Berkumpul di Katowice Polandia, Masyarakat Sipil Suarakan Para Kepala Negara Serius Tangani Perubahan Iklim

Berkumpul di Katowice Polandia, Masyarakat Sipil Suarakan Para Kepala Negara Serius Tangani Perubahan Iklim.

Ribuan aktivis lingkungan hidup, pegiat Hak Asasi Manusia dan masyarakat sipil dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Katowice, Polandia, sejak 8 Desember 2018.

Mereka menyuarakan agar para pemimpin dunia, para Kepala Negara di dunia, serius melakukan penanganan terhadap perubahan iklim yang telah mengancam kehidupan di berbagai belahan dunia.

Aktivis Indonesia yang diwakili oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bergabung dalam lautan massa. WALHI-Friends of the Earth Indonesia mengambil bagian dalam Gerakan Global March for Climate “Wake up! It’s Time to Save Our Home!

Kegiatan itu sebagai rangkaian dari gerakan yang didorong oleh masyarakat sipil dalam putaran COP 24 Katowice-Polandia. Pada momentum COP 24 ini, WALHI menyuarakan berbagai fakta persoalan dan krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim yang terjadi di tingkat tapak.

Pengkampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI Yuyun Harmono menyampaikan, perubahan iklim sebagai problem global tidak bisa dilepaskan dari fakta krisis yang terjadi di tingkat tapak, di berbagai belahan dunia, Indonesia salah satunya.

“Namun faktanya, hingga putaran Conference of Parties (COP) 24—Konperensi Tentang Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-ini, belum ada upaya yang signifikan dari para pihak, untuk mengoreksi model pembangunan dunia yang konsumtif yang memicu krisis iklim,” tutur Yuyun dalam siaran persnya, Selasa (11/12/2018).

Dari laporan  Intergovermental Panel on Climate Change  (IPCC) terbaru menunjukkan, ancaman yang begitu nyata yang harus dialami akibat jika suhu bumi tidak ditahan di bawah 1,5 derajat celcius.

“Kelangkaan air, krisis pangan dan dampak kesehatan yang akan dialami oleh penduduk bumi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, deforestasi masih menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia, penyumbang terbesar deforestasi dari perkebunan skala besar seperti perkebunan sawit, kebun kayu dan tambang.

Di Kalimantan Barat saja perkebunan kelapa sawit telah menguasai lebih dari 4 juta hektar.

Upaya penurunan emisi dengan menghentikan laju deforestasi tidak bisa hanya menjadi komitmen pemerintah pusat.

“Namun juga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan dengan alasan untuk pendapatan daerah,” ujar Yuyun.

Masih dari Polandia, Direktur WALHI Kalimantan Tengah Dimas Hartono menyatakan, setiap tahunnnya Kalimantan Tengah kehilangan hutan seluas 132.000 hektar akibat industri ekstraktif.

“Sampai detik ini masih terjadi deforestasi di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Ada hal yang harus diluruskan, yakni kesesatan berpikir jika beranggapan bahwa deforestasi dapat menghasilkan pendapatan daerah.

“Negara justru harus menanggung biaya lingkungan akibat penghancuran hutan yang sistematis dilakukan,” katanya.

Direktur WALHI Kalimantan Barat Anton P Widjaya menambahkan, di  Kalimantan Barat laju deforestasi adalah persoalan serius dalam perluasan perkebunan sawit.

Komitmen Gubernur Kalbar untuk segera mengimplementasikan kebijakan moratorium dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Barat harus terus ditagih.

“Implementasi kebijakan moratorium dan percepatan pengakuan pengelolaan hutan oleh rakyat adalah jalan utama mewujudkan keadilan iklim,” ujar Anton.

Masih mewakili wilayah Kalimantan, Direktur WALHI Kalimantan Timur Fathur Roziqin Fen menuturkan, selain deforestasi untuk perkebunan skala besar, hutan dihancurkan untuk tambang batubara.

Menurut dia, di saat berbagai negara sudah meninggalkan batubara, Indonesia masih terus bergantung pada batubara, industri kotor, rakus dan mematikan seperti yang terjadi di Kalimantan Timur.

“Bukan hanya deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup, anak-anak mati di lubang tambang batubara. Ini semua harus diakhiri, jika pemerintah serius ingin menurunkan emisi di sektor energi,” tegas Fathur.

Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan yang terus menggenjot pembangunan PLTU batubara. Direktur WALHI Sumatera Selatan, Muhammad Hairul Sobri memaparkan, Gubernur Sumatera Selatan menargetkan penurunan emisi dari kontribusi Sumatera Selatan sebesar 17 persen dari total target nasional.

“Namun faktanya pembangunan PLTU terus dijalankan, bahkan masuk dalam strategi pembangunan nasional,” katanya. Dia pun mendesak agar pemerintah menghentikan proses pembangunan PLTU di Sumatera Selatan.

Alih-alih sebagai bagian dari upaya energi terbarukan, pemerintah membangun proyek-proyek energi yang diklaim bersih seperti geothermal dan PLTA skala besar, seperti proyek PLTA Batang Toru.

Direktur WALHI Sumatera Utara, Dana Prima Tarigan mengatakan, pemerintah mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia antara lain melalui prinsip Free Prior Inform Consent dari masyarakat, khususnya masyarakat di hilir Sungai Batang Toru yang akan terdampak dari pembangunan PLTA Batang Toru.

“Karenanya, WALHI Sumatera Utara mendesak pemerintah menyetop proyek PLTA Batang Toru,” ujar Tarigan.

Selain di internasional, WALHI menyuarakan keadilan iklim di dalam negeri dengan berbagai aksi di daerah antara lain di Papua, Yogya, dan Jawa Timur.

Hutan Papua terus terancam dari ekspansi perkebunan skala besar seperti sawit dan proyek-proyek pembangunan atas nama kepentingan nasional.

Direktur WALHI Papua Aiesh Rumbekwan menuturkan, Masyarakat Adat yang hidupnya tergantung dari hutan terancam kehilangan sumber-sumber kehidupannya.

Padahal, bagi masyarakat adat Papua, hutan adat bukan hanya sumber pangan, tetapi juga ikatan hidup dan identitas orang Papua.

“Kehilangan hutan adat bagi masyarakat adat, sama artinya dengan kehilangan identitas sebagai Masyarakat Adat. Hutan adat inilah yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara, bukan justru memberikan berbagai izin untuk korporasi,” ujar Aiesh.

Pada COP 24 ini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani deklarasi politik Solidarity and Just Transition Silesia Declaration. WALHI mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia yang ikut menandatangani deklarasi tersebut bersama dengan 49 negara lainnya.

Namun komitmen internasional tersebut harus diimplementasikan dalam kebijakan di dalam negeri, dengan membuat roadmap phase out dari energi kotor ke energi terbarukan yang berkeadilan dan memenuhi prinsip hak asasi manusia”, ujar Yuyun Harmono, Pengkampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI.

Pada climate march tahun 2018 ini, masyarakat sipil mendesak agar para Kepala Negara dan politisi bangun, dan melakukan upaya serius menangani perubahan iklim.

“Kita tidak memiliki kemewahan waktu lebih lama untuk segera mengatasi perubahan iklim dengan mengoreksi model pembangunan ekonomi yang berjalan saat ini.  “Perubahan sistem, bukan perubahan iklim,” tutup Yuyun.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan