BPJS Sering Lempar Tanggungjawab, Undang-Undang Tata Kelola Harus Tegas

BPJS Sering Lempar Tanggungjawab, Undang-Undang Tata Kelola Harus Tegas.

Untuk mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam mengurusi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka draf Undang-Undang yang menyusun tugas dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Menteri Kesehatan harus secara tegas menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi itu.

Soalnya, selama ini, misalnya BPJS Kesehatan, sering melemparkan tanggung jawab ke Menteri Kesehatan atas suatu persoalan. Berlindung atau berkelit di balik regulasi untuk mengabaikan tugas dan tanggung jawab tidak perlu dilakukan. Lagi.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS, Timboel Siregar, kebiasaan BPJS Kesehatan melempar tanggung jawab menunjukkan adanya kebobrokan di tubuh lembaga itu selama ini.

“Misalnya, kalau ada komplain peserta ke BPJS Kesehatan, maka kalimat yang sering terucapkan adalah Wah, Kami ini kan operator. Yang menentukan kebijakan adalah Kementerian Kesehatan. Sampai ketika obat trunzumbat dihapuskan per 1 April lalu, BPJS Kesehatan mengucapkan, Itu kan yang mengatur ya Kemenkes, kami hanya operator. Itulah kalimat ampuh BPJS Kesehatan,” ungkap Timboel Siregar, di Jakarta, Minggu (29/07/2018).

Oleh karena itu, menurut dia, saat ini BPJS Kesehatan telah menjadi regulator melawan Kemenkes. Dengan adanya legal drafting  aturan tentang Tata Kelola Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, maka sudah seharusnya juga diatur Tata Kelola Hubungan BPJS dengan Kementerian terkait.

“Jangan juga karena seluruh lembaga tersebut bertanggungjawab ke Presiden, maka relasi tata kelola menjadi bermasalah. UU BPJS belum utuh mengatur hal-hal tersebut,” ujar Timboel.

Dalam praktik keseharian, lanjut Timboel, peserta BPJS Kesehatan sering dibenturkan dengan aturan dan kewenangan masing-masing instansi. Alhasil, peserta menjadi korban yang tidak kunjung ada solusi.

“Ya memang Direksi BPJS Kesehatan punya tugas, tapi tugas itu hendaknya tidak menimbulkan persoalan di lapangan dong,” ujar Timboel.

Dalam polemik yang terbaru, diungkapkan Timboel, di mana Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan bahwa informasi tentang pelayanan katarak, fsioterapi dan persalinan sectio yang sempat disebut tidak masuk lagi dalam urusan BPJS Kesehatan adalah tidak benar. Fahmi Idris menegaskan, ketiga pelayanan itu tetap menjadi bagian dari BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, menurut Timboel, dalam pelayanannya misalnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Dokter Spesialis, Asosiasi Rumah Sakit sampai Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta Kemenkes-lah yang meminta ketiga perdilan  itu ditunda.

“Bukan sekadar meminta ditunda, tapi mereka sudah punya alasan kuat untuk memintanya. Saya yakin, faktanya lembaga-lembaga tersebut memastikan ada masalah di lapangan bila ketiga aturan tersebut dilaksanakan,” tutur Timboel.

Dikatakan Timboel, BPJS Kesehatan tidak boleh bersikap arogan. “Tolong dengarkan juga para stakeholder tersebut, terutama DJSN dan Kemenkes, sehingga polemik bisa segera diselesaikan dan rakyat tidak dikorbankan. Duduk bareng dong, jangan merasa benar sendiri,” pinta Timboel.

Lagi pula, lanjut dia, kalau ngomongin tugas, salah satu tugas BPJS menurut UU BPJS adalah menarik iuran dari peserta.

Nah, nyatanya per 31 Mei 2018, iuran yang belum mampu ditarik sebesar Rp 3,4 Triliun. Coba deh tugas ini diselesaikan dulu. Kalau tugas ini berhasil dilakukan maka defisit bisa diturunkan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan