Breaking News

Tenda-Tendanya Dihantam Hujan Deras, Buruh Korban Pengusiran Paksa PTPN V Sei Rokan Mohon Berteduh di Rumah Penduduk

Masih Terkatung-katung di Tenda, Dilanda Angin Kencang dan Hujan Deras

Masih Terkatung-katung di Tenda, Dilanda Angin Kencang dan Hujan Deras, Buruh Korban Pengusiran Paksa PTPN V Sei Rokan Mohon Berteduh di Rumah Penduduk. Masih Terkatung-katung di Tenda, Dilanda Angin Kencang dan Hujan Deras, Buruh Korban Pengusiran Paksa PTPN V Sei Rokan Mohon Berteduh di Rumah Penduduk.

Sejumlah Buruh Harian Lepas (BHL) dan keluarga mereka masih bertahan di tenda-tenda darurat. Terkatung-katung.

Pasca pengusiran paksa yang dilakukan PTPN V Sei Rokan, Riau kepada mereka, belum ada langkah konkrit dari pemerintah dan pihak manajemen perusahaan perkebunan pelat merah itu kepada para buruhnya itu.

Adi Susanto Marbun alias Abun, salah seorang keluarga dari BHL yang diusir paksa, menyatakan, sudah beberapa hari ini cuaca hujan dan angin kencang melanda wilayah itu.

Hujan dan angin kencang melanda. Para pengungsi, yakni para buruh dan keluarganya masih di tenda-tenda. Mereka berupaya menyelamatkan diri, dan memohon berteduh ke rumah-rumah penduduk, untuk berteduh,” tutur Abun, Jumat (06/09/2019).

Sudah 14 hari setelah pengusiran paksa, para buruh yang bekerja di PTPN V Sei Rokan, Riau itu bertahan di tenda-tenda pengungsian. Hampir setiap hari kini hujan. Siang dan malam.

“Sehingga menimbulkan kekhawatiran para pengungsi akan nasib dan kesehatan mereka,” ujar Abun lagi.

Salah seorang buruh, Tukul yang didatangi pendamping buruh, berharap agar pemerintah segera membantu mereka.

Apalagi disituasi cuaca yang kurang baik bagi kesehatan buruh, anak-anak mereka dan keluarganya.

“Pemerintah turun tanganlah. Agar bisa kita bersama-sama merasakan penderitaan yang kami alami ini. Tidak hanya sekedar duduk di kantor, dan bersantai ria seperti pada saat didatangi perwakilan dari rekan-rekan buruh kemarin ke Disnaker,” ujar Tukul.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya buka mata dan peduli terhadap persoalan mereka. “Jangan terkesan membiarkan dan mencueki. Kalau memang pemerintah tidak sanggup mengatasi persoalan rakyatnya, ya..lebih baik negara ini dibubarkan saja,” ujar Tukul dengan nada kesal.

Salah seorang buruh lainnya yang kena usir paksa juga, Mula Jonny Sihotang mengatakan, dia dan keluarganya masih trauma dengan pengusiran yang dialaminya.

Apalagi, lanjut Mula, harta berharga miliknya yang tak seberapa bagi orang lain raib pada saat pengusiran paksa itu. Uang sebanyak Rp 7 juta dan perhiasan emas, ditaksir seharga Rp 3 juta 800 ribu, hilang pada saat pengusiran. Tidak ada yang mengaku dan tidak ada yang mau bertanggung jawab.

Padahal, kata Mula Jonny, uang dan perhiasan itu sudah susah payah dikumpulkannya selama 14 tahun bekerja di PTPN V Sei Rokan.

Rencananya, uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat putrinya, yang membutuhkan opname di salah satu Rumah Sakit di Kota Medan.

Mula Jonny sangat berharap kasus ini segera mendapat titik terang. “Dan semua kerugian yang kami derita selama ini, agar segera diselesaikan oleh perusahaan ataupun pemerintah,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, agar pemerintah menindak perusahaan tempatnya bekerja itu. Dan supaya bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami oleh para buruh.

Mula Jonny Sihotang mengatakan, dirinya pernah mengalami kecelakaan kerja, dan harus menjalani perawatan, pada bulan November 2017.

“Pernah kejatuhan buah kelapa sawit di bagian dada, saat meng-egggrek (memanen). Kurang lebih 4 bulan lamanya istirahat karena sakit,” ungkapnya.

Pihak perusahaan tidak mau peduli. Bahkan biaya Rumah Sakitnya dari awal berobat hingga istirahat di rumah pakai biaya sendiri. “Minjam uang ke keluarga dan saudara-saudara. Kini, kalau tidak pemerintah, siapa lagi yang dapat membantu kami?” katanya.

Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Hendri Sihombing yang mendampingi para buruh menyampaikan, atas persoalan yang dihadapi BHL yang diusir paksa itu, belum ada langkah konkrit dari Pemerintah dan pihak PTPN V Sei Rokan, Riau.

“Masih jalan di tempat. Belum ada titik terang. Kami juga terus melakukan pendekatan-pendekatan, yang mengarah juga kepada proses hukum. Sembari menunggu arahan dari pengurus MPC FSBSI yakni Ibu Kormaida Siboro,” ujar Hendri Sihombing.

Sementara, pihak kepolisian setempat, melakukan pemanggilan kepada para buruh. Kepolisian Sektor Tandun, memanggil dan memeriksa 3 orang buruh, yakni Syamsuri, Rianto dan Supri.

Pemeriksaan dilakukan pada Kamis 5 September 2019, pukul 09.00 WIB. “Dimintai keterangan terkait dugaan memberikan atau menjanjikan fasilitas berupa gaji pokok dan bonus serta THR kepada Saudara Dedi Susanto dan kawan-kawannya. Dedi Susanto cs itu pengkhianat pejuang buruh. Kejadiannya pada Juni 2019 lalu,” beber Hendri Sihombing.

Hendri Sihombing mengatakan, undangan pihak kepolisian kepada 3 orang buruh yang jadi korban pengusiran paksa itu, tidak patut. Itu undangan yang sangat terkesan hendak mencari-cari kesalahan para buruh yang terusir.

“Undangan yang sama pernah dilayangkan juga. Saat itu, terhadap satu orang buruh diinterogasi Polisi. Ketika itu pas mau tanda tangan BAP, ternyata isi BAP tersebut mengandung dugaan tindak pidana. Maka dari itu secara spontan saya berdiri memerintahkan anggota pejuang buruh untuk tidak menandatangani BAP tersebut. Dan memerintahkan anggota pejuang buruh pulang ke camp,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*