Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relevan dengan revolusi industri 4.0 dapat terus dijadikan prioritas. Guna menciptakan kerja yang efisien dan transparan.
“Cara-cara yang lambat, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan,” kata Presiden Jokowi saat membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan RI tahun 2020 yang mengambil tema “Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional” di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).
Di kesempatan yang sama, Jokowi mengapresiasi sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis Teknologi Informasi (TI) yang dikembangkan Kejaksaan RI. Apalagi telah disinergikan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kepolisian dan Pengadilan.
“Tetapi yang penting bawa data-data dan teknologi harus terus di-update, harus terus diperbaharui,“ ujarnya.
Jokowi juga meminta pengawasan internal di Kejaksaan harus diaktifkan. Agar SDM yang dimiliki dapat bertindak secara profesional dalam menangani perkara, harus diarahkan untuk mengkoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku dan untuk memulihkan korban.
“Data penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset pada negara,” katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin dalam laporannya, menyinggung adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya lebih dari Rp 19 triliun. “Ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya,” ujar Burhanuddin.
Jokowi menegaskan, Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Dan tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah, wajah kepastian hukum Indonesia,” tandasnya.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan lewat integritas dan profesionalismenya. Tak hanya itu, profesionalitas jaksa seperti pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat.
“Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus dapat menjadi model profesional,” tegasnya.
Jokowi juga menyebutkan bahwa rekrutmen dan promosi di Kejaksaan harus dilakukan transparan. Integritas jaksa, wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan.
Pada bagian lain, Jokowi mengatakan, sebagai pemegang kuasa Kejaksaan juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara, menyelamatkan aset-aset negara penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat yang menghambat.
Berbagai inovasi yang dilakukan Kejaksaan, sebut Jokowi, harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional, apalagi yang menyangkut menggunakan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat.
“Sehingga membawa negara kita keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini,” ucapnya.
Hadir dalam pembukaan di Istana Negara itu adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Jaksa Agung Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung serta Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI.
Presiden Jokowi, Mensesneg Pratikno, Jaksa Agung Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi maupun para pejabat Eselon I Kejaksaan Agung yang menghadiri pembukaan itu terlihat jelas sangat mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing)
Sementara para jaksa peserta Raker Kejaksaan RI mengikuti acara pembukaan secara virtual dari kantor kejaksaan masing-masing di seluruh Indonesia.(Richard)
