Pengusiran yang dilakukan warga Langkat, Sumatera Utara terhadap kapal China yang beroperasi di wilayah itu mendapat sambutan dan dukungan masyarakat.
Selain beroperasi di tengah wabah Virus Corona atau Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan khususnya di wilayah Sumatera Utara, kehadiran kapal China itu merugikan nelayan Indonesia.
Sekjen Serikat Pekerja Migran Indonesia, Nicho Silalahi menyampaikan, tindakan pengusiran kapal China yang dilakukan masyarakat itu sungguh sangat baik. “Dan wajib kita berikan apresiasi atas kepedulian mereka itu,” ujar Nicho Silalahi, Jumat (08/05/2020).
Menurut dia, selain dapat menghempang masuknya kembali Covid-19 yang juga berasal dari China, pengusiran itu sekaligus bisa juga menghalau potensi kerugian negara dari sektor pajak atau penggelapan pajak akibat pembelian langsung kapal China itu.
Seharusnya, lanjut Nicho, di sinilah pemerintah berperan besar untuk menampung seluruh hasil tangkapan nelayan dan membangun industrialisasi sektor perikanan Indonesia dan menghempang praktek – praktek kartel serta tengkulak.
Lagi pula, kata dia, di samping sangat banyak menyerap tenaga kerja, Pemerintah juga dapat menciptakan kontrol harga untuk kebutuhan domestik atau lokal.
Bahkan, di sektor perikanan, Indonesia memiliki peluang ekspor yang cukup tinggi. Sebab kebutuhan ikan untuk dunia sangat besar. Indonesia diuntungkan dengan 2/3 wilayahnya laut. Sehingga bisa juga disebut sebagai Poros Maritim.
“Sayangnya pemerintahan kita terlalu dungu melihat peluang bisnis itu sehingga mereka membiarkan swasta mengelola ini dan hasilnya kartel serta tengkulaklah yang menikmati keuntungan berlimpah dari sektor perikanan ini,” tutur Nicho Silalahi.
Lebih lanjut, aktivis dari Jaringan Pro Demokrasi (ProDem) ini menyampaikan, jika alasannya Pemerintah tidak punya uang untuk mengelola sektor perikanan ini, maka itu hanyalah alasan klasik saja.
“Sebab mereka lebih menginginkan uang negara menjadi bancakan para begundal. Seperti kasus korupsi Jiwasraya, ASABRI, Taspen, hingga terakhir sebesar Rp 5,7 triliun untuk Ruang Dungu eh Ruang Guru dari staf khususnya Presiden itu,” tandasnya.(JR)
