Buron Mulai Tahun 2012 Karena Kasus Korupsi Pembayaran Visa On Arrival, Berniat Kabur Bersama Isterinya, Petugas Imigrasi Bandara Ngurah Rai Raden M Soleh Ditangkap Intel Kejaksaan Saat Hendak Masuk Pesawat Lion Air Ke Jakarta

Buron Mulai Tahun 2012 Karena Kasus Korupsi Pembayaran Visa On Arrival, Berniat Kabur Bersama Isterinya, Petugas Imigrasi Bandara Ngurah Rai Raden M Soleh Ditangkap Intel Kejaksaan Saat Hendak Masuk Pesawat Lion Air Ke Jakarta, di Bandara Ngurah Rai, Bali, Senin (04/11/2019).
Buron Mulai Tahun 2012 Karena Kasus Korupsi Pembayaran Visa On Arrival, Berniat Kabur Bersama Isterinya, Petugas Imigrasi Bandara Ngurah Rai Raden M Soleh Ditangkap Intel Kejaksaan Saat Hendak Masuk Pesawat Lion Air Ke Jakarta, di Bandara Ngurah Rai, Bali, Senin (04/11/2019).

Berhenti sudah upaya kucing-kucingan yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali bernama Raden M Soleh. Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini ditangkap oleh Tim Intelijen Kejaksaan saat hendak terbang dari Bali ke Jakarta.

Raden M Soleh telah tujuh tahun dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron. Sejak tahun 2012 itu, dia berhasil mengelabui petugas dan kucing-kucingan. Raden M Soleh ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pembayaran Visa On Arrival (VOA).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar dibantu Kepolisian KP3 Bandara Ngurah Rai berhasil mengamankan Raden M Soleh di Bandara Ngurah Rai, Bali, pada saat hendak terbang dari Bali menuju Jakarta, pada Senin (04/11/2019).

“DPO bersatus tersangka. Setelah ditangkap, langsung dibawa menuju ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Denpasar, untuk menjalani masa hukumannya,” tutur Mukri, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (04/11/2019).

Kasus ini bermula dari penyidikan oleh  Kejaksaan Tinggi Bali sekitar tahun 2008-2009, pada saat terpidana bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali. Raden M Soleh diduga telah melakukan korupsi pembayaran Visa On Arrival (VOA). Dengan cara, terpidana selaku petugas imigrasi yang berada di terminal kedatangan internasional menggunakan tiket VOA bekas untuk dijual kepada orang asing.

“Sehingga data orang asing yang masuk pada server VOA tidak bisa diubah. Dan didapati penggandaan atas nomor VOA tersebut. Dari hasil jual beli VOA bekas tersebut, terpidana meraup keuntungan bersama petugas lainnya yang secara kolektif dibagi-bagi dan negara mengalami kerugian,” tutur Mukri.

Ketika persidangan di Pengadilan Negeri (PN)Denpasar, perbuatan terpidana dinyatakan bebas oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berusaha membuktikan dengan mengajukan upaya hukum Kasasi.

Hingga akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan nya nomor 824/K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang memvonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Menurut Mukri, sejak tahun 2012 hingga saat ini, terpidana telah dilakukan pencarian oleh tim Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan Tim Inteijen Kejati Bali. Namun selalu berubah-ubah tempat, sampai terdeteksi berada di Palembang pada akhir bulan Oktober 2019 yang lalu.

“Hingga hari ini didapati hendak kabur bersama istrinya. Kini, berhasil diamankan saat hendak memasuki pesawat lion air,” ujar Mukri.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Raden M Soleh sebagai terpidana, telah terbukti bersalah melanggar pasal 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mukri menambahkan, penangkapan terhadap Raden M Soleh merupakan buronan ke-144 yang berhasil ditangkap Jaksa pada 2019 ini. Tangkap Buronan (Tabur) merupakan program Kejaksaan, yang dikenal dengan Program Tabur 31.1.  Raden M Soleh menjadi buronan ke-351 yang berhasil ditangkap sejak program ini diluncurkan Kejaksaan pada 2018 lalu. “Setiap Kejaksaan Tinggi, diwajibkan berhasil menangkap minimal 1 orang buron setiap bulan,” ujar Mukri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan