Bukan Kebutuhan Rakyat, Rancangan Perda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Ditolak

Bukan Kebutuhan Rakyat, Rancangan Perda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Ditolak.
Bukan Kebutuhan Rakyat, Rancangan Perda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Ditolak.

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menolak Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 27 November 2019.

Salah seorang Jurubicara Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari, Merah Johansyah, yang juga Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mengatakan, Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak karena dirumuskan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir.

“Perda itu bukan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan dan perempuan nelayan. Ranperda ini melayani kepentingan investasi pertambangan migas dan batu bara, reklamasi untuk properti dan terminal khusus eksploitasi industri kayu dan perkebunan skala luas,” tutur Merah Johansyah, Rabu (20/11/2019).

Dia mengatakan, dokumen rancangan Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi.

Di dalam dokumen tersebut dicatat sejumlah proyek, pertama,  reklamasi seluas 752,180 hektar.

Diterangkan Merah Johansyah, proyek reklamasi berada di dalam zona jasa/perdagangan untuk pembangunan coastal road di pesisir Balikpapan dengan luas sekitar 528,91 hektar.

Kemudian, reklamasi Kilang Minyak Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang seluas 41,72 hektar dan 181,55 hektar.

Kedua, proyek pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pertambangan minyak dan gas bumi seluas 46.758,21 hektar.

Ketiga, zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan Terminal Khusus (Tersus) dan aktivitas pelayanan untuk kegiatan industri pertambangan migas dan batu bara serta industri perkebunan.

Terminal khusus yang tersebar di sepanjang pesisir ini juga menyasar Kawasan Cagar Alam Teluk Apar  dengan luas sekitar 3.372,67 hektar. Serta Teluk Adang di Kabupaten Paser, dengan luas sekitar 19.864,01 hektar. Kemudian juga wilayah ekosistem penting Teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 hektar.

Keempat, Kawasan Bentang Alam Karst Pesisir Kaltim juga tak luput dari ancaman Industri Tambang.

Menurut dia, ekosistem Karst yang menjadi sumber bagi pasokan Air Tawar masyarakat pesisir di kawasan Utara Provinsi Kaltim kedepannya akan mendapatkan gangguan besar. Hal itu disebabkan telah terkaplingnya 65.460 Hektar Izin Tambang di atas Kawasan Karst pesisir Kaltim.

“Kawasan ekosistem karst yang harusnya mendapatkan perlindungan adalah Kawasan Ekosistem Karst yang membentang dari Sangkulirang ke Mangkalihat,” ujar Johansyah.

Kawasan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 kilometer.

Disana terdapat Bentang ekosistem kawasan karst, di Kawasan Sangkulirang Mangkalihat, dengan 1,9 juta hektar dari total 3,3 juta berada dikawasan pesisir (P3EK, 2016).

Kelima, ancaman ini tidak hanya di daratan pesisir tapi juga di perairan sepanjang  utara  Kaltim  hingga   menyusuri wilayah selatan.

Dari 3,7 Juta hektar luas perairan Kaltim (12 Mil Laut), sebanyak 1,3 juta telah dikapling penambangan Minyak dan Gas.

“Ironisnya dari luasan tersebut sebanyak 719 ribu hektar menyerobot wilayah tangkapan nelayan Tradisional  Kaltim,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Ranperda tersebut tidak layak. Dan mesti ditolak. “Apakah RZWP3K menjawab dan mengkoreksi persoalan ini? Jika tidak, maka sebaiknya pembahasan ini mesti dibatalkan dan ditolak,” tegas Merah Johansyah.

Jurubicara Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari lainnya, Susan Herawati, yang merupakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen KIARA),  menuturkan, pada saat yang sama, kawasan permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas  25,22 hektar saja.

Tak hanya itu, meski luasan kawasan perikanan tangkap dialokasikan seluas 2.605.046,40 hektar, namun keberadaan kawasan tangkap tersebut berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil.

Dengan demikian, nelayan akan kesulitan karena harus bersaing dengan kapal-kapal besar pengangkut batu bara. “Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang akan dilanggengkan oleh Perda Zonasi Kalimantan Timur,” tegas Susan Herawati.

Kemudian, Rancangan Perda Zonasi Kalimantan juga tidak membahas kawasan darat atau kecamatan pesisir sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri KP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Dampaknya, keberadaan ekosistem mangrove primer sebagaimana terdapat di kawasan Teluk Balikpapan akan terancam hilang karena ekspansi industri serta pengembangan untuk kawasan Ibu Kota baru,” kata Susan.

Sedangkan dalam konteks pengelolaan hutan mangrove, dia mendesak pemerintah untuk menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai area konservasi berbasis masyarakat yang berwawasan berkelanjutan.

AMUK Bahari menilai, seluruh proses dan penyusunan RZWP3K Kalimantan Timur ini jelas mengabdi dan melayani kepentingan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Batu bara.

“Bahkan reklamasi itu untuk bisnis property. Bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat rakyat serta ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil,” pungkas Suan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan