Breaking News

Buron 3 Tahun Karena Korupsi Bibit Kayu Hitam, Jaksa Berhasil Mencokok Mantan Anggota DPRD Kabupaten Selayar di Persembunyiannya

Buron 3 Tahun Karena Korupsi Bibit Kayu Hitam, Jaksa Berhasil Mencokok Mantan Anggota DPRD Kabupaten Selayar di Persembunyiannya. Buron 3 Tahun Karena Korupsi Bibit Kayu Hitam, Jaksa Berhasil Mencokok Mantan Anggota DPRD Kabupaten Selayar di Persembunyiannya.

Sudah 3 tahun mantan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, H Patta Rappana menjadi buronan Kejaksaan Negeri Selayar (Kejari Selayar) karena tindak pidana korupsi pengadaan bibit kayu hitam pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Selayar, tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011.

Pada Sabtu 22 Juni 2019, H Patta Rappana berhasil dicokok jaksa Kejari Selayar dari persembunyiannya.





Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menerangkan, mantan anggota DPRD Kabupaten Selayar itu berhasil ditangkap di Jalan Andi Jemma Lorong II, Kota Makassar oleh Tim Jaksa Kejari Selayar.

“Atas hasil informasi dan kerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang bersangkutan berhasil ditangkap dari tempat persembunyiannya,” ujar Mukri, dalam siaran persnya, Minggu (23/06/2019).

H Patta Rappana menjadi terpidana karena terjerat kasus korupsi pada saat menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, Sulsel. Komisi yang dipimpinnya saat itu merupakan mitra kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar.





Mukri menerangkan, H Patta Rappana diputus bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2460K/Pidsus/2015/MA.RI tanggal 10 Agustus 2016 yang diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 14 Oktober 2016.

Vonis incraht tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta, subidair 3 bulan kurungan. Terpidana dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf a, b, d, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.





Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan dibacakan putusan MA tersebut oleh Jaksa Kejari Selayar dihadapan terpidana H Patta Rappana dan disaksikan keluarganya, selanjutnya dilakukan tindakan membawa dan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) Kelas I Makassar untuk menjalani masa hukuman.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*