Boleh Tak Pergunakan PP 78 Tahun 2015, Buruh Desak Gubernur Anies Merevisi UMP 2019

Boleh Tak Pergunakan PP 78 Tahun 2015, Buruh Desak Gubernur Anies Merevisi UMP 2019.

Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan segera merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 yang dianggap belum berpihak kepada kelas pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, dengan mencontoh langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang tidak mesti berkutat di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, upah buruh di Jawa Timur ditetapkan lebih baik daripada di Jakarta.

Oleh karena itu, menurut Said Iqbal, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun segeralah melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2019. “Tidak harus pakai PP 78 Tahun 2015 dalam penetapan UMP,” ujar Said Iqbal, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Paling tidak, lanjut dia, ada 4 argumentasi kuat dari Buruh yang mendesak segera dilakukannya revisi UMP DKI 2019 itu.

“Pertama, karena faktanya Gubernur Jawa Timur Soekarwo menetapkan UMK di Jawa Timur tidak menggunakan PP 78/2015,” kata Said Iqbal.

Argumentasi kedua, UMK di Jawa Tengah tahun 2019 juga tidak mengacu pada PP 78/2015. Sebab ada sekitar 22 Kabupaten/Kota yang kenaikan upahnya malah di atas ketentuan yang ada di PP 78/2015.

Said Iqbal menilai, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  yang tidak mengacu pada PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah tepat. Sebab hal itu justru sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kalau alasan Jawa Timur dan Jawa Tengah upahnya naik di atas PP 78/2015 karena permasalahan disparitas, UMP DKI juga ada disparitas dengan Bekasi dan Karawang. Selisihnya hingga 250 ribu rupiah. Karena itu, Gubernur Anies wajib mengevaluasi UMP DKI,” tuturnya.

Argumentasi ketiga dan keempat adalah adanya putusan dari Mahkamah Agung yang dilakukan buruh DKI Jakarta dan Kota Serang.

Kemenangan tersebut, kata Iqbal, membuktikan penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibenarkan oleh hukum.

“Berdasarkan keempat hal itu, maka kami mendesak agar UMP DKI 2019 segera direvisi,” ujar Said Iqbal.

Dalam waktu dekat, buruh pun akan kembali menyuarakan tuntutannya itu dengan menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota, Jakarta.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan