Bertentangan dengan UU Minerba, Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral

Bertentangan dengan UU Minerba, Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral

- in NASIONAL
541
0
Bertentangan dengan UU Minerba, Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat. Mereka meminta Presiden Jokowi mencabut kembali Peraturan Pemerintah (PP) no. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

 

Selain itu, Menteri ESDM juga diminta untuk mencabut Peraturan Menteri (Permen) ESDM no. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dan Permen ESDM No.6/2017 tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

 

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, mengatakan ketiga beleid yang diterbitkan pada 11 Januari lalu memberikan jalan bagi pemerintah untuk memberikan izin ekspor nikel dan bauksit yang belum dimurnikan atau berkadar rendah. Beleid itu juga memberi peluang perubahan status perusahaan tambang dari Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK), tanpa melalui proses yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

 

“Pemerintah telah terang-terangan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan amanat UU Minerba Pasal 102 dan 103 yang mewajibkan perusahaan minerba untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan persnya, Selasa (17/01/2017).

 

Langkah pemerintah tersebut juga bertentangan dengan Pasal 170 UU Minerba yang mewajibkan seluruh pemegang KK yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan pada tahun 2009. “Pemerintah juga secara nyata tidak tunduk terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 10/PUU-XII/2014 yang memperkuat kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,” katanya.

 

Manajer Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, mengatakan pemberian relaksasi ekspor konsentrat selama 5 (lima) tahun ke depan, menjadikan total 13 (tiga belas) tahun waktu yang diberikan kepada pengusaha tambang untuk membangun industri hilir sejak UU Minerba disahkan.

 

“Rangkaian relaksasi ini melengkapi daftar inkonsistensi pemerintah terkait kebijakan hilirisasi sejak terbitnya Permen ESDM No 20 tahun 2013, Permen ESDM No 1 Tahun 2014,  Permen ESDM No 5 tahun 2016 sampai dengan terbitnya Permen ESDM terbaru,” terangnya.

 

Walaupun pemerintah melakukan pembatasan minimum dari hasil pengolahan dan pemurnian, serta mensyaratkan adanya ketentuan-ketentuan bagi pengurusan izin ekspor misalnya kewajiban pembangunan smelter, hal tersebut sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Faktanya, sejak 2014 belum ada perkembangan signifikan, karena pemerintah terus menerus melakukan pelonggaran. Bahkan dari sekitar 6.541 IUP Mineral, dimana 4.019 diantaranya merupakan IUP Operasi Produksi,  hanya 26 smelter yang siap beroperasi.

 

“Kami menduga, ini adalah upaya ‘cuci tangan’ pemerintah atas kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat UU Minerba khususnya terkait hilirisasi,” kata Aryano.

 

Selain itu, rangkaian aturan relaksasi tersebut diduga merupakan upaya untuk memberi kemudahan dan keistimewaan bagi sejumlah perusahaan KK dan perusahaan-perusahan tertentu.

 

Direktur Swandiri Institute Kalimantan Barat, Hermawansyah, mengungkapkan bahwa kebijakan relaksasi ekspor mineral akan terus meningkatkan laju eksploitasi sumber daya alam. Apalagi ditambang dengan rendahnya daya dukung lingkungan dan kerawanan konflik sosial dari kegiatan pertambangan yang banyak terjadi di daerah.

 

Laporan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2016 menyebutkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah telah menurunkan praktek pertambangan ilegal.

 

“Sehingga, dengan dibukanya keran ekspor mineral mentah, maka dapat dipastikan memicu keberadaan pertambangan ilegal,” katanya.

 

Dalam laporan tersebut, yang dimaksud dengan pertambangan ilegal bukan terbatas pada aktivitas yang tidak berizin. Melainkan dapat berbentuk perusahaan berizin tetapi berproduksi di atas kuota atau menambang di luar areal yang diizinkan, atau menjalankan praktek pertambangan yang tidak baik.

 

Sejalan dengan laporan LPEM UI, Swandiri Institute bersama dengan jaringan Eyes of the Forest (EoF) Kalimantan Barat menemukan bahwa 95 persen Izin Usaha Pertambangan (IPU) berstatus Clean and Clear (CnC) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Bahkan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). “Kami tidak bisa membayangkan kerusakan seperti apalagi yang akan menghancurkan bumi Kalimantan Barat,” ujar Hermawansyah.

 

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral olahan menimbang pada sejumlah landasan. Mulai dari, keputusan relaksasi menimbang bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai negara dan dimanfatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, peningkatan penerimaan negara harus dipertimbangkan dalam setiap pembuatan peraturan, dan mempertimbangkan terciptanya kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat.

 

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan menyebabkan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). “Terutama daerah yang memang dengan sangat mudah sebuah kegiatan itu mengganggu atau mengurangi PDRB secara signifikan,” tegas Jonan.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Resmi Diganti; Kebijakan KRIS Membuka Sekat Sosial

Pemerintah resmi mengganti kelas 1, 2, dan 3