Buru Para Pembakar Hutan, Illegal Fishing dan Kejahatan Tambang, Kepada Badan Diklat Kejaksaan, Setia Untung Arimuladi: Jaksa Segera Lakukan Terobosan dan Kerja Maksimal

Buru Para Pembakar Hutan, Illegal Fishing dan Kejahatan Tambang, Kepada Badan Diklat Kejaksaan, Setia Untung Arimuladi: Jaksa Segera Lakukan Terobosan dan Kerja Maksimal.
Buru Para Pembakar Hutan, Illegal Fishing dan Kejahatan Tambang, Kepada Badan Diklat Kejaksaan, Setia Untung Arimuladi: Jaksa Segera Lakukan Terobosan dan Kerja Maksimal.

Perusahaan-perusahaan pemilik ijin pengelolahan lahan semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Negara. Namun kini tak sedikit yang berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat dan negara.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kepala Badan Diklat) Setia Untung Arimuladi menyampaikan, jaksa harus bekerja maksimal untuk memburu dan menangkap serta memroses hukum para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), maling ikan di laut  Indonesia atau illegal fishing dan juga kejahatan-kejahatan di sektor pertambangan.

Hal itu ditegaskan Setia Untung Arimuladi saat menggelar Upacara Penutupan Diklat Terpadu Karhutla Angkatan IV, Diklat Terpadu Illegal Fishing Angkatan III dan Diklat Terpadu Minerba Angkatan IV Tahun 2019, di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 16 September 2019.

“Oleh karena itu, perlunya penegak hukum yang kuat dan tegas. Serta memiliki keberpihakan terhadap prinsip kedaulatan negara, agar keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan rakyat bisa terjaga,” tutur Setia Untung Arimuladi.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini melanjutkan, pada Diklat Terpadu yang telah diselenggarakan sejak 3 September hingga 16 September 2019 itu, semua peserta sudah diboboti dengan kemampuan untuk memberantas kejahatan-kejahatan Karhutla, Illegal Fishing dan Kejahatan Tambang.

Untung mengatakan, dari tahun ke tahun Karhutla menjadi masalah di Indonesia.  Dari tiga jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Dengan demikian perlu membuat suatu terobosan penegakan hukum, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini juga mengingatkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang-bidang itu, agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan Negara Indonesia.

Dia melanjutkan, menurut data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), karhutla terjadi di kawasan-kawasan yang telah diberikan izin pengelolaan atau pamanfaatan kepada perusahaan-perusahaan.

“Modus pemilik perusahaan untuk mensiasati lepas dari jerat hukum kian beragam, mencantumkan pekerjanya atau orang lain di jajaran direksi perusahaannya. Sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini,” ungkap Setia Untung Arimuladi.

Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan berdampak mengganggu transportasi udara, kesehatan warga masyarakat dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, kasus yang ditangani aparat penegak hukum mencapai 52 kasus karhutla. Itu diproses. Di antaranya sebanyak 50 kasus perorangan dan dua kasus korporasi.

“Kaitannya dengan proses hukum tentunya diperlukan sinergitas antar penegak hukum yang tegas, kuat dalam menegakan hukum agar memperoleh kemanfaatan bagi masyarakat dan para pencari keadilan,” tuturnya.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini juga menyampaikan, modus kejahatan illegal fishing lebih kompleks, lebih multinasional, dan karakter antarnegaranya  sangat kuat.

Kejahatan ini berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain, seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan lain sebagainya.

“Aparat penegak hukum tidak bisa tinggal diam. Harus aktif memberantas illegal fishing sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berbagai kasus penangkapan ikan secara ilegal tercatat, mulai dari penangkapan ikan dengan trawl atau pukat harimau, yang penangkapannya menggunakan kapal-kapal bermuatan besar.

Akibatnya, terjadi overfishing atau penangkapan berlebih di sebagian besar perairan Indonesia. Selain itu, modus memberdayakan kapal lokal dan Anak Buah Kapal (ABK) dari berbagai negara untuk mengambil ikan di laut Indonesia kemudian dibawa keluar zona untuk melakukan transshipment  ke kapal milik asing, juga banyak terjadi.

“Semua kasus penangkapan ikan ini boleh dikatakan sebagai transnational organized crime,” ujar Untung.

Begitu juga dengan modus operandi tindak pidana Mineral dan Batubara. Saat ini modusnya kian beragam. Antara lain melakukan kegiatan penambangan di luar koordinat Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, pertambangan yang masa Ijin Usaha Pertambangannya sudah berakhir, kegiatan pertambangan berkedok percetakan sawah baru dan pembangunan perumahan komersil.

Dalam beberapa kasus, modus pemalsuan dokumen untuk menyiasati laporan batubara. Sehingga data volume dan jenis batubara yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Oleh karena itu strategi pemberantasan tindak pidana Karhutla, tindak pidana Perikanan dan tindak pidana Minerba khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum atau multidoor system.

“Dengan pendekatan multidoor ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan hingga kepada beneficial owner sebagai  mastermind  tindak pidana di bidang Karhutla, Perikanan dan Minerba,” tuturnya.

Serta, pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan. Meskipun pendekatan ini  membutuhkan waktu relatif lebih lama.

Dia menegaskan, akseptasi masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum  sangat tinggi. Hal tersebut harus dijawab dengan tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Ketegasan dari seluruh aparatur negara dan penegak hukum, secara signifikan akan berdampak pada membaiknya  kinerja  institusi. Yang  pada gilirannya  dapat mempercepat terwujudnya kepercayaan publik atau public trust.

Setia Untung Arimuladi menyampaikan, dengan  selesainya mengikuti Diklat Terpadu Karhutla, Diklat Terpadu Illegal Fishing  dan Diklat Terpadu Minerba, diharapkan para Hakim, Jaksa, Penyidik Polri, PPNS dapat bersinergi untuk melakukan terobosan.

Serta mampu mencapai kerja sama yang efektif antar instansi penegak hukum, dalam penanganan perkara pidana Kebakaran Hutan dan Lahan, perkara pidana Illegal Fishing dan perkara pidana Mineral dan Batubara.

Di akhir pidatonya, Setia Untung Arimuladi mengingatkan, para peserta Diklat harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Agar kalian selalu memiliki ketenangan jiwa, dan kejernihan pikiran dalam melaksanakan tugas diinstansi masing-masing. Itu yang pertama,” ujar Untung.

Kedua, mengembangkan ilmu yang diperoleh, secara mandiri. Untuk menambah wawasan dan keterampilan, dalam menghadapi tugas yang akan datang.

“Ketiga, pelihara dan jaga kesehatan, agar dalam pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik,” pesannya.

Keempat, meningkatkan integritas agar tugas yang lakukan bernilai ibadah. “Kesemuanya itu akan diperlukan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan, serta tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin kompleks. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara mampu melaksanan tugas mulia ini dengan baik. Setulus hati dengan memegang teguh disiplin,” tutup Setia Untung Arimuladi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan