Pemerintah diminta menghentikan lelang konsolidasi karena mematikan kehidupan para pengusaha kecil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan diberlakukannya lelang konsolidasi pengusaha kecil dan UMKM kian menjerit.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta Pusat RH Victor Aritonang menyampaikan, lelang konsolidasi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu pun membuat mandeg perekonomian akar rumput. Dia sangat menyayangkan diberlakukannya kebijakan itu oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, Kadin Jakarta pusat meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali.
“Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan lelang konsolidasi sangat disayangkan. Lelang konsolidasi merupakan kebijakan gagal dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegagalan dimaksud karena terbukti masih banyak proyek yang mangkrak, pekerjaan dilakukan oleh sub kontraktor. Dan yang lebih parahnya, lelang konsolidasi tidak memberikan ruang bagi kontraktor kecil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut dalam tender. Karena kebijakan ini, ribuan anggota Kadin dari golongan kontraktor kecil dan UMKM gulung tikar,” tutur Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta Pusat RH Victor Aritonang, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (08/03/2018).
Victor menegaskan, dengan lelang konsolidasi, kalau pun kontraktor kecil dan UMKM menjadi subkontraktor, harga yang mereka dapatkan sudah di bawah harga kontrak.
“Jelas ini tidak adil dan merugikan kontraktor kecil,” ujar Victor.
Menurut Victor Aritonang, keputusan melanjutkan lelang konsolidasi adalah kegagalan dari Badan Pelayanan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan dan keberpihakan kepada kontraktor kecil dan UMKM.
Dia pun meminta agar BPBJ DKI Jakarta dilakukan restrukturisasi dan pergantian. Sebab, sejauh ini, BPBJ sendiri yang menjadi penyakit atas kegagalan lelang konsolidasi itu.
“Saya mensinyalir ini adalah akal-akalan dari BPBJ Jakarta untuk menutupi kegagalannya dalam menciptakan sistem pengadaan Barang dan Jasa yang adil dan berpihak kepada kontraktor kecil dan UMKM. Harus diganti dan direstrukturisasi saja BPBJ itu,” ujarnya.
Victor Aritonang pun berharap agar Anies-Sandi membatalkan keputusan tersebut, agar janji kampanye dapat direalisasi dan memberikan ruang bagi kontraktor kecil dan UMKM ikut dalam tender pengadaan barang dan jasa.
“Saya berharap, Anies-Sandi mengurungkan niatnya untuk melanjutkan lelang konsolidasi. Kita berharap dicarikan formulasi yang tepat dalam pengadaan barang dan jasa. Kami dari Kadin dan asosiasi lainnya siap duduk bersama dengan Pemprov untuk membicarakannya,” pungkas Victor.(JR)
