Bongkar Korupsi Politik, Daniel Zuchron: Perlu Regulasi dan Pembuktian Nyata dari Lembaga-Lembaga Terkait

Bongkar Korupsi Politik, Daniel Zuchron: Perlu Regulasi dan Pembuktian Nyata dari Lembaga-Lembaga Terkait.
Bongkar Korupsi Politik, Daniel Zuchron: Perlu Regulasi dan Pembuktian Nyata dari Lembaga-Lembaga Terkait.

Membangun kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam demokrasi tanpa kecurangan, tanpa money politics, dan hindari korupsi politik, para penyelenggaran Pemilihan Umum, Pemerintah dan DPR perlu membuatkan regulasi yang memperkuat tugas dan fungsi penyelidikan dan pengusutan kejahatan korupsi politik.

Terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak dan Pemilu di masa mendatang, komitmen untuk memberantas korupsi politik itu harus nyata di lakukan di Indonesia.




Terkuaknya dugaan korupsi yang dilakukan politisi bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU Pusat), dengan langkah yang dilakukan KPK, patut diapresiasi.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) Periode 2012-2017, Daniel Zuchron mengakui, pesta demokrasi Indonesia di berbagai tingkatan, mulai dari level Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Pilpres, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), selalu diwarnai dengan partisipasi dan cara-cara curang yang jarang diungkap. Terutama mengenai money politics atau politik uang dan bagi-bagi jabatan dalam merengkuh kekuasaan.

“Faktanya, dalam beberapa penyelenggaraan Pilkada, dan Pemilu yang lalu, misalnya, ada mobil-mobil box, yang diduga membawa logistik dan uang. Untuk disiram secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi kepada para pemilih dan diduga mengalir ke para penyelenggara. Namun, proses pembuktian pelanggarannya, sering tidak memadai. Tidak ditemukan pasal menjerat kecurangannya. Kecuali, Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagaimana yang dilakukan KPK,” ungkap Daniel Zuchron ketika berdiskusi, Minggu (19/01/2020).




Mantan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI ini mengatakan, peran penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Presiden atau Pemerintah dan DPR belum maksimal menegakkan demokrasi dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi, dengan penegakan hukum yang semestinya.

Sebagai contoh, di bidang tugas dan fungsi yang dilakoni Daniel Zuchron ketika masih menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, tidak sedikit praktik korupsi politik yang tak diungkap dan tak diusut.

Korupsi Politik atau korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu, harusnya bisa diantisipasi. Dan jika sudah diantisipasi, tentunya bisa diusut tuntas jika masih tetap terjadi korupsi politik itu.




Kelemahan bagian penindakan dan pengawasan Pemilu, seperti Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,  serta DKPP, dikarenakan sejumlah regulasi yang menghambat lembaga-lembaga ini melakukan penindakan atau eksekutorial.

“Bawaslu selama ini cenderung hanya menyarankan. Demikian pula Gakkumdu, tidak akan melanjutkan proses hukum jika dari tingkatan pengawas tidak konkrit bukti-bukti nyata pelanggarannya,” tutur Daniel Zuchron.

Pria yang kini menjadi Peneliti Senior di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengaku, di eranya, dirinya sudah pernah menyampaikan, agar proses penelusuran dugaan korupsi politik dibuatkan regulasi dengan melibatkan berbagai stakeholders terkait.




“Seperti, kami meminta ada semacam pembukaan informasi transaksi keuangan dari Bank Indonesia (BI) dalam proses Pemilu. Asal muasal uang yang tersebar di momentum pemilu bisa ditelusuri. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bisa dimintai informasi mengenai transaksi keuangan yang mengarah kepada dugaan korupsi politik,” tutur Daniel Zuchron.

Memang, ditegaskan dia, BI, PPATK dan OJK tidak berada dalam ranah politik. Itu harus dipastikan. Harus independen. Tetapi lembaga-lembaga itu, memiliki kewenangan merekam dan memiliki transaksi keuangan.

Minimal, lanjutnya, pencatatan dan transaksi-transaksi keuangan yang dimiliki lembaga-lembaga itu bisa dijadikan guidance untuk menelisik dan menelusuri dugaan-dugaan korupsi politik, yang massif terjadi di momentum Politik.




“Memang, dalam praktiknya, para pemain itu juga tidak bodoh. Mereka mungkin tidak melakukan transaksi keuangan online. Mereka bisa saja melakukannya langsung atau tunai. Dengan berbagai cara. Tetapi paling tidak, untuk mencegah terjadinya money politics dan kecurangan permainan uang bisa diantisipasi dan dipersempit. Sebab, peredaran uang pasti dalam pantauan BI,” tutur Daniel Zuchron.

Sayangnya, ide dan usulan Daniel Zuchron dkk itu kandas. Dan tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu yang sekarang.

Daniel Zuchron juga menyarankan, kerja-kerja intelijen untuk memastikan dan menemukan bukti-bukti korupsi politik harus benar-benar terjadi dan ditindaklanjuti oleh pengawas dan Gakkumdu maupun DKPP.




Pada prinsipnya, kata dia, di dunia politik, semua manusia jahat dan tidak bisa dipercaya. Meskipun sudah ada lembaga atau instansi-instansi demokrasi dan penegakan hukum yang seharusnya melanjankan tugas dan fungsinya.

“Sebab, ini bicara manusia dan politik. Kekuasaan dan uang. Semuanya hampir tak ada yang bisa dipercaya,” ujar Daniel Zuchron lagi.

Dia mengingatkan, jika memang negeri ini serius dan komitmen membangun demokrasi yang dengan kesadaran politik masyarakatnya, maka peran Bawaslu harus diperkuat, dengan juga kemampuan dan sumber daya manusianya yang tidak asal-asalan.




Untuk mengusut dan mengungkap praktik korupsi politik, lanjutnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu harus mencari dan memiliki bukti-bukti konkrit tentang money politics. Meskipun, tak selamanya money politics itu berupa uang. Bisa saja berupa aset, jabatan dan berbagai bentuk lainnya.

Karena itulah, semua lembaga terkait untuk penelusuran pengungkapan korupsi politik perlu dengan rendah hati dan hati tulus saling bekerjasama membongkar korupsi politik.

“Bawaslu harus mencari data dan bukti konkrit money politics untuk membuktikan adanya korupsi politik juga. KPK juga mesti bergerak. Pasal yang menjerat politik uang hanya difokuskan pada transaksi saja. Karena itu, intelijen juga perlu menelusuri asal muasal dan peruntukan keuangan yang ada,” ujarnya lagi.




Sebab, kata dia, faktanya, Bawaslu tak punya pasukan dan jangkauan untuk itu. Maka instansi lainnnyalah yang harus bergerak, bersinergi dan koordinasi. “Itu bisa dilakukan kalau di DPR dan Pemerintah dibuatkan regulasinya. Mau atau enggak?” tantang Daniel Zuchron.

Mengenai hasil akhir Pemilu, lanjutnya, memang bisa dianulir, jika memang ada bukti-bukti kuat dan sanksi yang dilakukan.




“Bisa saja hasil pemilu dianulir. Beberapa keputusan DKPP juga kan begitu. Jika memang memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif atau TSM, dan dibuktikan benar begitu, ya bisa dibatalkan hasil pemilunya,” tutup Daniel Zuchron.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan