Terkuaknya gaji yang tidak kecil yang diberikan kepada para pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membuat buruh bertanya-tanya. Sebab, selama ini, buruh tidak melihat perlunya badan itu bagi mereka.
Pembina Utama Komunitas Buruh Indonesia Jacob Ereste menanyakan peruntukan BPIP itu. “BPIP itu untuk apa dan untuk siapa?” ujarnya, di Jakarta, Kamis (31/05/2018).
Menurut Wakil Ketua Federasi Bank, Keuangan dan Niaga DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FBKN SBSI) itu, dibuatnya BPIP tidak memiliki signifikansi bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, terutama untuk kalangan buruh.
“Jika tidak jelas, BPIP hanya sekedar untuk memperbanyak jumlah kursi pejabat, alias bagi-bagi jabatan atau kedudukan. Sehingga dapat men-sah-kan pembagian dana yang diperas dari keringat rakyat, keringat buruh,” tuturnya.
Coba saja, lanjutnya, bandingkan, untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya saja, rakyat harus membayar uang pelintasan di jalan tol sebesar Rp 507.000 per sekali jalan. Belum lagi biaya untuk bahan bakar minyak (BBM) yang terus naik semaunya.
Toh belum apa-apa, kata Jacob, ongkos atau upah untuk para pembina yang ada di BPIP sudah heboh soal besarannya nilainya. “Seperti menohok nilai upah buruh Indonesia yang terus dibiarkan murah dengan sebutan upah minimum regional (UMR), hingga sangat mengesankan betapa senjang perbedaannya,” katanya.
Dia menegaskan, terkuaknya gaji yang begitu besar kepada para pembina BPIP itu semakin menegaskan pemerintahan hari ini tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia.
Jurang kesenjangan, katanya, semakin menganga dan dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah. “Itu akibat dari kesenjangan pendapatan se-ekstrim itu. Bandingkan saja dengan UMR buruh tertinggi di Indonesia hanya berkisar Rp 4 juta saja, sementara upah para pembina ideologi itu sampai ratusan juta rupiah, gila-gilaan,” imbuhnya.
Artinya, menurut Jacob, tidak perlu terlalu sibuk mengkalkulasi nilai besaran upah antara kedua pihak itu dari perspektif Pancasila. Karena, katanya, yang pasti rakyat semakin merasakan ketidak-adilan.
“Ketidakadilan itu bagai luka yang semakin membesar dan semakin sangat terasa keperihannya,” ujar Jacob.
Karena itu, dia mengatakan lagi, bila pun proyek bagi-bagi uang dan jabatan ini harus tetap ngotot dilaksanakan, maka dia mengusulkan agar pembinaan ideologi Pancasila itu sangat patut dan layak dilakukan kepada aparat pemerintah.
“Mulai dari pegawai negeri sipil dan TNI serta Polri yang paling atas, untuk kemudian menyusul mereka yang berada pada level di bawahnya,” katanya.
Jacob juga mengingatkan, pembinaan ideologi Pancasila itu harus juga dapat diukur secara nyata. “Itu pun harus jelas dan dapat ditakar, siapa saja pembinanya yang layak dan pantas — dengan segala kapasitas dan moralitasnya — untuk menjadi maha guru ideologi Pancasila,” ujarnya.
Bagi Jacob, tafsir tunggal mengenai ideologi Pancasila sudah harus selesai. “Tak bisa nafsir-nafsir semaunya dan sebisanya sendiri memijah doktrin Ideologi Pancasila yang kelak harus dipahami setiap warga bangsa Indonesia,” ujarnya.
Yang tidak kalah penting untuk dikalkulasi, lanjut Jacob, pada setiap evaluasi akhir secara berkala adalah hasil dari pembinaan itu harus dapat diukur dan segera dapat dirasakan impaknya bagi banyak orang di sekitarnya.
“Sehingga daya getar dari mereka yang sudah berhasil dibina jelas mempunyai resonansi yang bisa ikut memberi gairah pada peserta binaan berikutnya,” katanya.
Jacob menuturkan, hendaknya jangan mengulang kegagalan seperti program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang pernah dilakukan di era Orde Baru. P4 waktu itu, kata dia, amat sangat membosankan dan tidak ada impaknya.
“Apalagi kemudian guna dan manfaatnya tidak memberi arti apa-apa terhadap mereka yang telah ikut menempuh proses dari pembinaan yang dilakukan oleh BPIP. Celalakanya, model dan cara dari program yang hendak dilakukan BPIP pun untuk mewujudkan program pembinaan yang hendak dilakukan belum pula jelas juntrungannya seperti apa dan bagaimana,” pungkas Jacob.(JR)
