Breaking News

BKPM Lindungi Pengusaha Hitam, Pencinta Danau Toba Lanjutkan Sidang di KIP

BKPM Lindungi Pengusaha Hitam, Pencinta Danau Toba Lanjutkan Sidang di KIP.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dianggap sering melindungi para pengusaha hitam. Akses publik untuk transparansi pengusaha yang menginvestasikan modal dan yang beroperasi di sejumlah wilayah di Indonesia selalu ditutupi oleh BKPM.

 

Karena itu, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) kembali melanjutkan persidangan atas gugatannya terhadap BKPMK yang dianggap telah melindungi sejumlah pengusaha hitam yang beroperasi di Sumatera Utara, khususnya di sekitar Kawasan Danau Toba (KDT).

 

Jumat, 03 Maret 2017, persidangan Komisi Informasi Pusat (KIP) dilanjutkan di Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Persidangan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu terkait lanjutan sidang sengketa informasi publik antara Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) sebagai Pemohon terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Termohon.

 

Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jhohannes Marbun menjelaskan, objek sengketa adalah ketertutupan BKPM memberikan data dan informasi publik mengenai perusahaan-perusahaan bermodal asing (PMA) yang saat ini sedang melakukan kegiatan budidaya ikan di Danau Toba.

 

“Agar masyarakat tahu, dan belajar sehingga semakin cerdas bahwa hak-hak masyarakat terhadap informasi publik yang seharusnya diketahui harus diperjuangkan juga dari BKPM. Sejumlah perusahaan hitam, yakni perusahaan perusak di Kawasan Danau Toba malah dilindungi oleh pemerintah dan BKPM” tutur Jhohannes Marbun, Jumat (03/03/2017).

 

Menurut pria yang akrab disapa Joe ini, Pemerintah Pusat dianggap tidak peduli dengan suara masyarakat yang menyerukan agar segera ditutupnya sejumlah perusahaan pencemar lingkungan Kawasan Danau Toba (KDT). Karena itu, masyarakat sendiri yang akan berupaya menutup perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja dan sadar telah mengeruk keuntungan pribadi dan membiarkan alam dan lingkungan di Kawasan Danau Toba mengalami kerusakan parah.

 

Joe menyayangkan sikap pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang sepertinya sengaja tuli dan tidak mau tahu dengan berbagai laporan dan tuntutan warga masyarakat Kawasan Danau Toba agar segera menutup dan melarang perusahaan-perusahaan jahat yang merusak lingkungan di sana.

 

“Laporan, pertemuan, surat, publikasi, demonstrasi dan berbagai upaya sudah dilakukan mengingatkan pemerintah agar membuka mata dan membuka telinga agar dengan segera menutup sejumlah perusahaan perusak di Kawasan Danau Toba. Namun, hingga kini respon pun tak ada, bagai tuli mendadak,” tutur dia.

 

Dia mengingatkan, langkah hukum dan gugatan pun sudah dilayangkan ke berbagai instansi hukum, karena terbukti adanya pelanggaran dan pencemaran di Danau Toba yang mengandung unsur pidana juga.

 

Sikap lembaga negara, lembaga bentukan dan ulah para pejabat pemerintahan pun dianggap sudah tidak ada yang berpihak kepada kelestarian Kawasan Danau Toba serta masyarakatnya, maka upaya formal pun dilakukan untuk menuntut pemerintah.

 

“Seperti yang kita lakukan meminta informasi dan penjelasan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terkait data perusahaan yang diijinkan menanam modal di Kawasan Danau Toba. Tetapi tak digubris. Nyatanya perusahaan-perusahaan itu telah begitu parahnya merusak di sana,” ujar Joe.

 

Dia menjelaskan, persidangan ini harus mendesak dicabutnya ijin perusahaan yang masih saja mencemari Kawasan Danau Toba.

 

Sebelumnya, Senin, 27 Februari 2017 Pukul 10.40 – 11.25 WIB, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yang diwakili oleh Sekretaris Tim Litigasi YPDT Deka Saputra Saragih, SH dan anggota Tim Litigasi FX Denny S. Aliandu, SH menjalani Sidang Lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas 2 (dua) objek Gugatan TUN YPDT terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Simalungun, yang menuntut pencabutan Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan kepada PT Suri Tani Pemuka di perairan Danau Toba.

 

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim dengan Susunan Irhanto, SH sebagai Hakim Ketua, Jimmy Claus Pardede, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan Budiamin Rodding, SH., MH sebagai Hakim Anggota.

 

Agenda sidang yaitu pembacaan Gugatan Penggugat, yang mana dilakukan secara bergantian pada perkara Nomor 13/G/LH/2017/PTUN.Medan yang menuntut pembatalan Izin Usaha Perikanan Nomor 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, dan perkara Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.Medan yang menuntut pembatalan Izin Usaha Perikanan Nomor 188.45/503/650/IUP/BPPT-PM/2014 tertanggal 28 Agustus 2014.

 

“Tergugat sih telah memenuhi kekurangan formil pada Surat Kuasanya,” ujar Joe.

 

Namun, lanjut dia, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Ricardo Sinaga, SH menyampaikan belum siap dengan Jawaban atas Gugatan dan meminta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk menyusun Jawaban.

 

Pada persidangan ini pun, PT Suri Tani Pemuka memenuhi panggilan dan hadir pada persidangan, yang diwakili oleh Haris Wisnu Wardana dan Wendi Marten.

 

Majelis Hakim menanyakan kepada pihak PT Suri Tani Pemuka mengenai sikapnya untuk mau menjadi pihak dalam kedua perkara ini atau hanya ingin menjadi sebagai saksi saja.

 

Apabila mau menjadi pihak, maka harus mengajukan permohonan resmi dengan maksud dan tujuan mengapa mau menjadi pihak.

 

Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim ini, pihak PT Suri Tani Pemuka menyatakan belum dapat menentukan sikapnya untuk menjadi pihak atau tidak, dan akan menentukan sikapnya pada agenda sidang berikutnya tanggal 6 Maret 2017 sekaligus penyerahan Jawaban Tergugat.

 

Sebelumnya, Majelis Hakim pada Sidang TUN yang dilakukan secara tertutup hari Senin tanggal 20 Februari 2017 memutuskan bahwa Gugatan dan Surat Kuasa YPDT diterima dan telah memenuhi syarat formil, sehingga layak untuk dilanjutkan pemeriksaan materi pada agenda persidangkan berikutnya.

 

Di samping itu, Hakim juga meminta Tergugat untuk melengkapi formil Surat Kuasa dan menyerahkan objek sengketa,” ungkap Denny Aliandu, anggota Tim Litigasi YPDT.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*