Buruh Tagih Pembayaran THR Full, Ketua Umum APINDO: Sabar Dulu, Semoga Akhir Tahun Bisa Terbayarkan Semua

Buruh Tagih Pembayaran THR Full, Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani: Sabar Dulu, Semoga Akhir Tahun Bisa Terbayarkan Semua.
Buruh Tagih Pembayaran THR Full, Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani: Sabar Dulu, Semoga Akhir Tahun Bisa Terbayarkan Semua.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani meminta buruh bersabar atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditunda atau dicicil oleh pengusaha.

Soalnya, kondisi keuangan perusahaan semuanya sedang terpuruk. “Sabarlah dulu. Meskipun dicicil atau ditunda, kita targetkan akhir tahun ini bisa dibayarkan semuanya,” tutur Hariyadi B Sukamdani, Senin (11/05/2020).

Dia menegaskan, pengusaha tidak akan lari dari tanggungjawabnya kepada buruhnya. Memang situasi pandemic Virus Corona atau Covid-19 inilah yang membuat semuanya hampir kolaps. Kiranya, buruh dan para pekerja bisa saling memahami kondisi sulit yang juga dialami oleh perusahaan.

“Tidak ada niat untuk tidak membayarkan THR itu. Dan itu tidak boleh tidak, harus dibayar. Memang kondisi cash flow  perusahaan yang kosong,” ujarnya.

Menanggapi adanya Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengijinkan pengusaha untuk menunda atau mencicil pembayaran THR, menurut Hariyadi hal itu cukup membantu.

Selain itu, ada ruang dialog dan komunikasi yang sehat antara buruh dengan pengusaha, untuk membicarakan kondisi masing-masing dan kemampuan masing-masing pihak untuk melakukan kewajiban dan hak.

“Saya rasa positif. Pemerintah juga memandang ini obyektif. Kalau cash flow perusahaan enggak ada, ya enggak bisa bikin apa-apa. Patokan itu sebetulnya cash flow. Apapun itu tergantung kesediaan dana yang dimiliki itu berapa. Selama pandemik ini berkurangnya sangat drastis. Cepat drop. Dan perusahaan sama sekali tidak ada penghasilan. Enggak ada pendapatan. Enggak ada penjualan. Itu sebenarnya yang paling berat,” tuturnya.

Jadi, katanya, Surat Edaran Menaker itu bisa jadi acuan mengenai hak-hak dan kewajiban pengusaha dan buruh.

“Surat Edaran itu saya kira sudah tepat. Untuk melancarkan hubungan pembahasan antara perusahaan dengan pekerja. Kalau enggak ada panduan begitu bisa repot. Enggak ada fleksibilitas jadinya,” imbuh Hariyadi B Sukamdani.

Dia menerangkan, untuk buruh yang tidak bekerja atau dirumahkan, juga ada hak-hak yang harus dipenuhi.

“Ada juga kategorinya. Ada yang dirumahkan dengan masih mendapatkan upah. Tapi enggak penuh. Macam-macam tuh. Ada yang dikasih kurang dari 50 persen, ada yang lebih dari 50 persen,” ungkapnya.

Ada juga yang kategori yang lain dicutikan di luar tahun perusahaan. Kalau dicutikan di luar tahun perusahaan itu  artinya enggak dibayar.

“Itu yang paling berat. Karena cash flow perusahaan enggak ada. Tapi tidak di PHK. Sebab kalau di PHK kan bayar pesangon. Nah untuk bayar pesangonnya itu yang enggak ada,” lanjutnya.

Soal garansi akan dibayarkannya THR itu, lanjutnya lagi, sekali lagi masih tergantung cash flow perusahaan.

Hariyadi menyebut, ada tiga kemungkinan skeman pembayaran THR. Pertama, memang mereka cash flownya cukup. Cash flownya ditabung dulu, dan tabungan itu dipakai untuk membayar secara penuh.

Kedua, mereka masih punya dana, tapi enggak bisa bayar penuh. Namun enggak bisa bayar secara penuh. Itu yang dibayar sebagian, sebagiannya dicicil.

“Terakhir, kategori paling parah. Enggak punya cash flow sama sekali. Itu yang di Surat Edaran itu bisa ditunda sampai akhir tahun. Dibayarnya akhir tahun. Tanpa menghilangkan haknya si pekerja atas THR itu,” jelasnya.

Meski diberi kesempatan hingga akhir tahun, pembayaran THR itu tetap tergantung kondisi keuangan perusahaan dan perekonomian Indonesia.

“Kita berharap, mudah-mudahan ekonominya bisa bergerak lagi. Kami mulai realistis. Kami harus bisa hidup berdampingan dengan Virus Corona,” ujarnya.

Karena itu, dengan penuh harap, dia meminta semua pihak bisa saling mengerti kondisi yang sedang dialami semua pihak ini.

“Kiranya, perusahaan juga berkomunikasi dan menjelaskan secara transparan kepada pekerjanya. Sehingga buruh bisa menerima. Yang penting komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, dijelaskan kondisi riilnya, dijelaskan dan persoalan ini persoalan bersama, saya kira buruh juga bisa mengerti,” ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tekah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pendemi Covid-19.

Melalui surat tersebut, Menaker meminta agar Gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, kepada perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan, Menaker meminta agar ditemukan solusi, dimana solusi tersebut diperoleh melalui dialog antara perusahaan dan pekerja/buruh.

Dalam Surat Edaran itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebut, proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Terdapat berbagai poin yang dapat disepakati, yakni pemberian THR bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda. Hal tersebut tercantum dalam poin 2 huruf a dan huruf b.

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, demikian isi huruf a poin nomor 2.

Adapun, dalam huruf b disebutkan, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Selanjutnya,  disepakati juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.

Dalam Surat Edaran tersebut, Menaker Ida Fauziah juga meminta kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang sudah dilakukan dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat.

Menaker juga menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan