Breaking News

Bupati Minut Yang Kader Partai Nasdem Bersama Perwira Polri Terlibat Korupsi, Hakim Praperadilan Perintahkan Jaksa Segera Tangkap dan Jadikan Tersangka

Menarik Nih Putusan Praperadilan

Bupati Minut Yang Kader Partai Nasdem Bersama Perwira Polri Terlibat Korupsi, Hakim Praperadilan Perintahkan Jaksa Segera Tangkap dan Jadikan Tersangka.

Ada yang baru dalam proses hukum melalui praperadilan. Seseorang yang dilaporkan dan tidak kunjung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, diminta segera ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Menado, Immanuel Barru dalam putusan tunggalnya terkait permohonan praperadilan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pemecah Ombak Minahasa Utara, Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016, yang dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Sulut (Inakor).

Dalam putusannya pada persidangan yang digelar Senin, 8 April 2019 lalu, Hakim Immanuel Barru memerintahkan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) agar segera menetapkan sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dugaan korupsi itu, seperti Bupati Minahasa Utara Vonni Anneke Panambunan (VAP) dan Kombes Pol Rio Permana Suratno atau Rio Permana Mandagi, yang merupakan mantan Kepala Polresta Kota Manado.

“Segera menetapkan pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi Proyek Pemecah Ombak, Penimbunan Batu di Desa Likupang, Minahasa Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Hakim Immanuel Barru dalam pembacaan putusannya.

Ketua LSM Inakor Sulut Rolly Wenas mengungkapkan, pihaknya mengajukan permohonan praperadilan lantaran selama sudah lebih dua tahun kasus ini berjalan, namun penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memendam para calon tersangka bahkan tidak meneruskan pengusutannya sampai tuntas.

Seraya berterimakasih karena masih ada Hakim di Indonesia yang berani dan jujur untuk mengungkap kejahatan korupsi para pejabat dan penyidik yang sangat merugikan masyarakat Manado, Rolly Wenas berharap, para penyidik dari Kejati Sulut segera menangkap dan membawa Bupati Minahasa Utara Vonni Anneke Panambunan dan Kombes Pol Rio Permana untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, dan melakukan proses hukum yang fair dan transparan.

“Terima kasih buat Hakim yang sudah mengabulkan permohonan kami untuk melanjutkan penyelidikan kasus Pemecah Ombak ini. Kami atas nama masyarakat Sulawesi Utara sangat mengapresiasi kinerja Pengadilan Negeri Manado dan semoga selalu diberkati dan terus bersama-sama bersemangat dalam memberantas korupsi,” tutur Roly Wenas.

Saat pembacaan permohonannya di Ruang Sidang Cakra lantai 2, Pengadilan Negeri Manado, Tim Kuasa Hukum LSM Inakor yang terdiri dari Franky Weku, Victor C Kalele, Grandly Manoppo, Dedy L Tulung, Maulud Buchari, Mansyur B Kantoli dan Robert L Weku, secara bergantian menguraikan, penanganan perkembangan kasus korupsi Pemecah Ombak Minut mandek, pasca sidang berkas perkara dkter Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar serta Junjungan Tambunan telah diputuskan di PN Manado dan Pengadilan Tinggi Manado.

“Padahal, telah ada putusan yang dapat dijadikan acuan bagi pihak Kejaksaan untuk menetapkan oknum Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sebagai tersangka baru,” ujar Franky Weku.

Karena itulah, Weku cs melalui LSM Inakor mengajuka praperadilan dan berharap Hakim menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

“Hakim menyatakan secara hukum termohon I dan termohon II telah melakukan tindakan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi pemecah ombak, dengan tidak melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru atas nama Vonnie Anneke Panambunan dan pihak terkait lainnya, yang tidak sah, secara diam-diam dan melawan hukum, karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” tutur Franky Weku.

Kasus dugaan Korupsi Proyek Pemecah Ombak Ombak Minut Tahun Anggaran 2016 itu, ditaksir telah menyebabkan kerugian keuangan Negara mencapai Rp 8,8 miliar.

Pengadilan Butuh Waktu

Terkait Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Manado yang dilakukan Hakim Immanuel Barru itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Manado, Vincentius Banar mengatakan, pihaknya masih dalam proses merampungkan berkas.

“Butuh waktu, jadi begitu diputuskan ya enggak langsung selesai segera berkasnya kan. Pasti masih dipersediakan beberapa berkas lain, dan masih dicek lagi. Belum langsung dikeluarkan, supaya tidak ada yang salah nanti,” tutur Vincentius Banar.

Pihak pemohon, yakni LSM Inakor sudah mengajukan surat permohonan kepada PN Manado pada Rabu, 10 April 2019, agar proses salinan putusannya bisa berjalan cepat.

“Kami sudah mengajukan surat permohonan ke PN Manado agar kiranya mempercepat proses salinan putusannya,” tutur Kuasa Hukum dari LSM Inakor Franky Weku.

Di proses persidangan, Kuasa Hukum salah seorang terpidana dalam kasus ini Robby Maukar, Reza Sofian menuturkan, bagaimana peran dan kuatnya posisi Bupati Minut Vonni Anneke Panambunan dan Kombes Pol Rio Permana, yang waktu itu masih menjabat sebagai Kapolresta Manado, merancang dan menutupi keterlibatan mereka dalam perkara.

Terpidana Robby Maukar yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Praperadilan itu mengungkapkan, dirinya telah memberikan barang bukti berupa dua buah handphone, berisi percakapan antara Robby Maukar dan Bupati Minahasa Utara, ke penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

“Isi rekaman tersebut, dimana bila klien saya tidak menjalankan proyek, Bupati akan meminta pertanggungjawabannya dari klien saya. Sementara proyek yang dimaksud sudah dijalankan oleh Rio Permana Mandagi hampir berjalan lebih 40% pengerjaannya,” ungkap Reza Sofian.

Dijelaskan dia, proses sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Imanuel Barru, saat menanyakan aliran dana proyek tersebut masuk ke mana, Sofian menjawab tidak masuk ke rekening terpidana Robby Maukar, tetapi langsung ke rekening Bupati Minut Vonni Anneke Panambunan.

“Semua uang dari proyek mengalir ke Bupati Minut,” tutur Reza Sofyan.

Sama-Sama Kader Partai Tak Diusut, DPR Akan Panggil Jaksa Agung

Dimintai tanggapan terkait putusan itu, Kuasa Hukum Vonni Anneke Panambunan, Novi Kolinug menyatakan, putusan praperadilan itu beda dengan putusan perkara pokok.

“Jadi putusan pra peradilan itu sah-sah saja. Ya normatif saja,” katanya.

Novi juga yakin, jika kliennya tidak akan ditetapkan sebagai tersangka karena tidak ada dua alat bukti yang akan menjerat VAP sebagai tersangka.

“Kalau tidak ada barang bukti, tidak mungkin untuk dijadikan tersangka. Kalau alat bukti tidak cukup, mana mungkin dijadikan tersangka. Karena untuk menjadikan tersangka, perlu dua alat bukti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penenarangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (kasipenkum Kejati Sulut) Yoni E Malaka menyampaikan, pihaknya belum menentukan langkah atas putusan Hakim Immanuel Barru itu.

“Setelah kejaksaan menerima dan mempelajari salinan putusan, baru menentukan langkah selanjutnya,” ujar Yoni E Mallaka.

Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw mengatakan, dirinya akan mengawal proses kasus ini hingga tuntas. Dia juga meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menjelaskan kasus itu ke komisi III.

“Akan saya angkat ini, dan langsung kepada Jaksa Agung supaya fakta persidangan untuk Bupati Minut harus diungkap. Dan bila perlu ada penetapan tersangka, itu intinya,” tutur Mantan Kepala BIN Sulut itu.

Wenny Warouw mengingatkan, meskipun Bupati Minut Vonni Anneke Panambunan saat ini menjadi kader dan pengurus Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yakni partai yang sama dengan partainya Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejaksaan tidak boleh tebang pilih dalam mengusut, mengungkap kasus korupsi dan dalam menegakkan hukum.

“Jangan sampai karena sesama kader Partai Nasdem, semua oknum terduga korupsi seolah-olah tak tersentuh hukum,” tukas politisi Gerindra ini.

Masih Wait And See, Jaksa Incar Perwira Polri

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) M Roskanaedi menyampaikan, jaksa masih mengkaji putusan Praperadilan yang diputuskan Hakim Immanuel Barru itu.

“Saat ini, posisi kami masih wait and see,” tutur M Roskanaedi ketika dihubungi, Jumat (12/04/2019).

Kajati Sulut menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti mengusut dan membongkar kasus korupsi yang melibatkan Bupati Minut Vonni Anneke Panambunan dan Perwira Polri Kombes Pol Rio Permana itu.

“Kasus ini melibatkan banyak pejabat daerah. Jadi, kita tidak hanya sibuk di Bupati Minut-nya. Bukan cuma Bupatinya yang menarik perhatian publik. Kami sedang membidik tersangka lain, yang tidak kalah menariknya juga, yang itu loh, yang polisi. Rio,” ungkap Roskanaedi.

Dia mengingatkan, dugaan kerugian Negara dalam kasus ini tidaklah sebesar yang sering disebut-sebut para pemohon, Rp 8,8 miliar. “Enggak nyampe Rp 8,8 miliar loh. Paling sekitar Rp 4 miliar saja,” ujarnya lagi.

Meski sudah ada putusan praperadilan agar Jaksa segera menangkap dan menetapkan sejumlah nama pejabat dan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka, Roskanaedi berharap diberikan waktu untuk mengkaji putusan itu terlebih dahulu.

“Memang, tidak mudah mengusut semuanya sekaligus. Butuh proses dan butuh waktu. Yang pasti tidak akan kita biarkan pengusutan kasus ini menggantung,” tutup Roskanaedi.

Sedangkan Kombes Pol Rio Permana Mandagi, yang pernah menjabat sebagai Kapolresta Manado, sudah digeser lagi dari jabatannya. Per 2 Februari 2019, berdasarkan surat telegram bernomor ST/329/II/KEP./2019 tanggal 2 Februari 2019 yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol Eko Indra Heri, Kombes Pol Rio Permana kena demosi.

Kombes Pol Rio Permana Soeratno yang sebelumnya bertugas sebagai Widyaiswara Muda Sespimen Sespim Lemdiklat Polri didemosi menjadi Pamen Yanma Polri.

Selain dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Bupati Minut Vonni Anneke Panambunan, Rio Permana diduga kuat terlibat kasus dugaan korupsi Proyek Pemecah Ombak Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nama Rio Permana pun ikut terseret pusaran arus korupsi saat menjabat sebagai Kapolresta Manado.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Mukri mengaku masih perlu mendiskusikan putusan praperadilan itu untuk segera dilakukan langkah oleh jaksa.

“Informasinya, Bupati dan Kombes Rio itu kan belum pernah diperiksa dan statusnya belum tersangka. Kalau domain praperadilankan, kan sudah ditentukan dalam KUHAP, yakni di Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” tuturnya, Sabtu (13/04/2019).

Paling tidak, lanjut Mukri, menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP itu ada tiga domain pokok Praperadilan yaitu terkait, pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.

Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Ketiga, permintaan ganti keruhian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berperkara tidak diajukan ke pengadilan.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 10 huruf b junto Pasal 78 KUHAP, dijelaskan, pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan.

Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (praperadilan) tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

“Meski begitu, nanti kami dalami dan kami kaji dulu putusan itu dan akan diperiksa proses-proses yang telah dilakukan jaksa kami di Sulawesi Utara, supaya selanjutnya bisa dilakukan langkah terkait hal ini,” tutup Mukri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*