Breaking News

Bertemu Para TKSK, Ternyata Proyek Validasi Data Orang Miskin di Kemensos Bermasalah, Anggota DPR RI Desy Ratnasari Pertanyakan Menteri Khofifah

Terungkap dalam pertemuan dan dialog antara Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari dengan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Sukabumi, 27 Agustus 2016, proyek verifikasi dan validasi data orang miskin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bermasalah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari mengaku prihatin dengan kondisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, karena itu, Desy akan mempertanyakan hal itu ke Kementerian Sosial.

 

Hal itu terungkap, saat pelatun tembang Tenda Biru itu melakukan dialog dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada 27 Agustus 2016 lalu. Dalam pertemuan itu, para TKSK menyampaikan keluhannya terhadap Desy Ratnasari.

 

Kinerja yang tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, sejumlah program sosial yang disebut berbasis data dan yang diluncurkan oleh pemerintah ternyata bermasalah, hingga Kemensos hanya melakukan pendataan verifikasi dan validasi terakhir tanpa melibatkan TKSK.

 

“Bahkan, dari informasi dan keluhan TKSK, saya menyerap informasi bahwa Kemensos mengadakan tender untuk melakukan proyek verifikasi dan validasi data itu, dan ketika terjadi kesalahan, malah TKSK dituduh sebagai kambing hitam. TKSK yang dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Ini kan tidak fair,” tutur Desy Ratnasari, Minggu (04/09/2016).

 

Karena itu, artis yang kini menjadi politisi PAN ini berjanji akan langsung menyampaikan segala keluhan dan persoalan di lapangan yang dialami oleh TKSK itu ke Kementerian Sosial. Desy meminta agar Kementerian Sosial segera mengambil langkah yang obyektif dan meminta diberikan kepastian kepada TKSK itu.

 

Dia sangat menyayangkan sikap Kemensos yang menjadikan TKSK sebagai kambing hitam yang dipaksa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Kemensos sendiri.

 

Bagaimana pun, lanjut Desy, persoalan karut marut verifikasi dan validasi data itu dilakukan oleh vendor pelaksana dan lemahnya pendistribusian kartu sakti, harus diusut tuntas.

 

“Mengingat anggaran negara untuk verifikasi dan validasi serta pendistribusian kartu sakti itu hingga ratusan miliar rupiah. Ini menjadi catatan bagi saya, dan akan segera saya sampaikan ketika rapat dengan kementerian sosial nanti,” pungkas Desy.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*