Buruh Dukung Pemerintah Jalankan Program Tapera, KSPI Minta Aturannya Direvisi

Buruh Dukung Pemerintah Jalankan Program Tapera, KSPI Minta Aturannya Direvisi. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Net)
Buruh Dukung Pemerintah Jalankan Program Tapera, KSPI Minta Aturannya Direvisi. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Net)

Untuk menjalankan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Pemerintah perlu segera memperbaiki aturan mainnya, yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, buruh mendukung dilakukannya Pogram Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) itu, asalkan diperbaiki terlebih dahulu aturan di PP Nomor 25 Tahun 2020 tersebut.

“Buruh sih setuju dengan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karena program ini sangat positif untuk kaum buruh dan masyarakat, agar mereka memiliki kesempatan untuk bisa memiliki rumah,” ujar Said Iqbal, dalam keterangan persnya, Rabu (03/06/2020).

Said Iqbal mengatakan, Perumahan adalah hak dasar rakyat, seperti halnya hak atas kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Oleh karena itu, Program Tapera harus diarahkan agar buruh benar-benar memiliki bisa memiliki rumah.

Menurut Said Iqbal, skema pengadaan perumahan rakyat adalah rumahnya disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa lebih murah dengan DP 0 rupiah, bunga angsuran disubsidi oleh negara sehingga bunganya menjadi 0%, tenor minimal 30 tahun agar cicilan lebih rendah, dan apabila tidak mampu membayar bisa dilakukan over kredit.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Sebagaimana kita tahu, peraturan ini dibuat sebagai aturan pelaksananaa dari UU No 4 Tahun 2016,” ujarnya.

Said Iqbal menguraikan, pandangan KSPI mengenai perumahan itu. Pemerintah menyiapkan rumah.

Perumahan untuk program Tapera disiapkan oleh pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk. Sehingga pemerintah bisa menetapkan harga rumah yang murah.

“Dengan demikian, program ini adalah berbentuk rumah. Bukan buruh menabung, kemudian disuruh membeli rumah sendiri,” jelasnya.

Dengan rumah yang dibangun oleh pemerintah, maka bisa ditetapkan DP 0 rupiah. Selanjutnya, jika buruh tidak bisa lagi membayar, maka rumah itu bisa di-over kredit.

“Jadi program ini tidak akan memberatkan. Dengan harga rumah yang sudah naik, pasti buruh akan mendapatkan keuntungan,” kata Said Iqbal.

Buruh Dukung Pemerintah Jalankan Program Tapera, KSPI Minta Aturannya Direvisi. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Net)
Buruh Dukung Pemerintah Jalankan Program Tapera, KSPI Minta Aturannya Direvisi. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Net)

Kemudian, Iuran Tapera jangan memberatkan buruh. Said Iqbal menjelaskan, di dalam PP No 25 Tahun 2020 besarnya simpanan yang ditanggung buruh adalah 2,5% dan pengusaha 0,5%. Untuk ketentuan ini, KSPI meminta agar direvisi. Sehingga buruh cukup membayar 0,5% dan pengusaha membayar 2,5%.

Selain itu, KSPI mengusulkan bunga angsuran harus disubsidi oeh Negara. Sehingga bunga angsuran menjadi 0%. Kemudian, untuk lamanya angsuran diperpanjang menjadi minimal 30 tahun, agar harganya lebih murah.

Mengenai peserta Tapera, lanjutnya, Peserta Tapera adalah buruh yang tidak memiliki rumah dengan upah berapa pun.

KSPI meminta Peserta Tapera adalah siapapun yang mendapatkan upah, tanpa harus ada batasan upah minimal. Dengan demikian, buruh yang menerima upah minimum sekali pun, berhak ikut dalam program ini.

Adapun peserta Tapera adalah buruh yang tidak memiliki rumah atau yang baru pertamakali mengikuti rumah. Jadi tidak untuk renovasi rumah. Sedangkan untuk renovasi rumah, bisa menggunaka program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi program ini benar-benar diperuntukkan bagi buruh agar bisa memiliki rumah,” kata Iqbal.

Dan, lanjut said Iqbal lagi, Program Tapera ini harus diawasi dengan ketat.

Pengawasan ketat terhadap Program Tapera harus dilakukan, karena menghimpun dana dari buruh. Maka program ini harus diwasi oleh Badan Pengawas yang terdiri dari buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Siad Iqbal menegaskan, buruh berharap, sebelum dijalankan, PP No 25 Tahun 2020 dilakukan revisi terlebih dahulu.

“Sekali lagi, prinsipnya kami setuju dengan program Tapera. Karena saat ini banyak buruh yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki rumah. Sangat miris ketika melihat buruh bekerja hingga pensiun, namun mereka tetap tinggal di kontrakan yang bisa diusir kapan saja kalau tidak bisa membayar. Tapera adalah solusi agar buruh bisa memiliki rumah. Namun demikian, agar rumah untuk buruh bisa diwujudkan, harus diimbangi peraturan yang jelas,” ujar Said Iqbal.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan