Buruh Indonesia Telah Dibohongi, Sekjen KSBSI Dedi Hardianto: Pecat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dari Cilaka Menjadi Petaka

Buruh Indonesia Telah Dibohongi, Sekjen KSBSI Dedi Hardianto: Pecat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Konperensi Pers Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita. (Ist).
Buruh Indonesia Telah Dibohongi, Sekjen KSBSI Dedi Hardianto: Pecat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Konperensi Pers Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita. (Ist).

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto menyatakan, selama proses munculnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu, buruh sudah dibohongi dan diperdaya.

Hal itu ditegaskan Dedi Hardianto saat menggelar konperensi pers, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020).

Sekjen KSBSI Dedi Hardianto bersama Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban yang didampingi Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita menyatakan menarik anggotanya dari Tim bentukan Menko Perekonomian Airlanggar Hartarto yang mengurusi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK). KSBSI juga menyatakan menolak tegas RUU itu.

Dengan melancarkan kong kalikong, lanjut Dedi Hardianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah begitu tega melakukan pembohongan publik. Mulai dari pengakuan bahwa sudah melibatkan buruh dalam pembahasan, menyampaikan ke publik bahwa RUU CLK itu berpihak kepada buruh, hingga melakukan serangkaian pendekatan terselubung kepada anggota parlemen agar meloloskan RUU ini.

“Buruh dibohongi. Dibohongi bulat-bulat oleh Menko Perekonomian. Sebagai Menkoperekonomian kebohongan public yang dilakukannya harus ditindaktegas. Maka kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar segera memecat Airlangga Hartarto dari Menko Perekonomian,” tegas Dedi Hardianto.

Dedi mengingatkan, hadirnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu hanya akan membuat kehidupan masyarakat, khususnya buruh akan terus terpuruk dalam kemiskinan.  Tidak akan sanggup bangkit walau hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya nantinya.

“RUU itu sangat pro pengusaha. Pengusaha bebas sebebas-bebasnya memperlakukan buruh dengan buruknya. Upah akan sesuka hati, pekerja asing bebas sebebas-bebasnya, Serikat Buruh dan Serikat pekerja akan dilemahkan dan lalu dimusnahkan. Buruh akan terpuruk dalam kemiskinan. Ini yang akan terjadi. Ini sangat berbahaya. Tolak dan lawan. Pertama-tama pecat Menkoperekonomian,” tegas Dedi Hardianto.

Dia mengatakan, dari 40 % pekerja formal saja, nasibnya kian tak menentu. Bahkan, lanjut Dedi Hardianto, United Nations Development Programme (UNDP) telah menyebut bahwa Indonesia memiliki jumlah buruh tertinggi di kawasan Asia. Dengan sebanyak 27 % lebih banyak jumlah buruhnya disbanding Negara-negara lainnya.

“Dan UNDP telah memprediksi, buruh kian miskin. Tidak sanggup meningkatkan penghasilan dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Daya beli kian lemah. Hancur. Ini sangat berbahaya. Ini bisa jadi semacam pembunuhan missal terhadap buruh Indonesia. Genoside terhadap buruh Indonesia. Ini harus dilawan,” tegas Dedi.

Dia memastikan, KSBSI akan menggelar aksi-aksi perlawanan dengan mengajak dan melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, untuk menolak Omnibus Law RUU CLK.

“Sebelum Undang-Undang Cilaka ini kian menjadi Petaka bagi Indonesia, mari kita lakukan upaya yang bisa untuk membatalkannya,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan