Breaking News

Buka Pelatihan, Kemnaker Masih Kekurangan 1.785 Mediator

Kasubdit Hubungan Kerja Kemnaker Sumondang, pada acara "Training of Trainers (TOT) Terampil Berunding Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)" mewakili Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, yang berlangsung 30 Juli-5 Agustus 2018, di Hotel Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).

Pemerintah Indonesia masih membutuhkan peningkatan jumlah tenaga mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang melibatkan pekerja dan pengusaha.

Hal itu diperlukan, mengingat tenaga mediator yang ada saat ini masih jauh dari memadai dibandingkan jumlah perusahaan di Indonesia.

Kasubdit Hubungan Kerja Kemnaker Sumondang mengungkapkan kondisi itu, saat memberikan sambutan pada acara “Training of Trainers (TOT) Terampil Berunding Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)” mewakili Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, yang berlangsung 30 Juli-5 Agustus 2018, di Hotel Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).

Menurutnya, berdasarkan Data Badan Penelitian dan Informasi Kemnaker tahun 2017, jumlah perusahaan di Indonesia ada sekitar 258.427 perusahaan. Sementara jumlah mediator yang ada hanya 907 mediator. Padahal, idealnya dibutuhkan sejumlah 2.692 mediator. Artinya, setiap tahun seorang mediator membina 96 perusahaan atau 8 perusahaan setiap bulan.

“Dengan demikian terdapat kekurangan 1.785 mediator karena saat ini baru ada mediator sejumlah 34 persen dari kebutuhan ideal,” ujarnya.

Terkait jumlah tersebut, Sumondang menyatakan mediator harus secara maksimal memberikan yang kualitas  terbaik, dengan meningkatkan kompetensinya.

“Sehingga mediator menjadi inovatif, professional dan kreatif, agar mampu bekerja seiring perkembangan dan perubahan zaman,” ucap Sumondang.

Ia mengakui, dengan berkembangnya dunia usaha dan industri maka berkembang pula permasalahan-permasalahan hubungan industrial yang menuntut peran mediator.

“Tak bisa dipungkiri mediator merupakan ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan ditandai ketenangan bekerja para pekerja/buruh dan stabilitas dunia usaha,“ ujarnya.

Selain itu, mediator memiliki peranan menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan melalui perundingan Bipartit terlebih dahulu.

Apabila tercapai kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih maka mediator akan mengeluarkan Perjanjian Bersama. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha maka mediator dapat mengeluarkan anjuran.

“Apabila anjuran tertulis tidak disetujui para pihak, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat menaikkan masalah tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial,“ ujarnya.

Sumondang berharap, melalui penyelenggaran TOT PKB kerja ini para mediator dan calon mediator yang telah terpilih dapat mengikuti seluruh  kegiatan dengan baik. Sehingga nantinya dapat terus bersama-sama mengupayakan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di Indonesia.

“TOT Perjanjian Kerja Bersama ini mempunyai makna penting  dan strategis dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan dinamis,“ pungkasnya.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*