Breaking News

Buruh Indonesia Tolak Kedudukan Istimewa Buruh Asing

Buruh Indonesia Tolak Kedudukan Istimewa Buruh Asing. Buruh Indonesia Tolak Kedudukan Istimewa Buruh Asing.

Buruh menolak adanya jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Kedudukan tertentu bagi TKA itu terdapat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 228 Tahun 2019.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakan itu. Adanya perluasan jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh TKA di dalam peraturan itu disebut sebagai kebijakan yang berpotensi mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, dengan membebaskan TKA bisa bekerja di berbagai jenis pekerjaan, akan membuat pencari kerja lokal asal Indonesia kesulitan mendapat pekerjaan.

“Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan BAB mengenai TKA,” ujar Said Iqbal, Rabu (11/09/2019).

Iqbal menyebut, ada tiga pelanggaran yang bisa terjadi akibat dari penerapan Permenaker tersebut. Pertama, TKA yang bekerja di Indonesia wajib didampingi oleh pekerja lokal. Selain itu, TKA juga wajib berbahasa Indonesia.

“Dengan adanya perluasan seperti ini, bisa saja terjadi TKA bekerja tanpa pendamping dari tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Kedua, ketika perusahaan menggunakan TKA, maka harus terjadi transfer of job (perpindahan pekerjaan) dan transfer of knowledge (perpindahan pengetahuan).

Tujuannya adalah, ketika masa kontrak kerja si TKA sudah habis, posisinya bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal.

“Jika pekerjaan yang bisa diduduki TKA diperluas, maka perpindahan keahlian dan perpindahan pekerjaan tidak akan terjadi,” ucap Iqbal.

Ketiga, TKA yang bekerja di Indonesia tidak boleh unskilled worker (pekerja tidak terampil). Hal ini untuk memberikan proteksi terhadap pencari kerja lokal.

“Dengan adanya kebijakan ini, maka membuka peluang TKA unskilled worker mengisi posisi pekerjaan di Indonesia, sehingga kesempatan kerja semakin sulit didapatkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Said Iqbal, pihaknya meminta agar Permenaker No 228 Tahun 2019 dicabut.  Iqbal mengingatkan, KSPI akan melakukan aksi 150 ribu buruh di 10 provinsi pada tanggal 2 Oktober 2019.

Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Adapun isu yang akan diangkat adalah menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Jika Permenaker ini tidak segera dicabut, buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan TKA. Sehingga bisa saja, selain aksi di DPR RI, kami juga akan melakukan aksi di kantor Kemenaker,” ujar aid Iqbal. Selain itu, KSPI juga akan melakukan judicial review (uji materi) terhadap Permenaker tersebut.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*