Bertemu Menteri Edhy Prabowo, Ikatan Sarjana Kelautan Unhas Sampaikan 8 Rekomendasi

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (DPP Isla Unhas) bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, pada Senin (23/12/2019).
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (DPP Isla Unhas) bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, pada Senin (23/12/2019).

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (DPP Isla Unhas) bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, pada Senin (23/12/2019).

Dalam pertemuan itu, ada delapan butir rekomendasi yang disampaikan kepada MKP. Salah satunya, dalam upaya menggenjot ekspor hasil-hasil sektor kelautan.

Ketua DPP Isla Unhas, Darwis Ismail yang memimpin rombongan membuka diskusi dengan terlebih dahulu menceritakan bahwa Isla Unhas sebagai wadah alumni Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan, yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas.

Unhas menjadi perguruan tinggi terdepan di Indonesia bagian Timur  yang juga fokus menerapkan Pola Ilmiah Pokoknya adalah Kelautan.

Disampaikan Darwis, Isla Unhas berdiri tahun 1997, kini beranggotakan tidak kurang 3.200 alumni yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, swasta, akademisi, LSM pesisir dan laut, peneliti dan praktisi kelautan, penyelam serta pekerja bawah air.

Kepada Menteri Edhy Prabowo, Darwis menyampaikan, Isla Unhas menyadari, Indonesia terlalu lama menempatkan persoalan degradasi ekosistem laut sebagai tema utama pendekatan program.

“Padahal di balik itu, amat banyak potensi ril yang bisa dikembangkan dan memperoleh perhatian, seperti terumbu karang untuk wisata bahari, ikan karang sebagai target usaha budidaya dan ekspor, ikan pelagis seperti tuna, cakalang dan lain sebagainya,” tutur Darwis.

Sumber daya laut adalah pengungkit ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil terutama di pulau perbatasan. Indikasi kegiatan illegal fishing yang melibatkan nelayan kecil, tak terlepas dari peran pemodal dan aparat oknum penegak hukum.

“Karenanya, upaya Pemerintah untuk mendorong transformasi kapasitas ekonomi yang memberdayakan perlu didukung. Penegakan hukum harus dikedepankan agar iklim usaha menjadi sehat dan prospektif,” lanjutnya.

Isla Unhas berharap, kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang mengadopsi
prinsip keberlanjutan, kedaulatan dalam pengelolaan serta memberikan kesejahteraan perlu didukung.

“Isla Unhas akan berdiri bersama Pemerintah untuk mempromosikan iklim usaha perikanan yang bertanggung jawab dan berorientasi ekonomi jangka panjang,” ujar Darwis.

Kondisi sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi yang cenderung merusak seharusnya dapat ditekan dengan bersama-sama mengawal program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui KKP.

“Isla Unhas akan menjadi mediator, fasilitator dalam mengakselerasi pembangunan kelautan dan perikanan,” lanjut Darwis.

Menurut Darwis, KKP membutuhkan dukungan multipihak dalam memanfaatkan potensi ekonomi, sosial dan geopolitik bangsa secara berkelanjutan. Guna mencapai hal tersebut, dibutuhkan SDM kelautan yang unggul.

“Kompetensi alumni yang bernaung di Isla Unhas sangat relevan karena memahami isu dan permasalahan kelautan saat ini, baik yang terkait ruang laut, perikanan tangkap, budidaya, riset dan sumber daya manusia,teknologi dan mitigasi kelautan, pengawasan laut dan garis pantai, serta investasi,” jelas Darwis.

Dalam pertemuan itu, Isla Unhas menyampaikan 8 rekomendasi kepada Menteri Edhy Prabowo. Pertama, efektifitas Layanan Pemerintahan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Perlunya perijinan yang efektif dan tidak berbelit-belit, serta bebas pungli.

“Sehingga merangsang tumbuhnya usaha-usaha kelautan dan perikanan serta investasi,” katanya.

Kedua, revitalisasi Perikanan Sebagai Lumbung Pangan Laut, Peningkatan sarana prasarana pelabuhan, pabrik es dan cold storage, sistem pengemasan, sistem transportasi dan lainnya.

“Juga  menumbuhkan program konservasi untuk keberlanjutan ekosistem sumber daya ikan melalui sistem zonasi dan penguatan kearifan lokal,” lanjut Darwis.

Ketiga, menggalakkan Program Usaha Budidaya yang Berorientasi Eksport seperti Udang, Tuna dan Rumput Laut. Kemudian, Pembentukan BUMN khusus budidaya sebagai katalisator pertumbuhan usaha budidaya di masyarakat. Meningkatkan produktivitas balai budidaya untuk menghasilkan benih dan biota bernilai ekonomi tinggi. Mensinergikan balai-balai dengan kelompok usaha budidaya di masyarakat.

Keempat, peningkatan potensi pasar dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan, seperti membangun pasar ikan bertaraf internasional di tiga wilayah indonesia. Melakukan pameran produk olahan di negara-negara lain secara reguler.

“Membangun strategi kampanye budaya makan ikan secara kreatif dan inovatif di seluruh lapisan masyarakat dengan mensinergikan kearifan lokal. Membangun sistem berbasis IT untuk mendukung industri 4.0. Menggalakkan eksport komoditi laut bernilai tinggi,” lanjutnya lagi.

Kelima, peningkatan SDM Kelautan unggul; Perekrutan sumber daya kelautan di pusat dan daerah. Peningkatan Kualitas Nelayan Melalui Program Sejuta Penyuluh. Pembangunan sekolah SMK kelautan di daerah sentra nelayan. Mendorong program kemitraan dengan perguruan tinggi yang berorientasi kelautan.

Keenam, penanganan illegal fishing. Penindakan illegal fishing harus tegas sesuai hukum yang berlaku, pemanfaatan kapal sitaan sebaiknya dihibahkan kepada kelompok nelayan,  perguruan tinggi sebagai sarana riset dan pelatihan, serta kelompok usaha wisata bahari.

Ketujuh, memperkuat sistem pengawasan perairan untuk menjaga kedaulatan dan sumber daya kelautan perikanan melalui penambahan armada kapal pengawasan dan teknologi pendukungnya. Membangun dan optimalisasi pos pengawasan dan pemantau di pulau-pulau terdepan. Membangun jaringan pengawasan berbasis masyarakat yang melibatkan nelayan lokal sebagai satuan tugas (satgas) di wilayah pesisir. Mempercepat proses pendataan, pemberian nama, serta status hukum seluruh pulau khususnya di perbatasan.

Kedelapan, mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat proses restrukturisasi birokrasi di lingkup KKP guna meningkatkan pelayanan, kinerja dan profesionalitas kementerian.

Atas kehadiran Isla Unhas itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan karena telah memberikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi strategis terkait pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Edhy  meminta Isla Unhas membuat model percontohan kegiatan yang berkaitan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bisa ditawarkan kepada KKP.

Dalam audiensi ini, Edhy  Prabowo didampingi Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar, yang juga salah seorang anggotaIsla Unhas.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*