenagakerjaan mengada-ada dan tidak tepat.

Dia mengatakan, saat ini untuk iuran jaminan kecelakaan kerja iurannya sebesar 0,54% dan jaminan kematian iurannya sebesar 0,3% dari upah pekerja, ditanggung atau dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja atau pengusaha.

Selain itu, iuran jaminan hari tua dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7% dan dari pekerja 2%. Sedangkan untuk jaminan pensiun, 2% dibayarkan pemberi kerja dan 1% dari gaji pekerja.

“Jadi setiap bulan pengusaha wajib membayar jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,54% dari upah pekerja,” kata Said Iqbal, Senin (24/08/2020).

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), lanjutnya, manfaat yang didapat dari Program Jaminan Sosial (Jamsos) sepenuhnya dikembalikan kepada buruh.

Kalau iuran dihentikan, maka buruh akan dirugikan karena hal itu akan mengurangi akumulasi dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang mereka dapatkan.

“Dengan di stop-nya iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka yang akan diuntungkan adalah pengusaha. Karena mereka tidak membayar iuran. Sementara itu buruh dirugikan, karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran dihentikan,” lanjutnya.

Said Iqbal juga mempertanyakan, apakah iuran jaminan hari tua sebesar 5,7% dan pensiun sebesar 3% akan dibayar oleh pengusaha? Kalau Iuran dihentikan sementara, berarti “tabungan” buruh untuk jaminan hari tua dan pensiun tidak ada peningkatan.

Karena itu, KSPI secara tegas menolak rencana ini. Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Pengurus Pusat (Governing Body) ILO ini menambahkan, di seluruh dunia tidak ada peningkatan stimulus ekonomi dengan menghentikan iuran jaminan sosial.

“Justru yang harus dilakukan pemerintahan jika terjadi krisis adalah dengan meningkatkan manfaat atau benefit dari jaminan sosial dengan jumlah iuran yang tetap, bukan menurunkan nilai iuran yang nyata-nyata hanya menguntungkan pengusaha,” tandasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Tetap Fokus Tolak Omnibus Law, Buruh Ogah Ikutan Bahas Peraturan Pemerintah Cipta Kerja

Telah dibaca: 87 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia