Breaking News

Bukan Hanya di Kampus, Radikalisme Juga Tunggangi Sektor Pertanian

Hati-Hati, Radikalisme Tunggangi Sektor Pertanian. Hati-Hati, Radikalisme Tunggangi Sektor Pertanian.

Guru Besar Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadja Mada (FTP-UGM) Mochammad Maksum Machfoedz menuturkan, ngedrop-nya produk pangan  Indonesia juga sangat disebabkan oleh regulasi yang amburadul. Tidak sedikit regulasi yang tidak berpihak kepada petani dan peternak lokal Indonesia.

“Dikarenakan regulasi yang tidak jelas, maka seperti peternak ayam di Yogyakarta pun melakukan aksi membagi-bagikan ayam gratis. Ini adalah persoalan kebijakan. Pemerintah mesti membuat kebijakan pro petani dan peternak local Indonesia. Pro kepada kesejahteraan mereka,” tutur Maksum.

Hal itu disampaikan Maksum, saat menjadi narasumber di Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, yang digelar Bidang Buruh, Tani dan Nelayan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat DPP PDI Perjuangan, di Lantai 5, Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/07/2019).

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (Waketum PBNU) ini mengingatkan, target Indonesia bukan hanya sekedar ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan. Sebab, jika hanya kedaulatan pangan, maka yang dilakukan hanya bagaimana memenuhi ketersediaan pangan saja.

“Ketahanan pangan bisa dilakukan dengan impor. Hanya bisa makan. Lalu, bagaimana dengan petani dan peternak kita sendiri? Kemana produk-produk pertanian dan peternakan kita? Ini yang harus dikembangkan dan dilindungi. Karena tujuannya adalah kedaulatan pangan, tidak sekedar bisa makan, tetapi melimpah dan bisa mengekspor,” urainya.

Menurut Maksum, Indonesia kini kian aneh. Selain karena produk-produk pangannya sendiri disingkirkan untuk masuknya impor dari negeri orang lain, pemahaman radikalisme pun mulai merasuki dunia pertanian.

Sebagai akademisi, Maksun mengungkapkan, di kampusnya sendiri, faham radikalisme itu muncul. “Radikalisme di kampus saya di UGM saja radikalisme itu luar biasa. Tidak hanya di univeristas-universitas, ternyata radikalisme pun menunggangi pertanian,” katanya.

Bagaimana tidak, menurut Maksun, beras, jagung, produk pertanian, ternak dan lain sebagainya yang merupakan faktor utama menuju kedaulatan pangan pun ditunganggi oleh watak-watak radikalisme.

“Kalau tidak ikuti faham radikalismenya, maka beras dan produk pertaniannya tidak boleh. Masa begitu cara berpikir. Aneh. Ini tidak boleh dibiarkan dong,” ujarnya.

Yang paling menyedihkan, kata dia, ternyata cara radikalisme yang menyusupi pertanian itu, adalah mainan kartel atau para mafia.

“Mereka yang mengambil keuntungan pribadi dari cara-cara itu. Mafia dan kartel itu harus diberangus. Impor tidak boleh merajalela di Indonesia,” katanya.

Dia meminta, pemerintah untuk melindungi petani dan peternak Indonesia. Sektor pertanian Indonesia sedang mengalami krisis berat. Kebijakan impor tidak akan mampu membuat Indonesia mencapai kedaulatan pangan.

“Jika harga naik tinggi, maka logikanya, karena ada kelangkaan barang. Kelangkaan akan diposisikan untuk mengimpor. Anak sekolahan SMP pun tahu kayaknya modus ini. Jadi, kartel itu harus dihentikan. Lindungilah dan kembangkan pertanian Indonesia sendiri,” ujar Maksun.

Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, yang digelar Bidang Buruh, Tani dan Nelayan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat DPP PDI Perjuangan itu menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi pertanian.

Mereka adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Prof Kaman Nainggolan, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Prof Sutarto Alimoeso, Dewan Ahli Megawati Institut Dr Iman Sugema, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Pusat Ir Winarno Tohir, Direktur Komersial Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Judith J Dipodiputro, Guru Besar Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadja Mada (FTP-UGM) Prof Mochammad Maksum Machfoedz, Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuni) Ade M Zulkarnain, Arif dari Yayasan Satya Pelita Nusantara. Diskusi juga diikuti sejumlah petinggi DPP PDIP, para anggota Komisi IV DPR RI dan Komisi XI Fraksi PDIP.

Ketua DPP PDIP Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar menuturkan, pihaknya sedang menyerap sejumlah aspirasi dan masukan bagi partai dan DPR, terkhusus bidang pertanian dan peternakan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, masyarakat desa dalam kerangka pencapaian kedaulatan pangan perlu didudukkan sebagai penggerak kedaulatan pangan.

Jiwa gotong royong atau semangat kerja sama semua pihak dihidupkan untuk saling berbagi kepentingan. Hal ini menjadi strategis, karena berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan desa cenderung didasarkan nilai-nilai persaingan.

Dijelaskan Mindo Sianipar, pengelolaan potensi ekonomi yang berkembang dalam proses pencapaian kedaulatan pangan, perlu dijadikan langkah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa.

“Upaya yang penting dilakukan dalam hal ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dalam prinsip pengembangan social enterprise,” tutur Mindo Sianipar.

Menurut dia, DPP PDIP akan menjadikan hasil FGD itu sebagai bahan masukan serta input bagi pokok-pokok pikiran pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan yang tak lama lagi akan digelar.

“Guna merumuskan sebuah sistem ekonomi gotong royong yang dapat menopang perwujudan kedaulatan pangan nasional,” ujar Mindo Sianipar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*