Breaking News

Buruh PTPN V Butuh Keadilan, Pemerintah Jangan Tutup Mata Dong

Buruh Harian Lepas (BHL) PTPN V Sei Rokan Duusir Paksa, Buruh PTPN Butuh Keadilan, Pemerintah Jangan Tutup Mata Dong. Buruh Harian Lepas (BHL) PTPN V Sei Rokan Duusir Paksa, Buruh PTPN Butuh Keadilan, Pemerintah Jangan Tutup Mata Dong.

Pemerintah sebaiknya segera bertindak atas berbagai persolan yang dihadapi Buruh Harian Lepas (BHL) di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Sei Rokan, Riau.

Ketidakadilan sudah dialami para BHL selama bertahun-tahun. Pemerintah juga tahu itu. Upah yang sangat jauh dari layak, kondisi pekerjaan yang berat, kesejahteraan yang sangat minim, dan seringnya mendapat diskriminasi dan tindakan melanggar hukum dari manajemen, semuanya itu sudah menumpuk.

Aktivis Sosial Kemasyarakatan, yang merupakan Anak Kebon PTPN V, Jhohannes Marbun mengungkapkan, peristiwa penggusuran paksa yang dialami sejumlah saudara-saudarinya sesame BHL Anak Kebon PTPN V Sei Rokan, Riau, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia.

Menurut dia, peristiwa demi peristiwa yang serupa juga terjadi di hampir semua PTPN yang ada.

“Perusahaan BUMN di bidang Perkebunan seharusnya memberi contoh, dengan standar layanan minimal bagi pekerja. Mereka harus menjelaskan hak dan kewajiban pekerja. Seperti mendapat upah yang layak, setidaknya setara Upah Minimum Regional atau UMR, asuransi kesehatan, Tunjangan Hari Raya dan lain sebagainya,” tutur Jhohannes Marbun, Minggu, 01 September 2019.

Semua pekerja di perkebunan, terutama di perkebunan milik Negara seperti PTPN, harusnya mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam memenuhi hak para buruh.

“Bukan sebaliknya, sebagaimana dialami oleh Pekerja PTP Nusantara V Kebun Sei Rokan Riau. Hak-haknya tidak didapatkan secara layak. Selain itu, terjadi kongkalikong antara oknum manajemen perusahaan dengan pihak ketiga. Untuk mengambil tenaga-tenaga lepas atas nama perusahaan. Dan itu diduga tanpa sepengetahuan si buruh itu sendiri,” ungkap pria yang akrab disapa Joe ini.

Persoalan-persoalan seperti itu, ditegaskan Joe, bukan baru kali ini saja terjadi. Sudah sejak lama. Dan aparatur Negara di wilayah itu tahu persis fakta-fakta yang dialami buruh itu.

“Apakah negara melalui aparat penegak hukim diam saja terhadap permasalahan ini? Ataukah pemerintah melalui perusahaan BUMN turut andil dalam ketidakadilan?” ujarnya.

Joe menambahkan, seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan praktek-praktek ketidakadilan itu terjadi. Apalagi dalam jangka waktu yang lama.

Dia berharap, praktif mafia perkebunan seperti itu harus dibongkar, diproses dan jangan dibiarkan lagi ada praktik-praktik yang sama.

“Pemerintah jangan malah kelihatan enggan membongkar praktek mafia perkebunan yang sudah akut ini,” ujar Joe.

Dia mengatakan, kasus pengusiran paksa buruh PTPN V Kebun Sei Rokan,  adalah salah satu contoh konkrit dari bejibun kasus yang ada di PTPN.

“Pengusiran paksa yang terjadi di PTPN V Sei Rokan adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus di BUMN. Dan itu tidak diselesaikan. Praktek pendirian anak, cucu, cicit perusahaan juga diduga untuk melanggengkan KKN di tubuh oknum elit BUMN,” ujar Joe.

Diinformasikan, pada Kamis 22 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB,  telah terjadi tindakan refresif dari manajemen Perusahaan PTPN V Sei Rokan Riau terhadap para Buruh Harian Lepas ( BHL).

Aparat kepolisian bersama anggota TNI, Satpam, dengan diikuti Asisten Kepala (Askep) dan Asisten Umum (Asum) PTPN V beserta seluruh jajarannya, mengusir buruh dan melakukan pengosongan paksa rumah buruh.

“Adapun alasan pengusiran tersebut bermula pada keterlibatan para buruh dalam sebuah organisasi serikat buruh, akni Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau FSBSI. Yang dipimpin oleh Bapak SF Sitanggang selaku Ketua DPC Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Buruh itu diusir karena masuk organisasi,” tutur Sekjen Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Alter Situmeang

Menurut Alter, tindakan pengusiran itu sangat represif dan dibarengi dengan intimidasi. Pengusiran mengakibatkan para buruh tidak memiliki tempat tinggal dan mengalami trauma.

Para buruh kini masih tinggal dan berteduh di tenda seadaanya, di pinggir jalan. “Jauh dari kelayakan sebagai tempat tinggal manusia,” ujarnya.

Para buruh itu mengalami tindakan represif . Padahal, mereka adalah buruh produktif dan masih memiliki tanggung jawab kebutuhan hidup terhadap isteri dan anak-anaknya.

“Mereka tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan makan dan biaya sekolah anak-anak,” terang Alter.

Aktivis Pejuang Buruh yang melakukan advokasi di lokasi, Henry Sihombing menyampaikan, para buruh yang diusir paksa itu sangat mengaharapkan bantuan dari setiap stakeholder.

“Pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan pengusiran paksa dan intimidasi itu,” ujar Henry.

Selama ini, lanjut dia, parah buruh sudah bekerja dan mengabdi kepada perusahaan. Mereka rata-rata bekerja selama 5-20 tahun. Dengan jam kerja mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB.

“Kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Mereka juga tidak pernah menerima THR. BPJS juga enggak dapat,” ujar Henry.

Dari data yang dikumpulkan, Henry menyampaikan, para buruh diupah rendah. Jauh dari upah rata-rata minum yang telah ditentukan oleh Undang Undang.

“Mereka hanya mendapat upah Rp 35 ribu per hari. Dan, Rp 70 ribu per ton kelapa sawit, jika memanen buah kepala sawit,” ujarnya.

Pengurus Serikat Buruh di lokasi itu, Indra Pasaribu menyampaikan tuntutan mereka. Akibat pengusiran dan pengosongan rumah secara paksa oleh perusahaan tersebut, perusahaan harus bertanggung jawab dan memberikan THR yang sudah menjadi hak mereka selama ini.

“Juga uang pengganti atas kerugian yang dialami buruh yang digusur,” ujarnya.

Indra menegaskan, perusahaan juga harus memberikan ganti rugi, agar buruh bisa mendapat layanan BPJS. “Dimana pun nanti buruh akan bekerja,” ucapnya.

Selanjutnya, perusahaan juga harus mengganti dan membayar seluruh upah minum buruh selama ini. Sesusai upah yang ditentukan oleh negara.

“Perusahaan harus bertanggungjawab atas pesangon para buruh. Atas akibat tindakan represif yang telah dilakukan perusahaan harus diganti, agar buruh bisa mencari pekerjaan lain,” ujarnya.

Aktivis Buruh Sabar F Sitanggang menambahkan, sebagai buruh yang sedang berjuang mendapatkan hak-hak, kiranya segenap stakeholder  bisa membantu dan meringankan beban yang sedang dialami.

“Kami berharap, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga Komnas Anak, agar sudi kiranya mendampingi kami di tenda-tenda pengungsian,” ujar Sabar.

Sabar mengaku, hingga saat ini dirinya dan para buruh lainnya yang digusur paksa masih trauma akibat tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan perusahaan.

“Kami takut, jika sewaktu-waktu pada malam hari tiba, kami akan diintimidasi kembali oleh pihak-pihak suruhan perusahaan,” ujarnya.

Sabar juga menyampaikan, kiranya Presiden Jokowi bisa memerintahkan anak buah melakukan pendampingan. “Untuk mendampingi dan bisa mempercepat proses hukum yang sedang kami tempuh,” ujarnya.

Permohonannya tak berhenti sampai di situ, Sabar meminta KPK turun ke PTPN V Sei Rokan Riau, untuk melakukan pemeriksaan dan mengusut serangkaian dugaan tindak penyelewengan.

“KPK juga tolong agar dihadirkan, khusus untuk Perusahaan PTPN V Sei Rokan Riau. Karena disinyalir banyak kongkalikong yang mengarah pada praktik-praktik KKN. Kami tidak mau KKN berkembang biak di Rokan Hulu, khususnya di PTPN V Sei Rokan Riau. Karena kami masih punya saudara-saudara yang sedang aktif bekerja diperusahaan tersebut,” pintanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*