Berpotensi Rugikan Masyarakat Kecil, Kesepakatan Dalam Perjanjian Internasional Harus Diungkap Ke Publik

Berpotensi Rugikan Masyarakat Kecil, Kesepakatan Dalam Perjanjian Internasional Harus Diungkap Ke Publik.

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah Indonesia dan seluruh negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk membuka teks perjanjian perundingan perdagangan bebas tersebut ke publik. Selama ini perundingan tersebut tidak memberikan ruang yang layak bagi partisipasi publik. Sementara isi perundingan itu berpotensi memperburuk situasi kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil seperti petani, nelayan, pasien, buruh, pelaku usaha kecil, dan perempuan, di ke-16 negara anggota RCEP.

 

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti menuturkan, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil terkait negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang saat ini memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017.

 

Dia memaparkan, selain memuat aturan perlindungan yang wajib dilakukan oleh Host State kepada investor, perundingan kali ini juga memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan oleh investor menggugat negara secara langsung jika dianggap negara menerapkan kebijakan yang merugikannya. Atau dikenal dengan nama Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

 

“Pemerintah Indonesia harus menolak Mekanisme ISDS dalam RCEP, hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah diambil Pemerintah ketika melakukan termination terhadap Bilateral Investment Treaty (BIT) yang beralasan karena Mekanisme ISDS dianggap merugikan Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/07/2017).

 

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono mengatakan RCEP tidak boleh lagi memberikan perlakuan istimewa kepada investor asing melalui sistem arbitrase internasional. Sistem ini memungkinkan para investor melewati sistem hukum nasional untuk mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah.

 

“Selain itu investasi harus tunduk pada evaluasi yang mencakup partisipasi masyarakat sipil dan penilaian dampak lingkungan dan hak asasi manusia,” katanya.

 

Pihaknya menilai, model perjanjian perdagangan bebas yang didorong selama ini hanya menguntungkan korporasi baik asing maupun nasional yang pada akhirnya akan memperparah ketimpangan di masyarakat. Saat ini 59 persen sumberdaya agraria di Indonesia telah dikuasai oleh 1 persen penduduk.

 

Selain memperparah kerusakan lingkungan hidup dan iklim memalui penguasaan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan perkebunan kayu skala besar.

 

“Perjanjian pedagangan harus didasarkan pada solidaritas internasional, selaras dengan komitmen internasional terhadap perubahan iklim, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, dan kesehatan masyarakat,” sebut Yuyun.

 

Ketua DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad menilai RCEP menjadi ancaman baru bagi kaum tani, baik dari sisi alat produksi seperti tanah, air dan benih, maupun dari sisi distribusi.

 

“Bab perdagangan jasa dalam misalnya akan membuat pemerintah kehilangan haknya untuk membatasi operasi rantai retail yang datang dari negara anggota RCEP (‘market access’),” katanya.

 

Bahkan perjanjian perdagangan tersebut akan membuat pemerintah tidak berhak meminta para penyedia jasa layanan distribusi pangan untuk terdaftar atau memiliki perwakilan legal dan fisik di negara anggota RCEP dan atau memastikan sekian persen supply berasal dari produsen lokal. Pihaknya melihat RCEP juga bertentangan dengan program kedaulatan pangan dan reforma agraria yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

 

Aktivis Bina Desa, Achmad Yakub, menambahkan berdasarkan bocoran teks Intellectual Property Rights (IPR) RCEP negara anggota akan diwajibkan untuk masuk menjadi anggota sistem paten internasional UPOV 1991. Hal ini akan menghambat kebebasan petani untuk mengembangkan dan mendistribusikan benih-benih lokal serta meningkatkan harga benih antara 200 hingga 600 persen berdasarkan situasi yang dialami petani di negara tetangga seperti Thailand dan Filipina.

 

Situasi ini jelas akan semakin meningkatkan dominasi dan keuntungan produsen benih dan pestisida multinasional, sementara memperburuk situasi 25 juta rumah tangga petani kecil di Indonesia dan lebih dari 420 juta rumah tangga petani kecil di 16 negara anggota RCEP.

 

“Padahal secara  nasional dalam perundangan kita terkait sistem budi daya pertanian dan perbenihan, atas keputusan Mahkamah Konstitusi petani mempunyai hak untuk melakukan pemuliaan benih dan mendistribusikannya,” ungkapnya.

 

Demikian juga dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui dana desa untuk pengembangan BUMDes, produk unggulan desa (prudes) juga terancam layu sebelum berkembang bila RCEP diterapkan.

 

“Sudah sewajibnya negara dalam berbagai perundingan mendorong semangat konstitusi kita, yakni kerjasama pembangunan berbasis solidaritas internasional, bukan justru saling dominasi ekonomi” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan