Buron ke Negeri Jiran, Terpidana Korupsi Atto Sampetoding Dipulangkan Jaksa ke Tanah Air

Terpidana Atto Sakmiwata Sampetoding dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi jual beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka (Pemkab Kolaka) dengan PT Kolaka Mining Internasional, yang merugikan keuangan Negara lebih dari Rp 24,1 miliar. Atas perbuatan tersebut, Atto Sakmiwata Sampetoding dihukum penjara 5 tahun, denda Rp 500 juta, serta uang pengganti Rp 24, 1 Miliar.
Terpidana Atto Sakmiwata Sampetoding dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi jual beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka (Pemkab Kolaka) dengan PT Kolaka Mining Internasional, yang merugikan keuangan Negara lebih dari Rp 24,1 miliar. Atas perbuatan tersebut, Atto Sakmiwata Sampetoding dihukum penjara 5 tahun, denda Rp 500 juta, serta uang pengganti Rp 24, 1 Miliar.

Seorang buronan atau yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena kasus korupsi jual beli nikel kadar rendah, bernama Atto Sakmiwata Sampetoding, telah ditangkap di Negeri Jiran Malaysia dan dipulangkan Jaksa ke Tanah Air.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, dengan dukungan Ditjen Imigrasi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Tim Kejaksaan Agung telah berhasil memulangkan buronan kelahiran Ujung Pandang, 03 April 1959 itu.

“Terpidana yang menjabat sebagai Managing Director PT Kolaka Mining International itu diamankan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 21.00 waktu setempat di Bandara Internasional Kuala Lumpur sesaat setelah ditolak masuk ke wilayah Malaysia oleh otoritas yang berwenang,” tutur Mukri, di Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

Atto Sakmiwata Sampetoding yang sudah berusia 60 tahun itu adalah terpidana korupsi dalam jual beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining Internasional, yang merugikan keuangan Negara lebih dari Rp 24 miliar.

Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 199K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 November 2014.

Atto Sakmiwata Sampetoding yang merupakan Managing Director PT Kolaka Mining International itu dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, dengan denda sebesar Rp 500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 24,1 miliar.

“Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang baik antara Kejaksaan, Ditjen Imigrasi dan KBRI Kuala Lumpur, dalam upaya pemulangan buronan tersebut. Hal ini sebagai wujud sinergi dalam penegakan hukum, guna menyampaikan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan,” ujar Mukri.

Mukri menjelaskan, penangkapan terhadap Atto Sakmiwata Sampetoding, merupakan keberhasilan Program Tangkap Buronan atau Tabur 32.1. Kejaksaan telah menangkap dan mengamankan pelaku kejahatan yang terkategorikan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana mencapai 153 orang dari Januari 2019 hingga 21 November 2019.

Dan, semenjak Program Tabur 32.1 diluncurkan oleh Kejaksaan Tahun 2018 telah mencapai 360 orang pelaku kejahatan lintas wilayah yang berhasil diamankan oleh Kejaksaan RI.

“Sebagai salah satu indicator keberhasilan kinerja bidang Intelijen Kejaksaan, baik di Pusat maupun di Daerah, ditetapkan target bagi 32 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang ada di Seluruh Indonesia yaitu minimal 1 kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap Triwulan. Program Tabur adalah wujud komitmen institusi dalam menjawab ekspektasi masyarakat akan kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana,” tutur Mukri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan