Breaking News

Bikin Kisruh Pengangkatan Pejabat Gubernur, Alumni GMNI Minta Jokowi Copot Mendagri Tjahjo Kumolo

Bikin Kisruh Pengangkatan Pejabat Gubernur, Alumni GMNI Minta Jokowi Copot Mendagri Tjahjo Kumolo.

Presiden Joko Widodo diminta segera mencopot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lantaran membuat kisruh pengangkatan Pejabat Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat, yang mengusulkan pejabat aktif Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pejabat Gubernur.

 

Langkah Mantan Sekjen PDIP itu dianggap telah menciderai cita-cita reformasi dan juga telah mengangkangi Konstitusi Republik Indonesia, serta Undang-Undang Pilkada.

 

Anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Badia Sitorus menyampaikan, Mendagri Tjahjo Kumolo telah disusupi kepentingan segelintir penikmat kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara dalam merebut kekuasaan di Pilkada Serentak 2018.

 

“Mendagri Tjahjo Kumolo telah melanggar Undang Undang Dasar 1945, melabrak Undang Undang Pilkada, menciderai Cita-cita Reformasi, mengangkangi Nawacitanya Jokowi, maka harus segera dicopot dari kabinet. Dia sudah membuat Negeri ini kisruh, terutama dalam Pilkada Serentak yang sebentar lagi akan digelar,” tutur Badia Sitorus, di Jakarta, Sabtu (27/01/2018).

 

Mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan ini juga mengingatkan, sebagai politisi dari partai politik, Tjahjo Kumolo pastilah memiliki interest politik yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018.

 

“Apalagi dua provinsi besar, Sumatera Utara dan Jawa Barat, merupakan wilayah pertarungan  penetuan bagi parpol-parpol menuju Pemilu 2019. Pastinya, Mendagri memiliki sejumlah kepentingan gelap yang disusupi, sehingga berani-beraninya melabrak konstitusi dan cita-cita reformasi, hanya untuk mengamankan suara partainya di Pemilu mendatang,” tutur Badia Sitorus.

 

Lebih lanjut, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan 2007-2009 itu, Mendagri sudah merusak Nawacita-nya Jokowi, sehingga masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi.

 

“Masyarakat semakin tidak simpatik dengan cara-cara pemerintahan sekarang, terutama dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, yang sangat nyata menghalalkan segala cara melalui pengangkatan Pejabat Gubernur yang inkonstitusional. Kami memint Presiden Jokowi segera mencopot Tjahjo Kumolo,” ujarnya.

 

Ancaman demokrasi, lanjut dia, kian nyata dengan sepak terjang politisi yang menduduki jabatan Mendagri itu. Badia menilai, jika Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan tegas atas persoalan ini, maka dapat disebut bahwa Jokowi pun memiliki kepentingan politik parsial yang hendak dipaksakan melalui Pilkada Serentak 2018.

 

“Presiden Jokowi harus segera bertindak mencopot Tjahjo Kumolo, kalau tidak, maka kisruh politik bisa terjadi sevara berkepanjangan dan merusak demokrasi Indonesia,” pungkas Badia.

 

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, nama Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara, telah diusulkan kepada Presiden joko Widodo.

 

Menurut dia, hanya tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengetahui apakah usulan tersebut diterima atau tidak.

 

“Sekarang sudah diajukan keppresnya. Kan saya mengajukan, enggak boleh mendahului, terserah presiden (disetujui atau tidak,red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

 

Tjahjo mengaku, tidak mungkin membohongi presiden dengan menyusupkan agenda tertentu, di balik pengajuan dua nama jenderal tersebut. Apalagi jika disebut-sebut demi pemenangan nama pasangan bakal calon tertentu.

 

Politisi PDIP itu menegaskan, usulan semata-mata demi menjaga stabilitas daerah dan mengingat keterbatasan pejabat berstatus eselon I di Kemendagri.

 

“Untuk Jabar dan Sumut itu masa periode kepala daerahnya baru berakhir Juni mendatang. Jadi, Pj juga menjabatnya di bulan tersebut. Sangat tidak mungkin bermain, karena pemungutan suara dilakukan Juni juga,” ucapnya.

 

Untuk diketahui, masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut Periode 2013-2018 berakhir pada 17 Juni mendatang. Kemudian Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat berakhir 13 Juni 2018.

 

Pejabat Gubernur kedua provinsi baru diangkat saat masa jabatan pejabat sebelumnya berakhir. Sementara pemungutan suara serentak Pilkada 2018 digelar 27 Juni mendatang.

 

“Mepet sekali waktunya kalau mau dituduh mau bermain. Enggak mungkin saya membohongi presiden, kecuali (kalau sekarang dilantik,red) bisa saja dituding macam-macam,” pungkas Tjahjo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*